Oleh : Suhartini
Israel dilaporkan membangun sebuah tembok tanah (earthen barrier) sepanjang sekitar 23 kilometer yang membentang melintasi Jalur Gaza dan membelah lebih dari separuh wilayah tersebut.
Keberadaan struktur ini pertama kali terungkap melalui analisis citra satelit yang menunjukkan bahwa proses pembangunannya dilakukan secara bertahap selama beberapa bulan terakhir. Menurut laporan Associated Press yang diterbitkan pada 21 Juli 2026, pembangunan tembok tanah tersebut tidak diumumkan secara luas kepada publik sehingga baru diketahui setelah adanya pengamatan terhadap citra satelit resolusi tinggi. Penghalang ini membentang dari perbatasan Israel hingga ke pesisir Laut Mediterania, sehingga berpotensi membagi wilayah Gaza menjadi beberapa bagian yang terpisah.
Sejumlah analis menilai bahwa keberadaan tembok tersebut dapat memperkuat kendali militer Israel terhadap pergerakan di dalam Jalur Gaza sekaligus mempermudah pengawasan terhadap wilayah yang dikuasainya. Di sisi lain, berbagai organisasi kemanusiaan dan pengamat internasional menyampaikan kekhawatiran bahwa pembangunan penghalang tersebut dapat semakin membatasi mobilitas penduduk sipil, menghambat distribusi bantuan kemanusiaan, mempersulit akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di wilayah yang telah mengalami kerusakan luas akibat konflik berkepanjangan.
Hingga laporan tersebut dipublikasikan, pembangunan tembok tanah ini menjadi perhatian masyarakat internasional karena dinilai berpotensi memberikan dampak jangka panjang terhadap kondisi kemanusiaan, tata ruang wilayah, serta prospek rekonstruksi dan penyelesaian konflik di Jalur Gaza.
Menurut laporan Associated Press, proyek pembangunan tembok tanah tersebut semakin memperluas pemisahan wilayah di Jalur Gaza dengan membentang melintasi sejumlah kawasan permukiman Palestina yang telah mengalami kerusakan parah akibat operasi militer dan pemboman Israel. Penghalang sepanjang sekitar 23 kilometer itu melintasi wilayah yang sebelumnya menjadi tempat tinggal bagi lebih dari dua juta penduduk Gaza sebelum konflik menyebabkan perpindahan penduduk secara besar-besaran.
Keberadaan tembok tersebut dinilai semakin memperkuat fragmentasi wilayah Gaza karena membatasi keterhubungan antarkawasan dan berpotensi memengaruhi mobilitas penduduk, distribusi bantuan kemanusiaan, serta akses terhadap layanan dasar.
Sejumlah pengamat menilai bahwa pembangunan infrastruktur tersebut dapat mengubah kondisi geografis dan tata ruang Jalur Gaza dalam jangka panjang, sementara organisasi-organisasi kemanusiaan menyampaikan kekhawatiran bahwa pemisahan wilayah yang semakin luas dapat memperburuk situasi kemanusiaan, menghambat proses pemulihan pascakonflik, serta menyulitkan upaya rekonstruksi di kawasan yang telah mengalami kerusakan infrastruktur dan permukiman secara masif.
Pembangunan tembok yang membelah Jalur Gaza dipandang oleh sebagian pengamat sebagai indikasi semakin kuatnya upaya Israel untuk memperluas kontrol teritorial di wilayah tersebut. Infrastruktur yang membentang melintasi sebagian besar Gaza tidak hanya dipandang sebagai sarana pengamanan, tetapi juga dinilai berpotensi mengubah kondisi geografis, membatasi mobilitas penduduk, serta memperkuat penguasaan militer atas kawasan-kawasan strategis.
Dalam perspektif ini, pembangunan tembok tersebut diinterpretasikan sebagai bagian dari strategi jangka panjang yang bertujuan memperkokoh kendali Israel terhadap Jalur Gaza dan mengurangi ruang gerak masyarakat Palestina. Para pengkritik kebijakan Israel berpendapat bahwa langkah tersebut mencerminkan ambisi untuk mempertahankan dominasi atas wilayah Gaza melalui penciptaan fakta-fakta baru di lapangan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi proses penyelesaian konflik dan prospek terbentuknya wilayah Palestina yang utuh dan berdaulat. Oleh karena itu, pembangunan tembok ini tidak hanya dipandang sebagai proyek infrastruktur keamanan, tetapi juga sebagai kebijakan yang memiliki implikasi politik, teritorial, dan kemanusiaan yang luas terhadap masa depan Jalur Gaza.
Berbagai kebijakan Israel di Jalur Gaza dan wilayah Palestina, termasuk perluasan kontrol keamanan, pembangunan infrastruktur pemisah, serta operasi militer yang terus berlangsung, dipandang oleh banyak pengamat sebagai indikasi bahwa prospek terwujudnya kemerdekaan penuh bagi Palestina masih menghadapi hambatan yang sangat besar.
Sejumlah analis berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan prioritas Israel untuk mempertahankan kontrol atas wilayah-wilayah strategis dan memperkuat posisi tawarnya dalam konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dalam perspektif ini, meskipun berbagai negara, organisasi internasional, dan forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berulang kali menyerukan penghentian konflik dan mendukung solusi dua negara, para pengkritik menilai bahwa tekanan internasional sejauh ini belum mampu mendorong perubahan kebijakan Israel secara signifikan.
Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa peluang terwujudnya kemerdekaan Palestina dalam waktu dekat masih menghadapi tantangan politik, keamanan, dan diplomatik yang sangat kompleks.
Dalam perspektif yang kritis terhadap berbagai inisiatif politik di Palestina, proposal seperti Build on Progress (BoP) maupun New Gaza dipandang tidak menyentuh akar persoalan konflik, yaitu pendudukan, status wilayah, dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Para pengkritik menilai bahwa berbagai inisiatif tersebut lebih berfokus pada aspek ekonomi, rekonstruksi, atau tata kelola pascakonflik daripada memberikan jaminan yang jelas mengenai terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Berdasarkan pandangan ini, harapan bahwa kemerdekaan Palestina akan terwujud melalui persetujuan atau pengakuan sepihak dari Israel dinilai sebagai strategi yang tidak realistis, mengingat proses perundingan selama beberapa dekade belum menghasilkan penyelesaian final atas status Palestina. Oleh karena itu, para pendukung pandangan tersebut berpendapat bahwa penyelesaian konflik tidak dapat semata-mata bergantung pada berbagai proposal politik yang tidak disertai komitmen nyata untuk mengakhiri pendudukan dan mengakui hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.
Solusi dalam Islam Kaffah
Dalam perspektif sebagian pemikir politik Islam, umat Islam diingatkan agar bersikap kritis terhadap berbagai inisiatif politik yang diajukan oleh negara-negara non-Muslim, termasuk proposal seperti Build on Progress (BoP) dan New Gaza. Menurut pandangan tersebut, berbagai inisiatif ini dipandang lebih berorientasi pada kepentingan politik dan keamanan pihak-pihak yang terlibat daripada memberikan jaminan nyata bagi terwujudnya hak penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan rakyat Palestina.
Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk tidak menerima setiap proposal secara mentah, tetapi menilainya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, keadilan, serta kemaslahatan umat. Dalam perspektif ini, penyelesaian persoalan Palestina diyakini harus berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan pemenuhan hak-hak rakyat Palestina, bukan semata-mata bergantung pada inisiatif politik yang dinilai belum tentu sejalan dengan tujuan tersebut.
Dalam sebagian literatur fikih siyasah dan pemikiran politik Islam kontemporer, terdapat pandangan bahwa normalisasi atau perdamaian dengan Israel ditolak atas dasar penafsiran tertentu terhadap nash syariat dan kondisi konflik yang masih berlangsung. Pandangan ini juga membahas konsep jihad dalam konteks pembelaan terhadap wilayah Muslim, dengan penafsiran yang beragam di kalangan ulama mengenai syarat, bentuk, otoritas, dan pelaksanaannya.
Selain itu, sebagian kelompok Islam berpendapat bahwa tidak adanya institusi Khilafah memengaruhi kemampuan umat Islam untuk menerapkan konsep-konsep politik dan pertahanan sebagaimana mereka pahami dalam literatur klasik. Namun, pandangan-pandangan tersebut bukan merupakan posisi tunggal dalam khazanah pemikiran Islam, melainkan bagian dari perdebatan yang melibatkan beragam mazhab, ulama, dan pendekatan fikih mengenai hukum perang, hubungan internasasional, dan tata kelola pemerintahan dalam Islam.
Dalam sebagian literatur pemikiran politik Islam kontemporer, terdapat pandangan yang mengkritik respons para pemimpin negara-negara Muslim terhadap konflik Palestina.
Pendukung pandangan ini berpendapat bahwa kebijakan yang dinilai kurang tegas dalam membela Palestina mencerminkan kegagalan kepemimpinan politik Islam dalam menjalankan tanggung jawab terhadap umat. Dalam kerangka pemikiran tersebut, mereka juga meyakini bahwa keberadaan institusi Khilafah merupakan mekanisme yang dianggap mampu menyatukan umat Islam serta memberikan perlindungan politik dan militer terhadap wilayah-wilayah Muslim yang mengalami konflik. Oleh karena itu, para pendukung gagasan ini menempatkan pembahasan mengenai Khilafah sebagai bagian dari wacana politik Islam yang mereka pandang relevan dengan persoalan Palestina. Namun, pandangan tersebut merupakan salah satu arus pemikiran dalam diskursus politik Islam dan menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas di kalangan ulama, akademisi, dan pemikir Muslim mengenai bentuk pemerintahan, hubungan internasasional, serta strategi penyelesaian konflik di dunia Islam.
Dalam sebagian literatur pemikiran politik Islam kontemporer, terdapat pandangan bahwa persatuan umat Islam di bawah satu kepemimpinan hari kemampuan umat menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik di Palestina. Para pendukung pandangan ini berpendapat bahwa sistem Khilafah dapat menjadi instrumen untuk menyatukan kebijakan politik, ekonomi, dan pertahanan negara-negara Muslim sehingga dinilai mampu memberikan dukungan yang lebih efektif terhadap kepentingan umat Islam. Mereka juga berargumen bahwa persatuan di bawah satu kepemimpinan akan mengurangi perpecahan internal serta memperkuat posisi politik dunia Islam dalam hubungan internasasional.
Namun, pandangan tersebut merupakan salah satu perspektif dalam diskursus politik Islam dan menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas mengenai bentuk pemerintahan, tata kelola negara, dan mekanisme terbaik dalam mewujudkan persatuan serta melindungi kepentingan umat Islam.
Tags
Opini
