Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
Program Sejuta Rumah subsidi telah diluncurkan pemerintah. Tujuannya untuk mempermudah rakyat dalam pembelian rumah. CEO & Founder Pinhome, Dayu Dara Permata mengatakan, selain properti vertikal yang lebih terjangkau, tersedia di lokasi strategis, juga terdapat opsi pembiayaan dan perkembangan teknologi keuangan (fintech) sehingga bisa menjadi solusi bagi Gen Z yang ingin membeli rumah (antaranews.com, 14-2-2025).
Mengapa Gen Z menjadi perhatian? Menurut Dayu, Gen Z menghadapi tantangan cukup besar dalam memiliki rumah karena harga properti tinggi, sementara penghasilan mereka rendah. Rata-rata baru mulai bekerja sehingga memiliki sedikit tabungan.
Sementara pengajuan KPR juga sulit karena kurangnya riwayat kredit dan pekerjaan yang tidak stabil. Kemudian, inflasi dan biaya hidup yang terus meningkat juga mengurangi daya beli mereka. Yang juga menjadi kendala Gen Z memiliki rumah karena mereka juga bagian dari " Generasi Sandwich" dimana mereka selain harus menghidupi keluarga masih harus membantu orangtua.
Pinhome bersama dengan YouGov menunjukkan data terbaru, setidaknya ada 41 juta orang di Indonesia yang masuk dalam kategori "Generasi Sandwich" atau 26 persen Gen Z. Sedangkan harga rumah di Jakarta, dari data Pinhome Home Value Index (PHVI) Kuartal IV-2024 memperlihatkan ada kecenderungan mengalami ketahanan pasar atau bahkan penurunan harga jual rumah. Diduga karena adanya peningkatan inventori daripada permintaan.
Masa Depan Suram Bagi Gen Z?
Jaminan papan yang layak seharusnya mudah diakses oleh siapapun dari individu masyarakat, bukan hanya Gen Z. Sebab perumahan atau papan adalah salah satu kebutuhan asasi manusia. Namun berbagai problem pengadaan perumahan dari tahun ke tahun yang tak pernah terurai akhirnya menimpa Gen Z juga. Salah satunya harga rumah yang kian tak terbeli.
Sebenarnya masalah rumah yang tidak terakses dengan mudah oleh individu masyarakat tidak berdiri sendiri, melainkan pengaruh dari banyak faktor. Di antaranya masalah pembebasan lahan, tata letak kota, perizinan pembangunan dan lain sebagainya yang bersandar pada pihak ketiga sebagai penyelenggara.
Dan fakta ini sebenarnya tidak menyasar masalah penyediaan perumahan saja, namun segala hal, termasuk harga barang kebutuhan pokok yang melambung, pendidikan yang berbasis sekuler , ditambah dengan sistem ekonomi yang landasannya Kapitalisme sekuler. membuat runyam, dan ditambah untuk memiliki rumah mandiri, menjadi tantangan tersendiri bagi Gen Z.
Ditambah adanya biaya hidup setiap harinya tak pernah murah, mencari pekerjaan pun sulit meski telah mengantongi ijazah sarjana. Selain itu jika sudah mendapatkan pekerjaan belum tentu gajinya mencukupi bahkan ada yang di bawah UMR, sekalipun bergaji UMR namun juga masih sangat jauh untuk bisa menjangkau memiliki rumah, karena harga rumah juga terus melambung.
Pantas saja beberapa waktu lalu viral tagar#Kaburajadulu, yang senyatanya menunjukan kekecewaan rakyat atas abainya pengaturan negara atas nasib mereka. Adanya program sejuta rumah dari pemerintah, tidak serta merta rakyat mendapat rumah secara langsung. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku.
Program Sejuta Rumah dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Eko Heri Purwanto, Sesditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR mengatakan langkah kongkrit pemerintah adalah mengajak stakeholder perumahan yang terdiri dari developer (pengembang), perbankan dan lembaga pengamat. Progres dari pemerintah sejak ground breaking di sembilan titik oleh Presiden saat ini ada yang sudah mencapai 70-80% pembangunan dan ada yang masih dalam proses perijinan.
Kementerian Dalam Negeri juga tengah merevisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar pemerintah daerah dapat memberikan keringanan dan kemudahan dalam penerbitan IMB. Tetap tak bisa semulus perencanaan. Sebab fakta di lapangan seringkali berbeda dengan apa yang sudah diputuskan. Butuh dukungan negara seratus persen.
Jaminan Rumah Murah ada pada Sistem Islam
Dengan Harga tanah dan properti yang tiap tahunnya niscaya naik dikatakan hampir mustahil, Gen Z bisa memiliki rumah melalui program pemerintah sejuta rumah program subsidi. Dan memang ini hanya solusi parsial yang tidak menyelesaikan akar masalah sebagaimana yang penulis sebutkan di awal.
Justru kebijakan ini menunjukkan negara berlepas tanggung jawab, dan menyerahkan urusan kepada berbagai pihak yang disebut stokholder dan bank. Sementara dalam aturan Islam , Khilafahlah yang bisa menjamin kesejahteraan, terpenuhinya setiap individu baik sandang, pangan maupun perumahan.
Bagaimana mekanismenya? Yaitu dari Baitulmal yang menyimpan hasil pengelolaan sumber daya alam yang berlimpah. Negara mengurusi tanpa bersandar pada negara lain terkait misalnya pembiayaan maupun teknisnya.
Khalifah sebagai raa’in (pengurus urusan rakyat) yang akan menjamin setiap masyarakat mendapatkan perumahan yang layak dan berkualitas, baik secara langsung atau tidak langsung. Dan ini hanya bisa dicapai dengan cara Islam ditegakkan. Wallahualam bissawab.
