Oleh : Elly Waluyo
Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam
Kesenjangan segala aspek dalam naungan sistem kapitalis merupakan suatu keniscayaan. Orientasi sistem yang berkutat pada asas kebermanfaatan membuat negara senantiasa menghitung untung dan rugi ketika memberikan pelayanan pada rakyatnya, termasuk dalam hal menyediakan layanan pendidikan yang merupakan salah satu kebutuhan pokok rakyat.
Tekanan oligarki yang memegang kendali pemerintahan membuat negara semakin mustahil melahirkan aturan yang independen dari tali kekang oligarki hingga terjadi kesenjangan fasilitas pendidikan, yang berdampak pada pemerataan kuntitas peserta didik.
Fenomena penurunan jumlah peserta didik baru di sekolah negeri terjadi hampir di seluruh wilayah negeri ini. Ironisnya, hal ini terjadi pula di sekolah negeri yang berada di kota besar (kawasan aglomerasi). Meski sekolah negeri di daerah bagian dalam kota maupun pinggiran kota, tetapi pada beberapa sekolah memiliki sarana dan prasarana sangat lengkap.
SDN Purwoyoso 01, Kecamatan Ngaliyan, Semarang hanya mendapatkan 3 murid. Sugiyarti, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang menyatakan bahwa terdapat 24 SDN memiliki jumlah rombongan belajar dibawah 50 persen. Sedangkan di Blitar terdapat 3 SDN belum mendapatkan murid baru yakni SD Kalimanis 4 di Kesamben, SD Ringinrejo 3 di Wates, dan SD Sumberboto 5 di Wonotirto.
Fenomena penurunan jumlah murid di sekolah negeri juga terjadi di Sumatera. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, hanya mendapat 2 murid. Di Bengkulu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Rejang Lebong, Zakaria Efendi hingga mengeluarkan statemen membolehkan menerima murid baru meski telah melewati tenggat waktu pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Hal yang sama terjadi juga di Kalimantan. SDN Teluk Dalam 10 Banjarmasin, Kalimantan Selatan hanya mendapat 1 murid. (https://www.cnnindonesia.com : 15 Juli 2026)
Krisis murid baru yang terjadi di hampir seluruh wilayah di negeri ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk mengalami penurunan dan menyisakan generasi yang sudah menua. Program pemerintah dalam usaha menekan kepadatan penduduk melalui program keluarga berencana (KB) menjadi salah satu sebabnya. Kebijakan ekonomi juga turut andil karena melambungkan harga kebutuhan hidup yang berdampak pada keengganan memiliki anak bagi pasangan berusia produktif dan menimbulkan ketimpangan ekonomi antara desa dengan kota.
Tak dapat dimungkiri bahwa sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan meningkatkan kenakalan remaja saat ini. Rusaknya moral bahkan kriminalitas di kalangan remaja meningkatkan kekhawatiran orang tua. Pandangan orang tua pun bergeser dari sekolah negeri ke sekolah swasta berbasis agama dengan harapan anak mendapatkan bekal agama yang kuat untuk mencegah kenakalan remaja.
Namun, sayangnya orang tua tidak menyadari bahwa kurikulum yang diberlakukan pada seluruh sekolah baik negeri maupun swasta, berbasis agama maupun bukan, berakar dari sistem sekuler-liberalis.
Dalam sistem Islam, pendidikan dipandang sebagai kebutuhan pokok dan penopang krusial peradaban. Negara bertanggungjawab dalam menyelenggarakan dan menjamin pelayanannya berkualitas dari segi kompetensi guru, infrastruktur, sarana prasarana.
Sistem keuangan berbasis _baitul mal_ yang memiliki sumber pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam secara mandiri. Hal ini memungkinkan negara memberikan kemudahan bagi rakyatnya di seluruh wilayah negeri dalam mengakses pendidikan maupun kebutuhan krusial lainnya.
Kurikulum berbasis akidah Islam diterapkan untuk membentuk kepribadian Islam yang mahir dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, solusi Islam tersebut tak bisa terwujud tanpa adanya kesadaran masyarakat akan penyebab kerusakan yang berakar dari sistem sekuler-liberal. Oleh karenanya dakwah ideologis dibutuhkan untuk membangkitkan kesadaran umat hingga menggerakkannya mengganti sistem rusak yang saat ini diterapkan menjadi sistem Islam.
Tags
Opini
