Demokrasi sejatinya adalah sistem diktator yang terbungkus oleh trias politika yaitu pembagian kekuasaan, diantaranya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan pembagian kekuasaan seperti ini, rakyat tidak akan melihat secara kasat mata kediktatoran demokrasi.
Namun rakyat akan merasakan kediktatoran dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat, dimana rakyat tidak bisa berbuat apa-apa dan dipaksa untuk menerima. Contoh: kenaikan tarif daya listrik yang kian mencekik, kenaikan harga BBM, dan wajib menjadi peserta BPJS.
Pagelaran pesta demokrasi baru saja usai, baik pilpres maupun pileg. Setelah mereka meraih kemenangan, kita bisa melihat, tidak ada partai politik yang memikirkan urusan rakyat. Bahkan mereka sibuk dengan pembagian kekuasaan, khususnya dalam hal jatah menteri.
Dikutip dari JawaPos.com – Partai Nasdem tidak ingin kalah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meminta jatah sepuluh menteri di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Tengku Taufiqulhadi mengatakan, pihaknya akan meminta jatah kursi menteri lebih banyak.
Hal itu dikarenakan jumlah kursi Nasdem di DPR lebih banyak ketimbang PKB. “Karena suara Nasdem lebih besar dari pada PKB di DPR. Jadi, berdasarkan kursi, maka sepatantasnya Nasdem mengusulkan sebelas,” ujar Taufiqulhadi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/7).
Mereka sudah tidak malu-malu lagi untuk mengesampingkan urusan rakyat demi meraih kepentingan dan nasib partai kelompok masing-masing. Fakta ini adalah hal yang wajar terjadi dan selalu akan berulang dalam demokrasi. Sebab sistem ini bukan hanya menjadikan kekuasaan sebagai alat kediktatoran tetapi juga menjadikan kekuasaan sebagai ajang bancakan. Maka sistem seperti ini akan berdampak buruk terhadap pengurusan urusan rakyat.
74 tahun berlalu, demokrasi tak kunjung membuat duka lara rakyat terobati, melainkan luka ini semakin dalam dan menyakitkan. 74 tahun yang sama pun berlalu, saat kita meninggalkan sistem Islam yang berasal dari Zat pemilik jiwa-jiwa manusia yang pada akhirnya kita akan kembali ke pangkuan-Nya.
Kita mengabaikan sistem Islam yang menjadikan kekuasaan murni sebagai alat untuk mengurus urusan rakyat melalui penegakan syari’at Islam secara kaffah. Hanya dengan inilah luka yang membersamai akan segara terobati. Waallahu a'lam bishawab.
Tags
Opini

Masyaallah tabarakallah....
BalasHapusDemokrasi memamg sampah