Oleh: Nayla Adzkiya Amin
Berita buruk terus menghantui media sosial Indonesia, beragam beritanya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah bagaimana antrean di SPBU mengular demi mendapatkan BBM subsidi. Mungkin tidak di kota besar atau kota yang kita tinggali saat ini, tetapi antrean BBM di kawasan Sumatra telah menelah korban jiwa akibat antreannya.
Di kota sekitar tempat kita tinggal mungkin keadaannya belum sampai pada titik ada korban jiwa, atau hal serupa yang sama parahnya. Namun, bukankah antrean BBM subsidi ini sekarang meresahkan sekali? Antrean terus mengular hingga bahkan kita harus mencari waktu-waktu tertentu agar antrean tidak terlalu mengular.
Pemerintah mengatakan ini hanyalah panic buying yang dilakukan oleh masyarakat, dan hanya dengan satu sampai dua hari keresahan ini akan selesai dan tidak berulang. Namun, fakta di lapangan mengatakan ini lebih buruk dibanding dengan apa yang menjadi statement pejabat publik, karena faktanya kejadian antrean mengular dan tak wajar ini sudah terjadi hampir selama satu bulan.
Saat ini hampir seluruh masyarakat menggunakan BBM subsidi dikarenakan adanya kenaikan BBM tipe pertamax dengan angka yang berubah cukup signifikan. Selain menyebabkan antrean yang tak wajar, hal ini juga menyebabkan stok BBM jenis ini menjadi mudah menipis dan stok kritis.
Melihat berita seperti ini sungguh miris, harusnya negara menjadi bagian yang bisa meregulasi harga dan menjadikan harga yang dibandrol kepada masyarakat serendah-rendahnya. Namun saat ini, masyarakat dijadikan komoditas dan dicari keuntungan darinya, sehingga harga BBM terus melambung tinggi dan tak terkendali. Hilangnya kendali negara dalam mengatur regulasi dari hulu ke hilir juga menjadi masalah yang serius, seharusnya masyarakat mendapatkan harga yang tepat dan serendah-rendahnya, tetapi ketika pasar sudah jatuh ke tangan kapitalis, maka keuntungan akan diambil se besar-besarnya. Naasnya, bukannya memperbaiki regulasi pasar dan menjadikan harga terjangkau kepada masyarakat, pemerintah justru memberikan regulasi yang berbelit seperti membatasi kuota beli dan memberikan sejumlah syarat untuk membeli BBM subsidi tersebut.
Saat ini kondisi pemerintah dalam meregulasi sungguh buruk dan jauh dari apa yang menjadi stamdar dalam Islam. Salah satunya adalah pandangan dalam Islam yang menjadikan negara adalah pengurus rakyat dan tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari kebutuhan dasar publik. Salah satunya adalah BBM ini, negara wajib memastikan ketersediaan BBM secara mutlak, dan bukan menjadikannya sebagai barang dagangan.
Tak hanya ketersediaan yang dipastikan, tetapi juga memastikan bahwa birokrasi dan segala aturan tidak menyulitkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan mendasar tersebut. Tak hanya akses kepada kemudahannya, tetapi juga termasuk akses terhadap harga-harga yang murah.
Tags
Opini
