Oleh: Dinna Chalimah, Muslimah Peduli Umat, Ciparay Kab. Bandung.
Dinamika politik saat ini menunjukkan hubungan yang semakin renggang antara penguasa dan rakyat. Hal ini tampak dari maraknya aksi demonstrasi yang dilakukan berbagai elemen masyarakat sebagai respons terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), penyesuaian tarif listrik, peningkatan beban pajak, serta berbagai kebijakan lain yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Gelombang aksi mahasiswa di depan Gedung DPR, misalnya, menyuarakan penolakan terhadap meningkatnya biaya hidup yang dianggap sebagai dampak dari akumulasi kebijakan tersebut. Meskipun aksi protes terus berlangsung di berbagai daerah, pemerintah tetap menjalankan kebijakan yang dipandang sebagai prioritas nasional. (Megapolitan Kompas.com)
Di sisi lain, masyarakat kini semakin berani menyampaikan kritik, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Namun, keterbukaan ruang informasi tersebut belum diimbangi dengan sikap yang terbuka dari penguasa beserta para pendukungnya. Kritik yang disampaikan publik kerap disikapi secara defensif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah kurang menerima masukan dari masyarakat.
Jika dicermati lebih jauh, persoalan ini berakar pada sistem yang menjadi landasan penyelenggaraan negara, yaitu kapitalisme sekuler. Dalam sistem ini, hubungan antara penguasa dan rakyat lebih banyak dibangun atas dasar kepentingan dan pertimbangan manfaat material daripada berlandaskan aturan syariat. Akibatnya, berbagai kebijakan sering kali lebih diarahkan untuk menjaga kepentingan kekuasaan, meskipun berpotensi memicu penolakan dari masyarakat.
Islam hadir membawa aturan yang menyeluruh untuk mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat agar terwujud keadilan yang hakiki. Dalam pandangan Islam, hubungan tersebut harus dibangun di atas syariat Allah SWT, bukan atas kepentingan individu, kelompok, asas manfaat, ataupun ambisi mempertahankan kekuasaan.
Seorang penguasa berkewajiban menerapkan syariat Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan, meliputi akidah, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan keamanan. Allah SWT berfirman:
"Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memalingkan engkau dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik." (QS. Al-Ma'idah [5]: 49)
Ayat tersebut menegaskan bahwa seorang penguasa wajib memutuskan perkara berdasarkan hukum Allah SWT serta tidak mengikuti hawa nafsu yang dapat menjauhkannya dari kebenaran. Sebaliknya, rakyat berkewajiban menaati pemimpin selama ia menjalankan hukum-hukum Allah SWT.
Dalam tata kelola pemerintahan Islam, tersedia mekanisme yang memungkinkan terjalinnya hubungan yang sehat antara penguasa dan rakyat, di antaranya melalui Majelis Syura serta fungsi kontrol masyarakat. Rakyat memiliki hak menyampaikan pendapat mengenai berbagai urusan publik sesuai ketentuan syariat melalui lembaga perwakilan, seperti Majelis Umat.
Selain itu, Islam tidak membenarkan sikap pasif terhadap kezaliman penguasa. Kaum muslim memiliki kewajiban melakukan muhasabah lil hukkam, yakni mengoreksi setiap penyimpangan yang dilakukan penguasa dari ketentuan syariat.
Bahkan, aktivitas mengoreksi penguasa yang zalim termasuk jihad yang paling utama. Rasulullah SAW bersabda bahwa jihad yang paling utama adalah menyampaikan perkataan yang benar di hadapan penguasa yang zalim (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah). Penegasan ini juga dijelaskan dalam Kitab Nizham al-Hukm fi al-Islam, yang menerangkan bahwa mengoreksi penguasa merupakan kewajiban (fardu) bagi kaum muslim demi menjaga tegaknya penerapan syariat di tengah kehidupan masyarakat.
Wallahu a'lam bish-shawab.
Tags
Opini
