Oleh Fauziah Nabihah
Beberapa waktu lalu, ribuan mahasiswa dari sejumlah universitas memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka menggelar demonstrasi lanjutan dalam aksi yang bertajuk "Indonesia Gelap" (cnnindonesia.com, 20/02/2025).
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas keputusan pemerintahan Prabowo Subianto yang dianggap terus saja merugikan dan menyusahkan rakyat (bbc.com, 21/02/2025).
Mahasiswa mengajukan beberapa tuntutan besar yang mencakup berbagai isu, di antaranya mengenai masalah pendidikan, efisiensi anggaran dana, kebijakan strategis nasional, hingga reformasi kepolisian (rubicnews.com, 23/02/2025).
Tagar tersebut ramai pula digunakan di berbagai sosial media sebagai bentuk ungkapan protes, kekhawatiran, dan kekecewaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Banyak masyarakat berharap adanya perubahan kondisi di Indonesia setelah pergantian kepemimpinan. Namun kini, beberapa bulan pemerintahan Prabowo-Gibran berkuasa, kebijakannya sudah luar biasa zalim. Pergantian 8 kali rezim kepemimpinan selalu berujung pada kezaliman, bahkan kegelapan yang makin pekat. Melihat hal ini, tidakkah cukup mengonfirmasi bahwa perubahan rezim tanpa perubahan sistem kehidpuan hanyalah perubahan semu?
Sejatinya, Indonesia tidak akan keluar dari kegelapan selama sistem sekuler kapitalisme demokrasi tetap eksisi. Karena perubahan pemimpin tanpa adanya perubahan sistem kepemimpinan hanyalah perubahan yang semu. Sistem ini yang menjadikan penguasa tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar.
Akar problematika semua kesempitan adalah karena masih mempertahankan tegaknya sistem yang menafikan kedaulatan Tuhan, yakni menolak agama (Islam) turut campur dalam mengatur urusan kehidupan. Sistem batil ini telah menempatkan kekuasaan hanya sebagai pelayan bagi para pemilik modal. Adapun hubungan penguasa dengan rakyatnya tidak lebih dari hubungan dagang.
Dalam politik demokrasi, para penguasa, pemimpin, dan pejabat yang terpilih juga bukanlah berdasarkan dari kemampuan mereka, tapi akan selalu berada pada lingkaran konflik kepentingan, baik individu, golongan atau partai. Rakyat bukan hanya butuh barang murah yang berasal dari impor atau butuh untuk kenyang saja, tetapi juga butuh layanan pendidikan dan kesehatan yang menunjang kualitas SDM negeri. Pendidikan dan kesehatan yang seharusnya termasuk kebutuhan dasar yang perlu diprioritaskan, justru hanya menjadi program pendukung.
Untuk dapat menyadari akar persoalan yang terjadi di negeri ini, masyarakat perlu melek politik dan kritis. Dengan begitu selain mengkritik bisa berikan solusi yang benar, yaitu islam.
Sistem kepemimpinan Islam—atau dikenal dengan sebutan Khilafah— meletakkan kedaulatan di tangan syara' atau Allah Ta'ala. Dengan menerapkan syariat Islam secara kaffah, akan menutup kemungkinan aturan yang dibuat hanya akan berpihak pada kepentingan individu atau kelempok tertentu. Sistem Islam benar-benar mendudukkan negara dan pemimpinnya sebagai perisai dan penjaga umat.
Islam menegaskan bahwa kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.,
“Sungguh jabatan ini adalah amanah. Pada Hari Kiamat nanti, jabatan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil jabatan itu dengan hak dan menunaikan amanah itu yang menjadi kewajibannya.” (HR Muslim).
Kesejahteraan dan keberkahan akan dimiliki oleh sebuah negara, tatkala menerapkan aturan Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan. Allah SWT. berfirman,
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A’raf: 96).
Saat tunduk kepada syariat, urusan kekuasaan akan menjadi kekuasaan yang membawa kepada keberkahan, membawa kepada kebaikan. Namun, menegakkan hukum Islam tidak cukup hanya menerapkan sebagian hukum.
Tags
Opini
