Oleh: Nita Nur Elipah
(Penulis lepas)
Hari ini gelar sarjana tidak bisa menjamin seseorang bebas dari ancaman pengangguran. Berdasarkan data terbaru Survei Angkatan Kerja Nasional, per Mei 2026, jumlah pengangguran berlatar belakang sarjana mencapai 1.033.182 orang.
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026 menyebutkan, total penduduk usia kerja yang menganggur mencapai 7,22 juta orang. Sekitar 14,31 persen atau 1.033.182 orang di antaranya merupakan pengangguran yang berlatar belakang sarjana terapan atau S-1, S-2, dan S-3 (sarjana). (Kompas.com. Jakarta. Jum'at, 7/8/2026).
Sungguh memprihatinkan, angka pengangguran terus bertambah setiap tahunnya. Bahkan lulusan sarjana pun tidak luput dari minimnya penyerapan kerja dan menjadi pengangguran. Masalah pengangguran ini sudah sangat serius dan butuh penyelesaian segera.
Selama beberapa dekade, kita selalu meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi akan selalu diikuti oleh bertambahnya kesempatan kerja. Kini, hubungan tersebut mulai terputus.
PDB tetap meningkat, investasi terus masuk, produktivitas perusahaan membaik, tetapi daya serap tenaga kerja tidak lagi bergerak seiring. Indonesia perlahan memasuki era yang dalam literatur ekonomi disebut sebagai jobless growth yakni pertumbuhan ekonomi tanpa pertumbuhan kesempatan kerja yang memadai.
Perubahan terbesar sebenarnya bukan terjadi pada angka pertumbuhan, melainkan pada karakter industrinya. Dunia sedang bergerak dari industri padat karya menuju industri padat teknologi. Kecerdasan buatan (artificial intelligence), robotika, otomasi, Internet of Things, komputasi awan, hingga analitik data mengubah cara perusahaan memproduksi barang dan jasa.
Fenomena tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia. World Economic Forum (Future of Jobs Report 2025) memperkirakan sekitar 92 juta pekerjaan akan tergantikan hingga 2030, tetapi pada saat yang sama muncul sekitar 170 juta jenis pekerjaan baru, sehingga terdapat surplus sekitar 78 juta pekerjaan secara global.
Masalahnya bukan semata-mata hilangnya pekerjaan, melainkan ketidaksesuaian keterampilan (skills mismatch) antara pekerja yang tersedia dan kebutuhan industri baru.
Inilah realitas dalam sistem Kapitalisme, dimana pertumbuhan ekonomi selalu diukur dari akumulasi modal, bukan kesejahteraan riil masyarakatnya, individu per individu.
PHK dan pengangguran dibiarkan, karena dalam Kapitalisme, keuntungan pemilik modal lebih diutamakan daripada keberlangsungan hidup pekerja.
Jadi ketika teknologi hari ini semakin berkembang pesat, dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak lagi butuh tenaga manusia.
Ketika robot yang bekerja maka tidak perlu memberikan upah, dan mudah untuk dikendalikan sesuai kepentingan perusahaan. Maka masyarakat yang membutuhkan pekerjaan akan dikalahkan oleh kecanggihan teknologi dan mereka terpaksa menganggur.
Skil yang dimiliki apa adanya dan tidak sesuai kebutuhan perusahaan, karena pendidikan hari ini juga tidak menunjangnya. Apalagi pendidikan mahal yang tidak semua rakyat bisa merasakannya. Disinilah harusnya negara benar-benar hadir. Dalam menjamin pendidikan yang berkualitas untuk seluruh rakyatnya. Dan menjamin lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
Namun dalam sistem kapitalisme, negara justru menyerahkan penciptaan lapangan kerja kepada pasar dan pihak swasta. Sedangkan negara hanya bertindak sebagai regulator yang memastikan hal tersebut berlangsung.
Kapitalisme juga membiarkan kepemilikan umum seperti SDA, tambang, energi dikuasai korporasi swasta/asing demi investasi, padahal jika dikelola negara untuk rakyat, sektor ini berpotensi menyerap tenaga kerja yang sangat besar dan hasil dari pengelolaan kepemilikan umum ini dikembalikan untuk menjamin kebutuhan masyarakat seperti pendidikan secara gratis dan berkualitas.
Namun sepertinya sangat mustahil tejadi dalam sistem kapitalisme saat ini. Hanya sistem Islam lah yang mampu mewujudkan nya.
Ini karena Islam menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu sebagai ukuran keberhasilan ekonomi, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi ala Kapitalisme atau akumulasi modal.
Negara dengan sistem Islam juga bertanggung jawab menjamin kebutuhan rakyat yang kehilangan pekerjaan, sementara syariat mengatur hubungan kerja dan melindungi hak pekerja.
Penguasanya juga berperan sebagai raa'in dengan membuka lapangan kerja bagi setiap rakyat yang membutuhkan, mengembangkan industri strategis, serta memfasilitasi keterampilan dan penempatan kerja rakyat.
Sumber daya strategis seperti minyak, gas, tambang, hutan, dan air merupakan kepemilikan umum yang dikelola negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Melalui prinsip ini, negara Islam mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar. Maka masalah pengangguran hanya akan selesai ketika sistem nya diganti dengan sistem Islam, bukan kapitalisme.
Wallahu a'lam bishshawab.
Tags
Opini
