Oleh: Anis - Butul, Kabupaten Bandung
Antrean kendaraan mengular berjam-jam kembali terjadi di hampir semua SPBU. Dari Palembang, Sumatra Selatan, Medan, Sumatra Utara, hingga Riau dan Kalbar. Rakyat rela antre sejak subuh demi setetes BBM. Menurut laporan BBC, 14 Juli 2026.
Puncaknya, pada 14 Juli 2026 antrean itu menelan korban. Seorang sopir truk di Banyuasin, Sumatra Selatan, meninggal dunia diduga karena kelelahan saat mengantre. Polisi menyebut korban tak kuat menahan lelah dan panas.
Aktivitas lumpuh. Logistik terhambat. Pendapatan sopir angkutan ambruk. Waktu rakyat terbuang sia-sia hanya untuk urusan BBM.
Pemerintah melalui BPH Migas berdalih. Penyebabnya disebut "panic buying" karena isu pembatasan. Ditambah keterlambatan distribusi, dugaan penyalahgunaan barcode _MyPertamina_, dan pasokan dari Pertamina yang tidak maksimal. Janjinya klasik: "Antrean akan terurai dalam beberapa hari."
Namun data membongkar kepalsuan itu. Pemprov Sumsel mengusulkan kuota BBM subsidi 2,81 juta kiloliter, tetapi yang disetujui pusat hanya 630.963 KL, kurang dari seperempatnya.
Di sisi lain, serapan Pertalite dan Solar subsidi merangkak naik tajam sejak Juni 2026. Pemicunya jelas: panic buying, peralihan masif dari BBM nonsubsidi ke subsidi, dan lonjakan kebutuhan logistik. Akibatnya jatah di lapangan menjadi sangat kritis jauh sebelum Desember. Kuota mungkin belum jebol di atas kertas, tapi di SPBU rakyat sudah lebih dulu kehabisan.
Ini bukan sekadar soal distribusi telat. Ini buah dari sistem kapitalisme yang menjadikan negara sebagai regulator, bukan pelayan.
Di bawah sistem ini, negara berfungsi seperti korporasi dagang. SDA (sumber daya Alam) yang sejatinya milik rakyat, diubah menjadi komoditas untuk meraup untung. Migas dikelola dengan skema bisnis. Hulu hingga hilir dibuka untuk swasta, bahkan asing.
Akibatnya, negara kehilangan kontrol. Yang terjadi adalah liberalisasi SDA. Rakyat dipaksa tunduk pada permainan pasar dan kepentingan oligarki pemilik modal.
Bukannya menyelesaikan akar masalah, negara hanya sibuk menambal dengan regulasi teknis: kuota dipangkas, pembelian dibatasi 50 liter dan wajib scan barcode. Birokrasi diperumit, rakyat dipersulit, sementara akar masalahnya dibiarkan.
Wajar jika hari ini rakyat makin terbebani. BBM langka, harga mahal, antre mematikan. Bukti nyata: negara hari ini bukan pelayan rakyat tetapi pelayan oligarki.
Berbeda dengan Islam yang menetapkan prinsip tegas: negara adalah _raa’in_, pengurus urusan rakyat. Negara haram mengambil untung dari kebutuhan dasar publik.
Dalam Islam, BBM termasuk _milkiyah 'ammah_ - kepemilikan umum. Wajib dikelola negara dari hulu hingga hilir. Tidak boleh diserahkan ke swasta apalagi asing. Hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, bukan dijual untuk keuntungan.
Dengan tata kelola seperti ini, distribusi BBM akan merata dan mudah. Harga berada dalam kendali negara sehingga stabil, tidak tergantung gejolak pasar dunia. Rakyat tidak perlu antre berjam-jam, tidak perlu takut kehabisan. Negara hanya menarik biaya operasional, selebihnya untuk kemaslahatan umat.
Hanya sistem Islam yang mampu menghapus birokrasi panjang dan memastikan hak rakyat terpenuhi. Karena negara dalam Khilafah tidak berbisnis dengan rakyatnya.
Sudah saatnya kita sadar. Masalah BBM bukan hanya soal antrean. Ini soal sistem. Selama negara masih berpikir untung-rugi, rakyat akan terus menjadi korban.
Wallahu 'alam bishawab
Tags
Opini
