Oleh: Nita Nur Elipah
(Penulis lepas)
Akibat bencana banjir dan longsor, hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah tengah Aceh masih terpuruk hingga pertengahan Januari 2026. Hasil panen sulit dijual karena akses transportasi darat belum pulih sepenuhnya. Jika tidak ada dukungan, seperti subsidi ongkos angkut melalui udara, sektor pertanian dan perkebunan yang jadi sumber penghidupan warga di wilayah tengah Aceh akan semakin terpukul.
Meski hasil panen sedang berlimpah, petani ataupun pengepul kesulitan menjual durian. Pengepul durian seperti Dedy harus mengeluarkan uang ekstra untuk biaya angkut yang mencapai Rp 1,5 juta sekali angkut.
(Www.kompas.id. Senin, 19/1/2026).
Begitupun dengan pertanian. Warga melihat saluran irigasi yang tertimbun lumpur di kawasan persawahan Desa Beuringen, Meurah Dua, Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (24/1/2026). Berdasarkan data sementara posko tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh, seluas 56.652 hektare lahan persawahan di 18 kabupaten dan kota rusak akibat bencana banjir bandang serta longsor pada akhir November 2025.
(MediaIndonesia.com. Minggu, 25/1/2026)
Adanya penetapan tanggap darurat untuk keempat kalinya yakni 12-25 Desember 2025, 26 Desember 2025-8 Januari 2026, dan 9-22 Januari 2026, menandakan pemulihan pascabencana masih belum tuntas.
Pemulihan pascabencana yang lambat telah berdampak pada perekonomian warga, kesulitan mencari kerja hingga hasil pertanian dan perkebunan sulit dijual.
Paradigma bernegara yang mementingkan untung rugi membuat alokasi dana pemulihan terbatas, negara gagal menjalankan perannya sebagai raa’in.
Sistem pengelolaan bencana juga lemah secara struktural; koordinasi yang minim, tanggap darurat berulang. Inilah akibat diterapkannya sistem Kapitalisme sekuler.
Dalam sistem kapitalis, anggaran negara lebih fokus pada investasi, sementara rakyat “dipaksa” mandiri memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Padahal dalam Islam, negara bertindak sebagai raa’in (pengurus rakyat), memastikan pemulihan infrastruktur, lahan, dan kebutuhan dasar warga secara cepat dan adil. Bantuan disalurkan langsung sesuai kebutuhan, misalnya untuk korban sakit, tua, difabel, atau kehilangan mata pencaharian, bukan untuk pencitraan.
Pendanaan nya berasal dari Baitul Maal yang jumlahnya besar, dialokasikan berdasarkan kemaslahatan masyarakat, baik untuk pemulihan ekonomi, pendidikan, maupun layanan dasar.
Setiap program pemulihan berbasis sederhana dalam aturan, cepat dalam pelayanan, dan profesional dalam penanganannya.
Sungguh kita butuh pemimpin yang berperan sebagai raa'in. Pemimpin yang benar-benar peduli kepada rakyatnya. Pemimpin seperti ini hanya akan terwujud ketika sistem pemerintahan nya berdasarkan syariat Islam yang kaffah dalam naungan khilafah.
Wallahu a'lam bishshawab.
Tags
opini
