Oleh: Tsuroyya
Kecelakaan maut kembali terjadi di jalur mudik. Sebuah bus bertabrakan dengan mobil LCGC Toyota Calya di Tol Pejagan–Pemalang (PPTR) KM 290 jalur B pada Kamis (19/3) pagi. Saat kejadian, jalur tersebut tengah diberlakukan sistem satu arah (one way) menuju Pemalang. Peristiwa ini menambah panjang daftar kecelakaan yang terjadi setiap musim mudik, yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan justru berubah menjadi duka bagi banyak keluarga. (KumparanNEWS, 19 Maret 2026)
Kecelakaan dan kemacetan parah memang bukan fenomena baru. Hampir setiap tahun, arus mudik dan balik selalu diwarnai kepadatan ekstrem di berbagai jalur utama, baik tol maupun jalan arteri. Kendaraan mengular panjang, waktu tempuh membengkak berkali-kali lipat, dan risiko kecelakaan meningkat tajam. Alih-alih berkurang, permasalahan ini justru terus berulang dengan pola yang sama dari tahun ke tahun.
Dampaknya tidak bisa dianggap sepele. Kemacetan panjang menyebabkan kelelahan pengemudi, menurunkan konsentrasi, dan pada akhirnya memicu kecelakaan. Belum lagi kondisi kendaraan yang dipaksakan menempuh perjalanan jauh dalam waktu lama. Tidak sedikit korban jiwa yang jatuh setiap musim mudik, menjadikan persoalan ini bukan sekadar masalah teknis lalu lintas, tetapi juga menyangkut keselamatan manusia dalam skala besar.
Sayangnya, upaya yang dilakukan selama ini cenderung tidak menyentuh akar persoalan. Pemerintah lebih banyak mengandalkan solusi teknis seperti rekayasa lalu lintas (one way, contraflow), penambahan rest area sementara, atau imbauan keselamatan. Langkah-langkah ini memang membantu mengurai kepadatan sesaat, tetapi tidak menyelesaikan masalah secara mendasar. Setiap tahun, skenario yang sama kembali diterapkan, dan hasilnya pun tidak jauh berbeda.
Jika ditelusuri lebih dalam, persoalan mudik berkaitan erat dengan minimnya layanan transportasi massal yang memadai. Banyak masyarakat memilih kendaraan pribadi karena transportasi umum belum sepenuhnya nyaman, aman, dan terjangkau. Akibatnya, jumlah kendaraan di jalan melonjak drastis, jauh melampaui kapasitas infrastruktur yang tersedia. Pertumbuhan kendaraan tidak diimbangi dengan penambahan panjang dan kualitas jalan yang memadai.
Selain itu, kondisi jalan di sejumlah titik juga masih menjadi persoalan. Jalan yang rusak, kurangnya penerangan, serta minimnya fasilitas keselamatan turut meningkatkan risiko kecelakaan. Dalam kondisi padat seperti musim mudik, sedikit saja gangguan di jalan bisa memicu kecelakaan beruntun yang fatal.
Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar dalam pengelolaan negara. Dalam sistem yang ada saat ini, negara belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai pengurus (raa’in) bagi rakyat. Keselamatan masyarakat belum menjadi prioritas utama yang diupayakan secara serius dan menyeluruh. Kebijakan yang diambil cenderung reaktif dan jangka pendek, bukan solusi strategis yang mampu mencegah masalah berulang.
Berbeda dengan itu, dalam perspektif Islam, negara memiliki tanggung jawab penuh sebagai raa’in yang mengurusi urusan rakyat, termasuk menjamin keselamatan dalam aktivitas perjalanan. Negara tidak hanya hadir saat masalah terjadi, tetapi memastikan sejak awal bahwa sistem yang dibangun mampu mencegah terjadinya bahaya.
Negara akan menyediakan layanan transportasi massal yang aman, nyaman, dan murah dalam jumlah yang mencukupi, sehingga masyarakat tidak bergantung pada kendaraan pribadi. Dengan demikian, kepadatan kendaraan dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, negara juga wajib membangun dan menjaga infrastruktur jalan dalam kondisi terbaik, memastikan kelayakan, keamanan, serta kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan pengelolaan yang berorientasi pada kemaslahatan, perjalanan mudik tidak lagi menjadi momen yang menegangkan dan berisiko tinggi. Sebaliknya, ia dapat menjadi perjalanan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Karena itu, kecelakaan dan kemacetan yang terus berulang setiap tahun seharusnya menjadi peringatan bahwa masalah ini tidak cukup diselesaikan dengan solusi tambal sulam, tetapi membutuhkan perubahan cara pandang dalam mengelola transportasi dan pelayanan publik secara keseluruhan.
