Oleh: Tsuroyya
Tahun ajaran baru kembali datang, tetapi bukan harapan yang dirasakan sebagian rakyat, melainkan kegelisahan. Kemiskinan memaksa banyak orang tua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berjuang keras demi menyekolahkan anak-anak mereka. Ada yang berutang, ada yang berburu seragam bekas dari murid terdahulu. Di tengah keterbatasan, solidaritas masyarakat menjadi penopang terakhir yang tersisa. (Kompas.id, 24 Juni 2026)
Namun, fakta ini hanyalah puncak dari gunung es persoalan pendidikan di Indonesia. Di berbagai daerah, orang tua dibuat pusing setiap kali tahun ajaran baru tiba. Mencari sekolah yang berkualitas sekaligus terjangkau bukan perkara mudah. Sistem zonasi yang digadang-gadang sebagai solusi justru menimbulkan masalah baru, sementara biaya pendidikan termasuk seragam terus merangkak naik tanpa kendali.
Kondisi ini bukan sekadar kegagalan kebijakan, melainkan cerminan dari rusaknya paradigma dalam memandang pendidikan. Dalam sistem kapitalisme, pendidikan telah bergeser dari hak dasar menjadi komoditas. Sekolah diperlakukan layaknya pasar: siapa yang mampu membayar lebih, dialah yang mendapatkan kualitas terbaik. Sementara itu, rakyat kecil hanya bisa menerima apa yang tersisa.
Di sisi lain, negara tidak hadir sebagai pengurus (raa’in) yang bertanggung jawab penuh atas kebutuhan pendidikan rakyat. Negara justru mengambil peran sebagai regulator yang memberi ruang bagi komersialisasi pendidikan. Aturan terkait penjualan seragam oleh sekolah, misalnya, kerap dibiarkan tanpa penindakan tegas. Akibatnya, beban biaya terus dipikul oleh orang tua tanpa perlindungan yang memadai.
Kegagalan sistem zonasi semakin memperjelas ketidakmampuan negara dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Jika kualitas pendidikan benar-benar merata, maka zonasi tidak akan menjadi polemik. Kenyataannya, sekolah-sekolah berkualitas masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara daerah lain tertinggal jauh. Zonasi pada akhirnya hanya membatasi pilihan, bukan menyelesaikan ketimpangan.
Lebih dalam lagi, persoalan ini berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya negara. Dalam sistem kapitalisme, sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik rakyat justru diserahkan kepada pihak swasta dan asing. Negara kehilangan sumber pembiayaan besar yang seharusnya bisa digunakan untuk menyediakan layanan publik, termasuk pendidikan gratis dan berkualitas.
Berbeda dengan kapitalisme, Islam memandang pendidikan sebagai hak dasar setiap individu yang wajib dipenuhi oleh negara. Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawab ini kepada mekanisme pasar ataupun kepada rakyat. Pendidikan bukan barang dagangan, melainkan kebutuhan pokok yang harus dijamin keberadaannya.
Dalam sistem Islam, negara berfungsi sebagai pelayan rakyat yang bertanggung jawab penuh atas seluruh kebutuhan mereka. Pendidikan diselenggarakan secara serius dengan memastikan kualitas yang merata di seluruh wilayah, baik dari sisi fasilitas, kurikulum, maupun tenaga pendidik. Tidak ada dikotomi antara sekolah “unggulan” dan “biasa”, karena seluruh rakyat berhak mendapatkan layanan terbaik.
Melalui institusi Khilafah, pembiayaan pendidikan diambil dari Baitul Maal, khususnya dari pengelolaan kepemilikan umum seperti sumber daya alam. Dengan pengelolaan yang benar, negara memiliki kemampuan besar untuk menyediakan pendidikan gratis tanpa membebani rakyat sedikit pun.
Realitas pahit setiap tahun ajaran baru seharusnya menjadi alarm keras bahwa persoalan pendidikan tidak akan selesai dengan tambal sulam kebijakan. Selama pendidikan masih diposisikan sebagai komoditas dan negara enggan memikul tanggung jawab penuh, maka kesulitan akan terus berulang dari tahun ke tahun.
Sudah saatnya persoalan ini dilihat secara mendasar: bukan sekadar bagaimana meringankan biaya, tetapi bagaimana mengubah sistem yang melahirkan ketidakadilan itu sendiri. Tanpa perubahan paradigma, tahun ajaran baru akan selalu menjadi cerita lama tentang harapan yang tersandung oleh kenyataan.
