Oleh: Nita Nur Elipah
(Penulis lepas)
Papua masuk dalam 10 provinsi dengan angka stunting tinggi dan gizi buruk akut, menurut Kementerian Kesehatan. Tapi, hanya 1% dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) beroperasi di sana. Sementara, Jawa—wilayah dengan angka stunting terendah—jumlah dapurnya mencapai 53%.
BBC News Indonesia mendatangi satu kampung di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, yang mendapat tiga predikat dari pemerintah: termiskin, terpencil, dan memiliki angka stunting tertinggi.
Di kampung ini, anak-anak bertubuh kurus dan perut buncit, ibu-ibu melahirkan tanpa bantuan tenaga kesehatan, dan hanya sedikit balita yang dapat imunisasi. Mengapa tak ada MBG di wilayah yang paling membutuhkan? (Bbcnews.Indonesia. Selasa, 28/7/ 2026)
Jika tujuan program MBG memang benar-benar untuk memenuhi gizi anak Indonesia, maka tidak seharusnya dibeda-bedakan, semua anak termasuk di Papua juga harus mendapatkan nya.
Dari fakta diatas bisa kita lihat bahwa adanya program MBG ini tidak benar-benar berfokus untuk menyelesaikan problem stunting dan gizi buruk.
Indikator keberhasilan yang di nyatakan oleh pemerintah justru hanya adanya realisasi anggaran, bukan terselesaikannya problem yang menjadi latar belakang lahirnya program ini.
Akibat banyak anggaran tersedot untuk MBG dan program populis lainnya, sektor yang sangat butuh anggaran seperti pendidikan dan kesehatan di wilayah 3T justru terabaikan dan berdampak buruk pada kaum ibu dan generasi.
Bukan hanya sebagai program populis, tapi juga ajang bancakan kroni penguasa/pejabat, kebijakan berbasis kepentingan elite, tidak berbasis data (stunting misalnya), tidak berpihak pada rakyat.
Inilah dampak dari kebijakan kebijakan sistem kapitalisme yang berorientasi pada pencitraan penguasa untuk kepentingan kontestasi pada periode berikutnya dan bagi-bagi keuntungan untuk segelintir pihak yang berada di lingkaran pendukungnya.
Sistem ini menjadikan penguasa sibuk mengamankan barisannya dengan kebijakan yang menguntungkan mereka, bukan memikirkan nasib rakyat.
Karena dalam politik demokrasi, biaya politiknya mahal dan adanya penggelembungan dana adalah untuk mengembalikan biaya politik.
Berbeda halnya dengan penguasa dalam Islam, penguasa adalah raa'in sehingga harus bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya.
Setiap kebijakan akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun akhirat. Penderitaan satu orang rakyat pun akan diperhatikan, tidak ada yang diabaikan, apalagi menyangkut nyawa manusia.
Kebijakan dalam sistem Islam juga berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan rakyat sehingga fokus pada penyelesaian masalah yang dihadapi rakyat, tidak sibuk dengan pencitraan.
Pemilihan pemimpin (khalifah) dalam Islam juga sangatlah mudah, efektif, dan efisien sehingga tidak butuh banyak biaya yang menghasilkan politik balas budi dengan mempermainkan anggaran kebijakan.
Wallahu a'lam bishshawab.
Tags
Opini
