Oleh: tsuroyya
Program Makan Bergizi (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi negara untuk menekan angka stunting kembali menuai sorotan. Kali ini, pelaksanaannya di masa libur sekolah justru memantik kritik tajam. Komnas Perlindungan Anak Surabaya menilai kebijakan tersebut berpotensi besar tidak efektif, mengingat kecilnya kemungkinan anak-anak datang ke sekolah hanya untuk mengambil jatah makanan. Ketua Komnas Perlindungan Anak Surabaya, Syaiful Bachri, menegaskan bahwa pelaksanaan MBG saat libur sekolah menunjukkan lemahnya perencanaan dan minimnya orientasi pada kebutuhan riil anak. (DetikJatim, 25 Desember 2025)
Sorotan serupa datang dari berbagai media nasional. Sejumlah pengamat menilai ada kejanggalan serius dalam kebijakan MBG, terutama ketika program ini tetap dipaksakan berjalan meski sekolah libur. Publik pun mulai mempertanyakan: siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari keberlanjutan MBG di tengah kondisi tersebut? Kritik demi kritik bermunculan, mengindikasikan adanya masalah struktural dalam desain dan implementasi program ini. (Kompas.tv, 26 Desember 2025)
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa setelah satu tahun berjalan, Program MBG belum mampu menjawab persoalan mendasar stunting di negeri ini. Ancaman stunting masih menghantui jutaan anak, sementara berbagai masalah justru bermunculan. Kasus keracunan massal akibat MBG terus terjadi, bahkan berdasarkan temuan riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS), hingga November 2025 tercatat sedikitnya 15.117 kasus keracunan sejak program ini diimplementasikan. Standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pun banyak yang tidak layak, diperparah dengan beban kerja tenaga ahli gizi yang melebihi batas wajar, bahkan mencapai 14 jam per hari, sehingga meningkatkan risiko kesalahan penyajian makanan.
Ironisnya, menu MBG yang seharusnya bergizi justru didominasi makanan Ultra-Processed Food (UPF) seperti mi instan, sosis, dan susu kotak tinggi gula. Jenis makanan ini secara ilmiah justru berbahaya bagi kesehatan jangka panjang dan bertentangan dengan tujuan perbaikan gizi. Berbagai penelitian yang dirujuk WHO menunjukkan bahwa konsumsi UPF meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, hipertensi, gangguan mental, kanker, hingga kematian dini. Program yang diklaim sebagai investasi kesehatan ini justru berpotensi menjadi bom waktu penyakit bagi generasi mendatang.
Lebih jauh, problem MBG juga tampak pada pembengkakan anggaran. Pada 2025 saja, anggaran MBG mencapai Rp71 triliun dari APBN, dengan cadangan hingga Rp100 triliun, yang berdampak pada pengurangan anggaran sektor strategis lainnya. Fakta ini menegaskan bahwa program ini tidak hanya bermasalah secara teknis, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan negara.
Alih-alih menjadi solusi, MBG justru memperlihatkan wajah kebijakan populis dalam sistem kapitalisme. Dalam sistem ini, keberhasilan program diukur dari terlaksananya proyek dan terserapnya anggaran, bukan dari manfaat nyata bagi rakyat. MBG lebih menekankan aspek pencitraan dan keberlanjutan program secara administratif, bukan penyelesaian akar masalah stunting yang bersifat kronis dan terjadi terutama pada fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)—yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Padahal, sasaran utama MBG justru anak usia sekolah, sementara kelompok paling krusial seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui hanya disentuh secara terbatas dan tidak konsisten.
Lebih jauh, MBG dipaksakan terus berjalan meski berbagai persoalan krusial belum diselesaikan. Ini menimbulkan dugaan kuat bahwa orientasi kebijakan bukan pada kepentingan rakyat, melainkan pada kepentingan penguasa dan pengusaha yang mengelola dapur SPPG. Banyak di antara mereka diduga memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan, menjadikan MBG sebagai ladang bisnis dan sarana balas budi politik. Dengan demikian, yang diuntungkan bukanlah anak-anak penerima manfaat, melainkan kelompok yang berada di balik proyek ini.
Kondisi ini menegaskan satu hal penting: penguasa dalam sistem kapitalistik tidak amanah dalam mengelola anggaran negara yang strategis. Anggaran besar yang bersumber dari pajak rakyat justru dipaksakan untuk program bermasalah demi pencitraan politik, sementara sektor-sektor vital lain harus dikorbankan. Rakyat kembali dijadikan objek kebijakan, bukan subjek yang benar-benar dilayani.
Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam memandang kebijakan negara sebagai amanah besar yang harus sepenuhnya diarahkan untuk kemaslahatan rakyat. Dalam sistem Islam, negara berfungsi sebagai raa’in (pengurus), bukan pedagang proyek atau alat kepentingan oligarki. Setiap kebijakan wajib selaras dengan syariat dan bertujuan memenuhi kebutuhan riil masyarakat, bukan popularitas penguasa atau keuntungan pengusaha.
Pemenuhan gizi rakyat dalam Islam dilakukan secara integral dan menyeluruh. Sistem pendidikan berperan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pola hidup sehat. Sistem ekonomi Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu, bukan sekadar keluarga. Negara wajib menyediakan lapangan kerja yang layak agar kepala keluarga mampu memenuhi kebutuhan gizi anggota keluarganya. Negara juga menjamin ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau melalui pengelolaan dan distribusi yang adil, sehingga makanan bergizi dapat diakses seluruh rakyat tanpa diskriminasi.
Dengan pendekatan sistemik ini, masalah stunting tidak ditangani secara tambal sulam melalui program populis, melainkan diselesaikan dari akarnya. Islam tidak mengenal kebijakan yang sekadar “tampak peduli” tetapi nihil dampak. Setiap kebijakan harus nyata melindungi generasi dan menjamin keberlangsungan hidup yang bermartabat.
Setahun MBG berjalan menjadi pelajaran berharga: kebijakan yang lahir dari sistem rusak hanya akan melahirkan masalah baru. Selama negara masih tunduk pada logika kapitalisme, rakyat, termasuk anak-anak, akan terus menjadi korban eksperimen kebijakan. Hanya dengan penerapan sistem Islam secara kaffah, negara mampu menghadirkan kebijakan yang adil, amanah, dan benar-benar menjaga masa depan generasi.
