Oleh: Nita Nur Elipah
(Penulis lepas)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pendanaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebesar Rp 240 triliun telah tersedia. Dana tersebut akan digunakan selama enam tahun dengan skema pembayaran bertahap oleh pemerintah.
Purbaya mengatakan pendanaan program berasal dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pemerintah selanjutnya akan menanggung pembayaran pokok dan bunga pinjaman tersebut.
Menurut Purbaya, pemerintah memperkirakan pembayaran cicilan mencapai sekitar Rp 40 triliun setiap tahun. Nilainya akan menyesuaikan jumlah koperasi yang mulai beroperasi.
Selain membayar cicilan pinjaman, pemerintah juga menyiapkan dukungan operasional pada masa awal berdirinya koperasi. Bantuan tersebut mencakup pelatihan, pembiayaan operasional, serta gaji pegawai selama sekitar satu hingga dua tahun pertama. Tujuannya agar koperasi mampu beroperasi secara mandiri setelah memasuki tahap yang lebih matang. (Kompas.com. Sabtu, 18/7/2026)
Belum selesai masalah MBG, pemerintah kini membuat program baru seperti koperasi desa. Apa sebenarnya urgensi dibuatnya program ini? Mengapa begitu terkesan terburu-buru dan mendadak. Apakah benar untuk membangun dan menggerakkan ekonomi desa?
Ditengah carut-marut banyaknya permasalahan dinegeri ini, seharusnya pemerintah fokus menyelesaikan terlebih dahulu akar masalahnya, bukan justru terus menambah program yang belum jelas tujuan dan dampaknya bagi masyarakat.
Jika kita cermati, pemerintah senantiasa membuat program pembangunan yang tidak berangkat dari kebutuhan masyarakat. Seperti program kopdes ini yang berisiko minim partisipasi masyarakat serta tidak efektif menggerakkan ekonomi desa.
Jika ingin menggerakkan perekonomian di desa seharusnya dengan menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, adanya distribusi kekayaan yang adil, dan pengelolaan kekayaan alam oleh negara dengan tujuan dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat.
Justru dengan adanya program yang belum jelas ini sangat rawan menimbulkan masalah baru. Namun inilah realita penerapan sistem kapitalisme hari ini yang telah melahirkan proyek-proyek besar yang rawan penyimpangan. Anggaran yang besar dan pengawasan yang kompleks membuka ruang inefisiensi, rente, serta potensi korupsi.
Karena kebijakan semacam ini cenderung lebih menguntungkan para pemegang kekuasaan dan pemilik modal daripada benar-benar menyejahterakan masyarakat.
Anggaran besar, namun manfaat belum jelas. Dana publik terus digelontorkan untuk proyek baru, sementara persoalan mendasar yang dihadapi rakyat belum terselesaikan.
Padahal, ekonomi harus dibangun untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan mengejar target proyek. Negara bertugas sebagai pelayan rakyat, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan harta milik umum, pembukaan lapangan kerja, dan distribusi kekayaan yang adil.
Kesejahteraan hanya akan lahir dari penerapan syariat ekonomi secara menyeluruh. Ekonomi rakyat diperkuat dari hulunya, bukan hanya melalui proyek hilir. Dan ini butuh solusi bersifat sistemik, bukan tambal sulam. Islam telah menawarkan perubahan pada sistem pengelolaan ekonomi secara menyeluruh, bukan sekadar memperbanyak program.
Wallahu a'lam bishshawab.
Tags
Opini
