Ana
Sangat- sangat miris " bagai ayam mati dilumbung padi " itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan nasib calon pemimpin di negeri yang terkenal dengan julukannya " gemah ripah loh jinawi " tidak akan kelaparan tinggal di lndonesia dengan swasembada pangan yang digembar-gemborkan bakal mengentaskan kemiskinan serta stunting.
Namun ternyata semua itu " jauh panggah dari api " semua kebijakan Pemerintah seolah-olah hanya berusaha menambal sulam masalah tanpa mampu menyelesaikannya, sehingga semua harapan rakyatnya menjadi sia-sia. Lantas apa kabar dengan saudara kita di Papua, disana hanya ada 10% SPPG, padahal Papua adalah daerah tinggi stunting dan gizi buruk.
Disana tambang emas dikeruk namun tidak untuk kesejahteraan rakyatnya, meskipun mereka tinggal dekat tambang emas namun tidak menjadikannya sejahtera kehidupan masyarakatnya kian hari makin miris keadaan disana.
Program MBG yang digadang-gadang mampu memecahkan masalah stunting justru di Papua terdapat 414 SPPG fiktif yang tidak beroperasi, tetapi mendapatkan transferan anggaran. Dana APBN terkuaras untuk membiayayai program yang tidak jelas arahnya ini, sangat-sangat disayangkan begitu banyak yang diselewengkan.
Program MBG tidak benar-benar berfokus untuk menyelesaikan problem stunting dan gizi buruk. Indikator keberhasilan justru realisasi anggaran, bukan terselesaikannya problem yang menjadi latar belakang lahirnya program ini. Sangat disayangkan jika suatu program yang menyerap dana besar sama sekali tidak menyelesaikan masalah yang mendasar sehingga rakyat yang selalu dijadikan tumbal, akibat banyak anggaran tersedot untuk MBG dan program populis lainnya, sektor yang sangat butuh anggaran (seperti pendidikan dan kesehatan di wilayah 3T) justru terabaikan dan berdampak buruk pada kaum ibu dan generasi.
Anggaran yang begitu banyak di keluarkan dalam hal ini oleh Pemerintah yang ditujukan untuk pengentasan stunting justru jadi ajang bancakan kroni penguasa/pejabat , kebijakan berbasis kepentingan elite, tidak berbasis data (stunting misalnya), tidak berpihak pada rakyat.
Pembuatan kebijakan dalam kapitalisme berorientasi pada pencitraan penguasa (untuk kepentingan kontestasi pada periode berikutnya) dan bagi-bagi keuntungan untuk segelintir pihak yang berada di lingkaran pendukungnya. Sistem demokrasi menjadikan penguasa sibuk mengamankan barisannya dengan kebijakan yang menguntungkan mereka, bukan memikirkan nasib rakyat. Sudah sepatutnya sistem rusak yang merusak tatanan kehidupan ini dicampakkan, mengapa? Karena politik demokrasi menggunakan biaya yang tidak murah alias mahal dan penggelembungan dana untuk biaya politik.
Berbeda dalam sistem lslam, penguasa dalam lslam adalah raa'in sehingga harus bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Setiap kebijakan akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun akhirat. Penderitaan satu orang rakyat pun akan diperhatikan, tidak ada yang diabaikan, apalagi menyangkut nyawa manusia.
Kebijakan dalam sistem lslam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan rakyat sehingga fokus pada penyelesaian masalah yang dihadapi rakyat, tidak sibuk dengan pencitraan. Rakyat tidak butuh pemimpin yang hanya mencari muka, yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mengurusi kebutuhan rakyatnya, pemilihan pemimpin (khalifah) dalam lslam mudah, efektif, dan efisien sehingga tidak butuh biaya yang menghasilkan politik balas budi dengan mempermainkan anggaran kebijakan.
Tags
Opini
