Oleh: Nailizi
Pengangguran dikalangan sarjana menembus angka satu juta orang, menunjukkan adanya persoalan serius antara dunia pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja. Indonesia dengan jumlah kelulusan perguruan tinggi yang terus bertambah, tetapi pertumbuhan pekerjaan formal belum mampu mengimbangi jumlah pencarian kerja. Angka lulusan sarjana yang erus merangkak naik setiap tahunnya. Di sisi lain, mahasiswa mulai menagih janji pembukaan 19 juta lapangan kerja. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memang diharapkan membuka kesempatan kerja, namun nyatanya belum banyak menyerap tenaga kerja sesuai kompetensi, terutama bagi lulusan perguruan tinggi.
Ironisnya, pertumbuhan ekonomi yang katanya meningkat ternyata tidak otomatis membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Ditengah angka PHK yang semakin meluas, para sarjana justru harus bersaing ketat untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keahliannya. Fenomena ini terlihat dari ramainya job fair yang didapati pencari kerja yang antreannya mengular, bahkan tidak sedikit orangtua harus mengantar dan menunggu anaknya berjuang mendapatkan pekerjaan. Kondisi tersebut tentu memunculkan tanda tanya besar, jika pendidikan tinggi terus didorong sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik, mengapa setelah meraih gelar sarjana justru begitu banyak yang masih kesulitan menemukan pekerjaan? belum lagi biaya pendidikan yang cukup tinggi sehingga menghabiskan dana yang cukup besar untuk mengenyam pendidikan pada kondisi saat ini
Dalam perspektif kritik terhadap kapitalisme, pertumbuhan ekonomi lebih banyak dilihat dari peningkatan produksi, investasi, dan akumulasi modal, sehingga kenaikan angka ekonomi belum tentu berarti meningkatkan kesejahteraan setiap individu. Ketika orientasi utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan, PHK dan pengangguran dapat terjadi ketika tenaga kerja dianggap tidak lagi efisien atau menguntungkan. Negara pun cenderung memberikan ruang besar kepada mekanisme pasaf dan sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja, sementara perannya lebih banyak sebagai regulator. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan tanpa otomatis menghasilkan pekerjaan yang cukup, layak, dan sesuai dengan kompetensi masyarakat. Alhasil jumlah pengangguran yang terus meningkat tidak erelakkan.
Kritik lainnya diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam. Tambang dan energi yang melibatkan korporasi swasta maupun investastor asing. Dalam pandangan ini, ketika sektor-sektor strategis lebih berorientasi pada kepentingan modal, manfaat ekonomi yang diterima masyarakat dinilai belum optimal, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja. Padahal, jika sumber daya strategi dikelola dengan orientasi pelayanan dan kemaslahatan masyarakat, sektor tersebut secara teoritis dapat menjadi sumber penerimaan negara sekaligus membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Karena itu persoalan pengangguran tidak hanya dipandang sebagai masalah individu yang belum mendapatkan pekerjaan, tetapi juga sebagai persoalan bagaimana sistem ekonomi mengatur kepemilikan, produksi, dan distribusi kekayaan.
Dalam perspektif ekonomi Islam, keberhasilan ekonomi tidak semata-mata diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi atau besarnya akumulasi modal, tetapi dari terjaminnya pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu. Negara dalam konsep khilafah diposisikan sebagai raa’in (pengurus urusan rakyat) yang bertanggung jawab memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk membantu mereka yang kehilangan pekerjaan, sekaligus mengatur hubungan kerja agar hak pekerja terlindungi. Negara juga bekewajiban menciptakan kesempatan kerja melalui pengembangan industri strategis, pengefisiensian pelatihan keterampilan, serta memfasilitasi penempatan kerja. Selain itu, sumber daya strategis seperti minyak, gas, tambang, hutan, dan air dipandang sebagai kepemilikan umum yang pengelolaannya diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan pengelolaan tersebut, sektor-sektor strategis diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi rakyat, tetapi juga membuka kesempatan kerja secara luas. Negara yang fokus mengurusi rakyatnya maka kan fokus juga bagaimana memberdayakan masyarakatnya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki.
Negara selelu memepehatikan kepentingan masyarakat, semakin banyak lulusan sarjana maka semakin luas juga dalam penyediaan lapangan pekerjaan untuk menekan angka pengangguran. Bahkan rosulullah pun pernah memberikan kambing untuk digembalakan pada alah satu penduduk pada saat itu, hal ni enjadi bukti nyata, bahwa penguasa bertanggung jawab penuh memenuhi kebutuhan rakyatnya termasuk alam penyediaan lapangan pekerjaan. Sebagaimana sabda Nabi Muhamammad SAW "Pemimpin suatu kelompok adalah pelayan kelompok tersebut." Oleh sebab itu, pemimpin hendaklah melayani dan bukan dilayani. Karena Rasulullah bersabda: "Setiap kamu sekalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya."
Wallahu a'lam bis shawwab
Tags
Opini
