Oleh: Azaera A. (Pelajar Kota Bogor)
Tahun 2025 benar-benar jadi tahun yang berat buat kita semua. Rasanya baru saja kita dengar berita banjir di satu daerah, besoknya sudah ada kabar tanah longsor atau gempa di daerah lain. Kebakaran hutan juga masih saja berulang, membuat napas sesak dan aktivitas lumpuh.
Sayangnya, rentetan bencana ini makin diperparah dengan respon pemerintah yang seringkali terlambat. Mitigasi atau pencegahan yang seharusnya kuat, kenyataannya malah sering jebol. Saat bencana datang, bantuan evakuasi pun terasa lambat sampai ke warga yang paling membutuhkan.
Jujur, Indonesia memang daerah rawan bencana, tapi masalahnya bukan hanya pada alam. Banyak dari kita merasa pemerintah seolah menyepelekan risiko yang ada, sampai akhirnya jatuh korban jiwa. Analisisnya sederhana tapi menyakitkan: seringkali ada "main mata" antara oknum penguasa dan pengusaha. Demi izin tambang atau perkebunan, alam dirusak dan tata ruang diabaikan. Akibatnya, rakyat kecil yang tinggal di sekitarnya yang harus menanggung akibat fatalnya.
Kondisi ini terjadi karena paradigma kepemimpinan kita saat ini yang lebih condong ke arah kapitalisme. Di sistem ini, semua dihitung berdasarkan untung-rugi materi. Penguasa tidak lagi berperan sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung) yang benar-benar menjaga rakyatnya lahir batin. Sebaliknya, keselamatan nyawa seringkali ditempatkan di nomor ke sekian, setelah urusan investasi dan profit. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan nyawa manusia jadi taruhan setiap kali musim hujan atau musim kemarau tiba.
Sudah saatnya kita melirik solusi yang lebih mendasar dan sistemik, yaitu kembali ke sistem Islam. Dalam Islam, seorang pemimpin punya tanggung jawab besar sebagai pelindung rakyat dari segala bahaya. Negara tidak boleh membiarkan pembangunan yang merusak lingkungan. Tata ruang kota harus dibangun berbasis keselamatan nyawa, bukan atas dasar pesanan pengusaha. Jika lingkungan dijaga sesuai syariat, banyak bencana yang sebenarnya bisa kita cegah sejak awal.
Bukan hanya soal pencegahan, penanganan saat darurat pun harus super cepat. Dalam Kekhilafahan nanti, negara akan mengerahkan teknologi terbaik dan tim ahli tanpa perlu pusing soal biaya atau birokrasi yang berbelit. Semua pendanaan diambil dari Baitul Maal untuk memastikan kebutuhan pengungsi tercukupi dan pemulihan berjalan cepat. Intinya, negara hadir totalitas untuk rakyat, bukan cuma datang buat foto-foto saat bantuan simbolis dibagikan.
Hal yang semacam ini harus jadi pelajaran berharga. Kita butuh sistem yang lebih memuliakan manusia daripada sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi.
Wallahu A'lam bis Shawwab
Tags
opini
