By :*Ummu Aqsha
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mengadakan retret untuk seluruh kepala daerah yang terpilih dan dilantik menjadi sorotan media asing. Media asal Prancis, AFP, bahkan menyoroti hal ini dalam artikel berjudul 'Glamping Retreat for Indonesia Leaders Sparks Criticism as Cuts Bite', Rabu (19/2/2025).
Dalam pemberitaan tersebut, AFP menuliskan lebih dari 500 wali kota, gubernur, dan bupati akan dibawa ke akademi militer di kota Magelang, Jawa Tengah. Mereka akan tinggal di tenda-tenda selama sepekan pembekalan.
Prabowo sendiri telah berjanji untuk melatih dan menyatukan para politisi papan atas negara itu. Juru Bicara Presiden Hariqo Wibawa Satria mengatakan ada 503 kepala daerah yang akan hadir dalam retret di tanggal 21 Februari hingga 28 Februari 2025.
Para kepala daerah akan dilatih tentang tata pemerintahan yang baik, peningkatan layanan publik, dan pembangunan chemistry," katanya seperti dilaporkan media itu.
Meski begitu, AFP kemudian mengamati reaksi publik yang kontra dengan kebijakan ini. Pasalnya, acara ini memakan biaya Rp 13,2 miliar, dan dilakukan saat Indonesia sedang melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 306,7 triliun.
Apa urgensinya? Mengapa harus berkemah mewah dengan pembantu? Versi berkemah yang lebih murah seharusnya bisa dilakukan," seorang pengguna memposting dalam bahasa Indonesia di situs media sosial X.
Pengguna media sosial lainnya mengatakan pemerintah berusaha menerapkan "efisiensi anggaran tetapi, di sisi lain, sibuk membuang-buang uang dengan mengadakan retret".
Transparency International Indonesia dalam sebuah pernyataan menyebut pemotongan anggaran Prabowo 'kontraproduktif dan tidak peka' terhadap kebutuhan masyarakat. Mereka juga menitikberatkan kritiknya pada 'beban besar anggaran negara untuk menyediakan pelatihan bagi kepala daerah'.
Hariqo membela acara tersebut. Ia mengatakan pelatihan tersebut biasanya berlangsung selama satu setengah bulan yang diselenggarakan oleh dua lembaga berbeda, sehingga retret yang dipersingkat tersebut sejalan dengan upaya penghematan biaya Jakarta.
Penghematan anggaran harus dilakukan tetapi retret kepala daerah juga harus dilakukan. Keduanya dapat dilakukan secara bersamaan," tuturnya.
Anggaran Pendapatan Retret
Bukan Dari Dompet Presiden
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut biaya retret kepala daerah tidak akan dibebankan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini berbeda dengan retret para menteri di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada Oktober 2024 lalu, yang didanai langsung dari kantong pribadi Prabowo, kali ini pemerintah akan menyiapkan anggaran khusus.
Melansir Detik Finance, meski pemerintah tengah menjalankan kebijakan efisiensi dan penghematan anggaran, Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan penting seperti retret kepala daerah tetap akan dilaksanakan.
kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, nggak begitu juga," ujar Prasetyo di Kompleks DPR Senayan, dikutip Minggu (2/2/2025).
Menurutnya, retret ini menjadi momen krusial, terutama menjelang Pilkada serentak. "Nah kita merasa bahwa retret menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak, kita berharap pelantikannya serentak meskipun masih ada kemungkinan dua tahap ya, dua gelombang karena masih ada yang belum selesai di MK," sambungnya.
Dia menjelaskan, retret bertujuan menyatukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Saat ditanya soal anggaran, Prasetyo mengatakan bahwa pemerintah saat ini belum membahas secara detail, namun ia memastikan dana untuk kegiatan ini sudah disiapkan.
Retret Tidak Membawa Manfaat
Retret dianggap sebagai sarana untuk menyiapkan kepala daerah dalam menjalankan tugasnya kususnya koodinasi dengan pusat dan daerah lain.
Namun banyak pihak yang menyatakan bahwa retret tidak membawa manfaat,dan sejatinya yang jauh lebih penting saat ini adalah menyiapkan konsolidasi dengan jajaran di bawahnya. Apalagi hari ini ada banyak hal yang seharusnya oleh mereka dalam menghadapi bulan Ramadhan baik kesiapan stok makanan hingga pengaturan mudik lebaran.
Pelaksanaan kegiatan retret kepala daerah di tengah berbagai kesulitan hidup rakyat setidaknya menunjukkan tiga hal. Pertama, realitas penguasa nirempati. Kedua, kualitas pemimpin yang patut diragukan karena harus diberi pembekalan. Ketiga, pola komunikasi, koordinasi, dan birokrasi yang tidak efektif antara pemerintah pusat dengan daerah.
Agenda retret ini merupakan sebuah ironi. Sungguh, dana sebesar Rp13 miliar bukanlah jumlah yang sedikit. Meski selama ini para pejabat lekat dengan acara-acara mewah dan berbiaya mahal, tetapi hal itu tidak pantas untuk terus-menerus menjadi pemakluman. Selain menyedot anggaran dan dilaksanakan dengan perkemahan berfasilitas mewah, kegiatan retret juga bersamaan dengan kebijakan efisiensi anggaran untuk MBG dan dalam kondisi banyak rakyat yang hidupnya susah.
Penguasa semestinya menjadi pihak yang paling memahami kondisi dan perasaan rakyatnya. Saat rakyat sedang kesusahan seperti saat ini, hendaklah penguasa dan para pejabatnya lebih bertenggang rasa agar tidak menyakiti mereka. Namun sebaliknya, kegiatan retret justru menegaskan penguasa yang nirempati.
Di samping itu, retret yang berdalih “pembekalan” ini membuktikan bahwa para kepala daerah itu bukanlah orang-orang yang mumpuni mengurusi urusan rakyat. Sudah rahasia umum, para kepala daerah tidak ubahnya profil para pejabat di tingkat pusat yang dekat jejaring kapitalis dan oligarki. Para kepala daerah bagai pion-pion penjaga kepentingan kapitalis di tingkat akar rumput. Pemilihan mereka sebagai pemimpin daerah rawan manipulasi dan tidak jarang diwarnai serangan fajar berupa politik uang (money politics).
Pada intinya, banyak hal yang jauh lebih urgen untuk dilaksanakan oleh para kepala daerah dalam rangka urusan rakyat dibandingkan sekadar bersenang-senang dalam agenda retret. Satu hal yang pasti, kegiatan retret ini tidak ubahnya selisih jalan bagi kebijakan efisiensi anggaran.
Efisiensi dana yang berdampak pada kurangnya pelayanan pada rakyat sesungguhnya membuktikan bahwa negara abai atas tanggung jawabnya sebagai pengurus rakyat.
Negara hanya sebagai operator dan fasilitator untuk korporasi. Peran ini makin kuat ketika di terapkan desentralisasi atau peranan otonomi daerah. Inilah wajah buruk negara kapitalisme. Disisi lain dalam retret tersedia fasilitas yang mewah. Menjadi ironis ketika ada banyak rakyat yang hidupnya susah. Apalagi ini terjadi ditengah kebijakan efisiensi anggaran untuk mensukseskan MBG dll. Seharusnya pejabat mempunyai empati yang hidup susah agar muncul kesadaran akan tanggung jawabnya untuk membuat kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat.
Islam Solusi Tuntas
Islam mengatur perihal kekuasaan karena petunjuk syariat akan mengantarkan pada keselamatan. Kekuasaan wajib tunduk pada syariat agar kekuasaan itu membawa kepada keberkahan dan kebaikan.
Islam menetapkan penguasa adalah raain atau pengurus rakyat yang akan di mintai pertanggung jawaban oleh Allah. Di dukung sistem Islam dalam menjalankan tugas ini.
Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang memberlakukan hukum-hukum Allah saja dan tidak mengambil hukum selainnya.
Pemimpin yang adil harus memahami syariat Allah pada keseluruhan aspek yang hendak ia wujudkan melalui kepemimpinannya. Keseluruhan aspek itu meliputi politik, pemerintahan, ekonomi, kehidupan sosial, juga layanan-layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya. Sebaliknya, seorang pemimpin tidak bisa disebut adil jika seluruh aspek di dalam kepemimpinannya tidak diatur menurut syariat Islam.
Rasulullah saw. juga pernah memberikan nasihat kepada Abu Dzar al-Ghifari (ra.). Suatu hari, Abu Dzar berkata, “Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku (seorang pemimpin)?” “Lalu, Rasul memukulkan tangannya di bahuku, dan bersabda, ‘Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan sesungguhnya hal (kepemimpinan) ini adalah amanah, ia merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikannya (dengan sebaik-baiknya).'” (HR Muslim).
Demikianlah perintah Rasulullah saw. mengenai tanggung jawab kepemimpinan dari seorang pemimpin. Di dalam Islam, hanya orang yang mampu sajalah yang layak mengemban amanah kepemimpinan. Hadis di atas menegaskan bahwa untuk mewujudkan bangsa yang besar, kuat, dan disegani oleh bangsa-bangsa di dunia, dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat, bukan pemimpin yang lemah.
Kepemimpinan seperti ini tidak akan muncul dalam sistem yang menjadikan sekularisme liberalisme sebagai asasnya. Sistem sekuler kapitalisme hanya menjadikan kepemimpinan sebagai urusan duniawi. Sedangkan dalam pandangan Islam, tanggung jawab kepemimpinan itu tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.
Sosok pemimpin dalam sistem Islam tidak hanya Muadz (ra.). Khulafaurasyidin, para sahabat lain, serta khulafa sepanjang masa peradaban Islam adalah generasi pemimpin sejati yang siap mengemban amanah kepemimpinan. Rasulullah saw. bahkan bersabda perihal sebaik-baik pemimpin sebagai bisyarah (kabar gembira).
Sungguh, mereka menjadi pemimpin yang mampu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat yang menjadi tanggung jawabnya, serta memenuhi berbagai kebutuhan rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Tanpa pembekalan tetek bengek yang banyak menghabiskan uang negara, sosok para pemimpin yang didukung sistem Islam benar-benar memahami tanggung jawab kepemimpinannya. Jika memang mereka memerlukan pembekalan, negara Islam (Khilafah) akan melaksanakannya seefisien dan seefektif mungkin, serta fokus pada konten pembekalan yang berbasis pada akidah Islam dan ketaatan pada hukum syarak. Ini sungguh jauh dari konsep pembekalan/retret versi sistem sekuler yang sekadar seremonial, bergelimang kemewahan yang menghamburkan uang rakyat, bahkan tidak ubahnya pemborosan anggaran yang “bertopeng” pembekalan.
Wallahu'alam bisawab.
Tags
Opini
