Oleh : Maulli Azzura
Demonstrasi dan unjuk rasa beberapa waktu yang lalu menyisakan harapan rakyat agar terpenuhinya aspirasinya. Ada beberapa kebijakan pemerintah dinilai merugikan negara dan memberi peluang korupsi bagi sebagian kelompok yang berkepentingan. Ini terbukti kebijakan yang harusnya memberi manfaat justru menjadi ladang bisnis para kapital bahkan aparatur negara untuk meraup keuntungan yang akhirnya kebijakan tersebut tidak menyasar secara tepat.Lagi-lagi penguasa blunder dengan kebijakan barunya.
Sebagai pemimpin negara harusnya legowo terhadap kritik serta nasehat. Agar menjadi koreksi atas kebijakan-kebijakan yang di jalankan. Jangan seperti Fir'aun yang sombong juga anti kritik yang akhirnya menenggelamkan kekuasaannya. Didalam Islam, menasehati penguasa adalah sebuah kewajiban. Merupakan aktivitas mulia amar ma'ruf nahi munkar. Agar seorang pemimpin tetap dalam koridor yang benar menjalankan syariatNya dengan penuh amanah. Bukan sebuah bentuk pelanggaran bahkan sampai pada tataran pembangkang.
Setidaknya ada beberapa point penting bagaimana kedudukan Muhasabah lil hukam tersebut sangat penting bagi sebuah kepemimpinan. Adalah bentuk kepedulian baik kepada penguasa maupun negara. Agar kebijakan yang dilahirkan sesuai dengan amanah yang diberikan. Sehingga membuahkan sebuah kemaslahatan bagi umat.
Didalam Islam tidak mengajarkan kepatuhan yang buta terhadap ulil amri ( penguasa/ pemimpin ). Kepatuhan terhadap penguasa bukan bersifat mutlak melainkan jika hanya penguasa tersebut adalah penguasa yang taat pada Syariat Allah.
Muhasabah lil hukam adalah sebuah kewajiban agar penguasa yang menyimpang kembali pada sebuah ketaatan. Perubahan bukan dengan sikap yang apatis melainkan dengan jalan dakwah secara kaffah. Namun acap kali kita menyampaikan nasehat kepada penguasa menemui jalan buntu. Keras kepalanya penguasa terhadap kebijakan yang tengah dijalankan tidak menyurutkan niatan mereka untuk terus dijalankan tanpa adanya koreksi dan analisa kembali ,seberapa besar mudhorot yang ditimbulkan.
Penguasa di negeri ini benar- benar telah menghianati amanah rakyatnya. Lingkaran oligarchy yang baru terus membuat kebijakan yang kontroversial .
Tak heran jika penguasa anti kritik dan nasehat. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing yang tengah di godok terindikasi ada potensi untuk membungkam kritik dan kebebasan berekpresi.
Ini merupakan kemunduran nyata sebuah kepemimpinan.
Jelaslah bahwa negeri ini sedang dalam fase kehancuran.Dimana hak-hak rakyatnya telah dikebiri. Kemunduran ini jelas terstruktur oleh system ekonomi kapitalis yang lahir dari ideologi sekuler.Jadi masih percayakah kita dengan sistem ini? .
Hanya sistem Islam yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik. Rasulullah Saw adalah panitan, Ali , Umar Abu Bakar dan para Khalifah yang pernah ada adalah contoh nyata kepemimpinan Islam yang layak dijadikan panutan. Jika masih ingin mengharap pemimpin yang amanah dan anti kritik masihkah kita terus menjalankan sistem hidup yang sekuler? karena hal yang mustahil jika kita terus mengharapkannya.
Wallahu A'lam Bishowab
