Oleh : Elly Waluyo
Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam
Kondisi ekonomi yang tak menentu dalam negara yang diatur sistem kapitalis sering kali menghantam kalangan ekonomi menengah ke bawah yang berperan sebagai tumbal kebijakan elit politik. Komersialisasi dalam segala aspek termasuk aspek pendidikan membuat rakyat mau tidak mau berusaha sekuat tenaga memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, karena negara hanya mampu memalak dan tak pernah peduli terhadap rakyatnya.
Setiap tahun ajaran baru, orang tua kalang kabut mencari sekolah yang sesuai dengan harapan. Sekolah dengan kualitas bagus dan harga murah. Namun, harapan itu harus berbenturan dengan sistem zonasi yang tidak diiringi pemerataan kualitas. Padahal biaya pendidikan yang harus dipenuhi semakin tinggi sebagai dampak efisiensi yang dilakukan pemerintah pada setiap aspek.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) melonjak tinggi dan petaka pemutusan hubungan kerja (PHK) merajalela. Sebagaimana yang terjadi pada Yus Mboeik (51) asal kota Kupang Nusa Tenggara Timur. Yus merupakan orang tua tunggal dari siswa yang akan masuk jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Penghasilan yang tidak menentu dari hasil membantu diwarung makan membuatnya masuk Kategori ekonomi lemah. Susah payah dilakukan Yus mengumpulkan uang 2 juta untuk persiapan sekolah anaknya ke SLTA namun harus gagal masuk kuota melalui pendaftaran online dan mempersiapkan lagi untuk pendaftaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Demikian pula yang terjadi dengan orang tua lainnya, mengeluh dengan kondisi ekonomi yang tak jelas sampai kapan harus dialami. Kelimpungan memenuhi biaya pendidikan yang mencapai jutaan rupiah dengan item-item yang harus dipenuhi hingga berhutang melalui pinjaman online agar dapat membeli seragam dan peralatan sekolah. (https://www.kompas.id : 23 Juni 2026)
Komersialisasi di segala bidang dalam sistem kapitalis termasuk pendidikan merupakan hal wajar karena sistem ini memandang segala aspek sebagai komoditas. Meski aspek tersebut merupakan hak dasar rakyat yang seharusnya dipenuhi negara, tetapi negara senantiasa menghitung untung dan rugi oleh karenanya beban pembiayaan pendidikan diserahkan pada rakyat.
Negara hanya berperan sebagai legislator untuk kepentingan keuntungan oligarki. Pandangan komoditas ini pula yang menyebabkan negara memilih memalak rakyatnya melalui sistem pajak daripada mengelola sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi hak-hak rakyatnya karena lebih menguntungkan diperjualbelikan pada asing.
Mustahil bagi rakyat dalam kungkungan sistem kapitalis mendapatkan pelayanan pendidikan gratis dengan kualitas yang baik dan merata di setiap wilayah.
Berbeda dengan sistem Islam yang memandang pendidikan sebagai kebutuhan pokok rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Peran negara sebagai pelayan rakyat akan menyediakan dan memastikan bahwa setiap warganya mendapatkan dan terpenuhi hak-hak dasarnya tersebut.
Pengelolaan keuangan berbasis baitul mal yang bersumber dari beraneka ragam. Salah satu sumber pendapatannya berasal dari pengelolaan harta kepemilikan umum yakni sumber daya alam yang dilakukan secara mandiri dan keuntungannya dikembalikan pada rakyat dalam bentuk pemenuhan hak-hak dasar rakyat dengan akses murah, mudah bahkan gratis, merata keseluruh wilayah dan terjamin mutunya. Demikianlah sistem Islam mengatur dan memenuhi hak-hak setiap individu tanpa pandang bulu.
Tags
Opini
