Oleh : Nurfillah Rahayu
(Forum Literasi Muslimah Bogor)
Program Makan Bergizi Gratis digembar-gemborkan sebagai jurus ampuh negara untuk mengentaskan stunting dan gizi buruk. Anggarannya triliunan. Jargonnya membahana ke seluruh pelosok negeri.
Namun di lapangan, yang terjadi justru ironi yang memuakkan.
Di Papua, provinsi dengan angka stunting dan gizi buruk tertinggi di Indonesia, ternyata hanya ada 10% Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang benar-benar beroperasi. Artinya 9 dari 10 anak Papua yang paling butuh makan bergizi justru tidak disentuh sama sekali oleh program ini. (bbcindonesia.com/28-08-2026)
Sementara itu Badan Gizi Nasional sendiri menemukan fakta yang lebih biadab. Ada 414 SPPG fiktif yang tidak beroperasi sama sekali, tidak ada dapurnya, tidak ada pegawainya, tidak ada anak yang diberi makan. Tapi anehnya, dapur-dapur hantu ini tetap mendapatkan transferan anggaran dari negara. Bahkan ditemukan ada rekening ganda dalam penyalurannya. (kompas.com, 29-07-2026)
Di mana nurani mereka saat ibu-ibu di pegunungan Papua harus berjalan berjam-jam demi sesuap bubur untuk anaknya yang kurus, di saat itu pula uang rakyat mengalir deras ke rekening kosong.
Ini membuktikan satu hal. Program MBG tidak benar-benar berfokus untuk menyelesaikan problem stunting dan gizi buruk. Indikator keberhasilan mereka bukanlah "berapa anak yang berat badannya naik" atau "berapa desa yang bebas stunting". Indikatornya hanyalah satu: realisasi anggaran.
Selama anggaran terserap, selama laporan bagus, maka program dianggap sukses. Padahal akar masalahnya tetap dibiarkan membusuk.
Lebih jauh lagi, ini adalah wajah asli kebijakan di sistem kapitalisme demokrasi. Anggaran negara yang seharusnya untuk pendidikan dan kesehatan di wilayah 3T justru tersedot habis untuk program populis seperti MBG. Dampaknya langsung dirasakan kaum ibu dan generasi.
Tapi MBG ini bukan sekadar populis. Ini adalah ajang bancakan kroni penguasa dan para pejabat. Ini kebijakan yang lahir bukan dari data, tapi dari kepentingan segelintir elite. Stunting di Papua tidak jadi prioritas, karena tidak menguntungkan secara politik. Yang jadi prioritas adalah daerah yang bisa mendongkrak elektabilitas.
Semua ini terjadi Karena sistem demokrasi hari ini adalah sistem dengan biaya politik paling mahal. Penguasa harus mengeluarkan uang miliaran untuk menang. Setelah menang, mereka sibuk mengamankan barisannya. Kebijakan dibuat bukan untuk rakyat, tapi untuk mengembalikan "modal" dan memberi "bonus" kepada para pendukung.
Maka lahirlah proyek-proyek yang menggelembungkan anggaran. Lahirlah 414 dapur fiktif. Pencitraan di depan, bancakan di belakang. Rakyat hanya jadi penonton sekaligus korban.
Lalu di mana solusi hakiki yang semestinya?
Jawabannya hanya satu: kembali kepada Islam secara kaffah.
Dalam Islam, penguasa adalah "raa'in", penggembala yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas setiap jiwa yang dipimpinnya. Rasulullah SAW bersabda:
"Imam adalah raa'in dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya." (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829)
Artinya, penderitaan satu orang anak karena stunting pun adalah dosa bagi penguasa. Apalagi jika ada 414 dapur fiktif yang menggerogoti amanah rakyat.
Kebijakan dalam Islam tidak berorientasi pada pencitraan lima tahunan. Kebijakan berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan rakyat. Di mana ada masalah, di situ negara hadir. Di mana ada stunting, di situ anggaran dikucurkan paling besar. Data digunakan untuk melayani, bukan untuk menipu. Karena Allah SWT memerintahkan:
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..."(TQS. An-Nisa: 58)
Anggaran untuk makan anak adalah amanat. Menyelewengkannya adalah khianat.
Ditambah lagi, sistem pemilihan khalifah dalam Islam sangat mudah, efektif, dan efisien. Tidak ada kampanye miliaran. Tidak ada hutang budi pada cukong.
Karena tidak ada biaya politik, maka tidak akan ada politik balas budi. Tidak akan ada penggelembungan anggaran. Tidak akan ada dapur fiktif. Seluruh Baitulmal akan benar-benar digunakan untuk mengurus rakyat.
Inilah ironi pahit kita hari ini. Di satu sisi negara berteriak "darurat stunting". Di sisi lain 414 dapur hantu berpesta dengan uang rakyat.
Anak Papua tetap kurus. Ibu-ibu di 3T tetap menangis. Sementara para bandit anggaran tertawa di atas penderitaan rakyat.
Sudah saatnya kita membuka mata. Selama sistemnya kapitalisme demokrasi, maka selama itu pula nasib rakyat akan selalu dikorbankan demi kepentingan elite.
Solusinya hanya satu yaitu kembali pada sistem Islam. Sistem yang menjadikan penguasa takut kepada Allah, yang menjadikan anggaran sebagai amanah, dan yang tidak akan membiarkan satu pun anak di negeri ini mati kelaparan.
Wallahu'alam Bishshawab
