Oleh : Ummu Ibrahim
(Muslimah Revolusioner)
Awalnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) terdengar seperti kabar baik. katanya Negara ingin memastikan anak-anak sekolah tidak belajar dalam keadaan lapar. Gizi dijanjikan, masa depan digadang-gadang. Namun belakangan, narasi itu pecah berkeping-keping. Yang tersisa justru kabar berulang tentang siswa muntah-muntah, pusing, bahkan harus dirawat, setelah menyantap makanan dari program negara.
Kasusnya datang silih berganti. Dari satu daerah ke daerah lain, jumlahnya tidak kecil. Ratusan anak terdampak. Ini bukan gosip media sosial, tapi laporan resmi yang bahkan diakui lembaga negara sendiri. Penyebabnya pun terdengar klise, bahan baku, proses masak, distribusi. Semua terdengar teknis. Terlalu teknis, sampai lupa bahwa yang jadi korban adalah manusia, anak-anak.
Pertanyaannya sederhana, mengapa kesalahan yang sama terus terjadi?
Jika hanya sekali, mungkin bisa disebut musibah. Dua kali, bisa jadi kelalaian. Tapi ketika berulang, di banyak tempat, dalam program yang sama, kita sedang berhadapan dengan kegagalan sistem. Dan kegagalan sistem tidak bisa ditutup dengan konferensi pers atau janji evaluasi.
Ironinya, program ini belum berjalan lama. Artinya, ketika pengawasan masih segar, anggaran masih hangat, dan perhatian publik masih tinggi, justru keracunan terjadi. Lalu bagaimana jika program ini berjalan bertahun-tahun? Apakah kita sedang melatih anak-anak untuk terbiasa dengan risiko?
Negara tampak sibuk merapikan prosedur, mengganti mitra, dan menyusun ulang standar. Namun yang luput adalah satu hal mendasar, yaitu rasa tanggung jawab yang utuh. Dalam sistem hari ini, kegagalan sering diperlakukan sebagai angka statistik. Yang penting tidak fatal, tidak viral terlalu lama, lantas berlalu.
Padahal, bagi orang tua, satu anak sakit karena makanan sekolah bukan angka. Itu trauma. Itu ketakutan. Itu rasa bersalah karena telah percaya.
Di ruang publik, muncul guyonan getaran, MBG berubah makna. Dari “bergizi” menjadi “berisiko”. Candaan ini bukan lahir dari kebencian, tapi dari kekecewaan. Rakyat kecil selalu jadi pihak yang diminta maklum, sementara kesalahan dimaafkan dengan istilah administratif.
Di sinilah kita perlu jujur. Masalahnya bukan sekadar dapur atau rantai pasok. Masalahnya adalah cara negara memandang urusan hidup rakyat. Dalam sistem sekuler, kebijakan sering berdiri netral nilai. Selama SOP dijalankan, nurani bisa dikesampingkan. Selama target tercapai, korban dianggap efek samping.
Islam tidak mengenal logika semacam ini. Dalam Islam, makanan adalah perkara serius. Bukan hanya halal, tapi juga thayyib, baik dan tidak membahayakan. Negara tidak boleh bermain-main dengan urusan perut rakyat, apalagi anak-anak. Pemimpin bertanggung jawab langsung, bukan sekadar institusional. Kesalahan yang mencederai rakyat bukan dievaluasi pelan-pelan, tapi dicegah keras-keras.
Islam tidak menjadikan pemenuhan gizi sebagai proyek politik, melainkan kewajiban syar’i. Negara hadir bukan sebagai manajer kontrak, tapi sebagai pengurus umat. Karena itu, pengawasan ketat, sanksi tegas, dan kehati-hatian ekstrem adalah keharusan, bukan pilihan.
Keracunan MBG yang berulang seharusnya menjadi cermin. Bukan hanya bagi pemerintah, tapi bagi kita semua. Selama kita menerima kegagalan demi kegagalan sebagai hal wajar, selama itu pula anak-anak akan terus menjadi korban sistem yang salah arah.
Gizi generasi bukan soal menu atau anggaran. Ia soal sistem nilai. Dan jika sistem hari ini terus gagal menjaga yang paling dasar diantaranya makanan, maka sudah sewajarnya kita bertanya, masih layakkah sistem ini dipertahankan?
Mungkin sudah waktunya berhenti menambal yang bocor, dan mulai kembali pada Islam. Sistem yang sejak awal menjadikan keselamatan manusia sebagai hukum, bukan sekadar janji.
