By : Ummu Al Faruq
Papua masuk dalam 10 provinsi dengan angka stunting tinggi dan gizi buruk akut, menurut Kementerian Kesehatan. Tapi, hanya 1% dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) beroperasi di sana. Sementara, Jawa—wilayah dengan angka stunting terendah—jumlah dapurnya mencapai 53%.
BBC News Indonesia mendatangi satu kampung di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, yang mendapat tiga predikat dari pemerintah: termiskin, terpencil, dan memiliki angka stunting tertinggi.
Di kampung ini, anak-anak bertubuh kurus dan perut buncit, ibu-ibu melahirkan tanpa bantuan tenaga kesehatan, dan hanya sedikit balita yang dapat imunisasi. Mengapa tak ada MBG di wilayah yang paling membutuhkan?
Di pondok reot beratap seng yang disangga kayu, belasan anak, dua ibu hamil dan tiga lansia menunggu panggilan suster Grace, sebutan warga Kampung Anggreso untuk perawat dari Puskesmas Kasonaweja, Mamberamo Raya, Papua.
Sudah hampir setahun, perempuan 38 tahun tersebut mengecek kesehatan mereka saban sekali atau dua kali seminggu.
Kegagalan Perencanaan dalam Tatanan Kapitalistik
Program MBG, terbukti nyata tidak benar-benar berfokus untuk menyelesaikan problem stunting dan gizi buruk. Indikator keberhasilan justru realisasi anggaran, bukan terselesaikannya problem yang menjadi latar belakang lahirnya program ini. Jika benar, targetnya menyelesaikan problem stunting dan gizi buruk tentu Papua menjadi target utama program ini.
Akibat banyaknya anggaran yang justru tersedot untuk program MBG dan program populis lainnya. Menjadikan sektor yang sangat membutuhkan anggaran (seperti pendidikan dan kesehatan di wilayah 3T) justru terabaikan dan berdampak buruk pada kaum ibu dan generasi. Selain itu, program yang ada tidak hanya populis, tapi juga menjadi ajang bancakan kroni penguasa maupun pejabat. Kebijakan hanya berbasis pada kepentingan elite, tidak berbasis data seperti stunting salah satunya yang tidak berpihak pada rakyat.
Selain itu, dalam kapitalisme pembuatan kebijakan justru berorientasi pada pencitraan penguasa, hanya untuk kepentingan kontestasi pada periode berikutnya dan bagi-bagi keuntungan untuk segelintir pihak yang berada di lingkaran pendukungnya. Sistem ini menjadikan penguasa sibuk mengamankan barisannya, mengokohkan kedudukannya dengan berbagai macam kebijakan yang menguntungkan mereka, bukan memikirkan nasib rakyat.
Paradigma Islam: Raa'in dan Efisiensi Anggaran
Hal ini, sangat berbeda dengan Islam. Penguasa dalam Islam adalah raa'in sehingga harus bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Setiap kebijakan akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun akhirat. Penderitaan satu individu rakyat pun akan diperhatikan, tidak ada yang diabaikan, apalagi menyangkut nyawa manusia. Tidak ada pencitraan, yang ada adalah keseriusan dalam menjalankan amanah kepemimpinan.
Rasulullah saw. bersabda:
أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Artinya: "Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."
Setiap kebijakan yang dikeluarkan Khalifah selalu berdasarkan hukum Syara' yang diterapkan dalam sistem Islam dan berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan rakyat, terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga kebijakan akan fokus pada penyelesaian masalah yang dihadapi rakyat, tidak sibuk dengan pencitraan. Selain itu pemilihan pemimpin (khalifah) dalam Islam mudah, efektif, dan efisien sehingga tidak butuh banyak biaya yang menghasilkan politik balas budi dengan mempermainkan anggaran kebijakan.[]
Wallahu'alam bishowwab.
Tags
Opini
