Oleh : Desta Humairah, S.Pd
Efisiensi anggaran banyak menyasar alokasi anggaran rakyat, baik melalui bantuan subsidi atau langsung. Efisiensi di lakukan dalam rangka menghemat kas negara. Efisiennya agar dana tidak banyak yang di korupsi dan sesui peruntukannya. Namun ternyata banyak sektor yang harus mengalami dampak akibat efisiensi anggaran negara. Mulai dari sektor pendidikan hingga dana riset. Sebelum ada kebijakan efisiensipun, anggaran Kemendiktisaintek yang dialokasikan untuk riset sebenarnya tergolong kecil, yakni Rp1,2 triliun dari total Rp57 triliun. Sehingga Fauzan berharap pemangkasan anggaran riset tidak terlalu besar, (tirto.id).
Dampak efisiensi terhadap riset sangat besar, karena jika tidak di danai negara. Badan Riset Nasional tidak dapat memberitahukan kepada negara penelitian terupdate agar dapat dijadikan pertimbangan ketika menemui permasalahan baru dibidang ilmiah.
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi anggaran dalam tiga tahap dengan total penghematan mencapai Rp750 triliun.
Tahap pertama telah mencapai Rp300 triliun dan tahap kedua direncanakan Rp308 triliun, (Metro tv news). Pada dasarnya realitas di lapangan terhadap efisiensi anggaran ini sangat kacau. Seluruh sektor terhambat untuk bekerja. Efisiensi ini dilakukan juga untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. Sebagian dari dana yang berhasil di hemat sekitar Rp24 miliar dolar AS, akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar masyarakat dan anak-anak tidak kelaparan, (Kompas.com). Padahal banyak sektor dan lembaga yang terdampak atas efisiensi anggaran dari pemerintah termasuk sektor pendidikan.
Berbagai Sektor Terdampak Efisiensi Anggaran
Ketika sektor riset sudah diberlakukan efisiensi anggaran, maka badan Riset Nasional akan mengerjakan penelitian sesuai dengan kehendak pasar maupun pribadi. Karena dibebrapa bidang riset anggaran telah di sunat sehingga tidak dapat mengoptimalkan riset. Hal ini juga berdampak pada pendidikan di Indonesia. Efisiensi anggaran pendidikan dilakukan untuk menghemat pengeluaran negara. Ketika sektor pendidikan dicampur tangani oleh politik, maka pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik. Karena ada beberapa kepentingan yang menopang tegaknya pendidikan di Indonesia untuk kepentingan golongan.
Ironinya hal semacam ini di maklumi oleh Sebagian pemangku kepentingan negara. Anggota DPR, MPR, DPRD dan seluruh pejabat yang berada di kabinet serta TNI dan POLRI tidak terdampak efisiensi anggaran. Sehingga mereka bisa dengan mudah untuk berlaga dan menyukseskan efisiensi yang di lakukan pemerintah. Tetapi, tidak dengan rakyat, apalagi mereka yang berprofesi sebagai guru dan masih memiliki anak sekolah.
Guru sudah tidak lagi dihargai semagai manusia yang memiliki kebutuhan sehari-hari. Beberapa kasus, guru menjadi penopang utama dampak efisiensi yang dilakukan pemerintah terhadap sektor pendidikan. Pengurangan jumlah honorer hingga pemutusan hubungan kerja oleh beberapa pihak untuk meminimalisir anggaran sekolah.
Selain di sektor pendidikan, efisiensi yang dilakukan pemerintah juga berdampak pada beberapa pelaku bisnis termasuk pegawai TVRI yang diberhentikan, karena perusahaan tidak dapat memberi gaji. Hal seperti ini tidak lazim bagi rakyat, karena tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Negara seharusnya memiliki solusi lain agar permaslaahan seperti ini tidak terlalu lama dan mengaburkan pandangan rakyat terhadap isu-isu di luar sana. Rakyat semakin hari bukan semakin sejahtera tetapi semakin gelap dalam mencari dan memaknai hidupnya. Karena banyak tekanan dari pemerintah. Meskipun pemerintah memiliki program makan bergizi untuk siswa-siswi di sekolah.
Makan Bergizi Gratis Ternyata Menambah Masalah
Pemerintah menggadang-gadang makan bergizi gratis untuk siswa-siswi di seluurh Indonesia. Namun, hal ini seperti dunia terbalik. Anak-anak di sekolah mendapat makanan bergizi, tetapi ketika sampai di rumah orang tua tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Karena terdampak efisiensi anggaran untuk melancarkan program makan bergizi gratis. Hal ini sangat berbanding terbalik. Namun nyatanya borok pemerintah tidak sampai di sini. Pemerintah tidak dapat meriayah rakyat dengan bijak. Karena makan bergizi gratispun tidak sesuai dengan ekspektasi rakyat. Banyak pengurangan di mana-mana. Sehingga sasaran pemerintahpun tidak terjangkau luas. Hanya Sebagian sekolah saja di wilayah JABODETABEK.
Demi menyukseskan makan bergizi gratis pemerintah memangkas seluruh anggaran yang berada di beberapa sektor. Namun hal ini bukan malah menyolusi tetapi menambah borok yang sudah di ketahui rakyat. Lagi-lagi rakyat menjadi korban dan dikambing hitamkan oleh pemerintah terhadap, program yang tidak sesuai dengan aturan syar’i.
Seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang dapat menyokong hidup rakyat agar sejahtera dan mendapat pekerjaan tetap. Sehingga program pemerintah pun juga berjalan dengan maksimal dan pemangku kebijakan dapat menyolusi segala permasalahan.
Negara Islam sebagai Perisai
Aturan pemerintah yang syar’i hanya lahir dari sistem negara yang syar’i juga. Sistem tersebut adalah sistem negara Islam. Islam memandang manusia sebagai satu kesatuan yang utuh. Sehingga ketika ada salah satu manusia dalam pemerintah yang acuh, lalai, dan abai maka akan mendetoks manusia lain yang berada dalam naungan negara tersebut. Sehingga ketika negara Islam di terapkan maka dapat digunakan sebagai perisai. Karena sistem yang lahir di dalamnya adalah sistem yang di ridhoi Allah, bukan sistem kufur seperti saat ini. Islam bukan hanya sebagai ibadah ritual, tetapi juga junnahnya orang muslim. Sehingga apapun pasti di kembalikan dengan hukum dalam islam, yaitu al-quran dan assunah.
Dengan demikian, efisiensi anggaran tidaklah solusi untuk mengatasi permasalahan kurangnya dana dalam program makan bergizi gratis. Jika di tilik dari sistem Islam, maka negara akan memberikan fasilitas yang memadai dan dapat mengelola program makan gratis, karena pendapatan negara sangat tinggi. Yaitu dari sektor pengelolaan Sumber Daya Alam. Karena di Idnonesia SDA sangat melimpah, sehinga tidak ada barang impor. Selain itu, negara juga tidak megambil keuntungan sepeserpun untuk kepentingan pribadi atau golongan. Namun, negara mengelola dengan bijak dan seluruh hasilnya dapat dinikmati oleh rakyat. Sehingga jika negara ingin memberikan makan gratis akan mudah dilaksanakan. Tanpa harus melakukan efisiensi maupun pemangkasan anggaran hingga memberhentikan pekerjaan rakyat kecil. Wallahu’alam bish-shawab.
Tags
Opini
