Nurani
Oleh : Atik (Aktivis Muslimah)
Belum lama ini viral kasus pasien BPJS yang mengeluhkan lamanya waktu tunggu 8 jam di IGD untuk mendapatkan pelayanan ruang perawatan.
Pasien tersebut mengunggah keluhannya di sosmed, berbagai macam komentar yang dilontarkan oleh netizen termasuk ada beberapa komentar dari tenaga kesehatan yang justru tidak berempati dan merendahkan pasien.
Dilansir dari CNNIndonesia.com (08/08/2026), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan soal pasien BPJS Yurizal Tri Chaerawan, pasien tersebut menunggu di IGD Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat, sebelum meninggal dunia pada akhir Juli lalu.
Keluhan Yurizal diakun sosial media Threads saat menunggu ruang perawatan sampai 8 jam dalam unggahan pada 22 Juli 2026 tersebut, Yurizal namun tak menyebut nama rumah sakitnya dari sanalah kemudian dibanjiri komentar termasuk banyak diantaranya komentar nirempati dari para akun yang diketahui sebagai tenaga kesehatan (Nakes).
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Azhar Jaya menyebut lamanya waktu tunggu, bukan karena pasien tidak mendapatkan penanganan di IGD melainkan karena membutuhkan perawatan di High Care Unit (HCU), sementara kapasitas ruang tersebut terbatas.
Dalam kasus ini membuktikan gagalnya negara dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk rakyat. Negara tidak menempatkan prioritas kesehatan menjadi yang utama, keterbatasan akses fasilitas perawatan yang tidak memadai menjadi faktor masalah ini terjadi.
Selain itu sistem pembiayaan yang cacat menyebabkan tersendatnya proses pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Pembayaran klaim BPJS yang macet menyebabkan kualitas pelayanan menjadi buruk, dengan sistem saat ini banyak pasien yang merasa tersisihkan untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang terbaik.
Dampak dari karut-marut pembiayaan BPJS diatas, tidak sedikit tenaga kesehatan yang menerima upah tidak layak bahkan ada tenaga medis yang belum dibayarkan haknya. Belum lagi faktor tekanan pekerjaan yang dirasakan oleh tenaga medis di rumah sakit tempat mereka bekerja, ini bisa menjadi pemicu mereka menjadi nirempati kepada pasien.
Dalam hal ini pasien dan tenaga medis yang menjadi korban ketidakmampuan negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan terbaik dan memadai.
Beda halnya dalam Islam yang mana negara mengutamakan pendidikan dan kesehatan menjadi yang utama, semua pembiayaan kesehatan ditanggung oleh negara dan diberikan gratis untuk semua rakyatnya.
Negara memastikan pembiayaan ke pelaksanaan kesehatan berjalan lancar, dan mereka diberikan upah yang tinggi sesuai pengorbanan mereka. Pendanaan kesehatan seperti pembangunan fasilitas rumah sakit, gaji dan tunjangan tenaga kesehatan serta obat-obatan ini didanai melalui Baitul Mal.
Bahkan pasien yang dirawat dan telah dinyatakan sembuh maka dia akan mendapatkan pakaian baru dan uang saku agar mereka tidak langsung bekerja berat setelah pulang dari rumah sakit.
Islam memiliki sistem pengawasan medis dan farmasi yang disebut Al-hisbah. Sistem ini dijalankan melalui lembaga penegak hukum dan etika, yang mana peran mereka adalah untuk menguji kelayakan keilmuan dan keterampilan praktisi medis. Melalui sistem ini tenaga kesehatan diharuskan bekerja dengan hati atas dasar kemanusiaan yang berlandaskan pada sahsiyah Islam.
Wallahu a'lam bishawab.
Tags
Opini
