Oleh: Nita Nur Elipah
(Penulis lepas)
Jum'at lalu tanggal 19 Juni 2026, mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat. Dalam demo mahasiswa di DPR RI hari ini, mereka menyampaikan berbagai tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan DPR RI. (Kompas.com, Jakarta. Jum'at, 19/06/2026)
Tuntutan tersebut diantaranya kritik terkait MBG, BBM, Listrik, dll. MBG yang menjadi program utama presiden dan wakilnya ternyata banyak mengalami polemik. Mulai dari banyaknya keracunan pada siswa sampai kasus korupsi kepala BGN yang menghebohkan masyarakat.
Bahkan ada wacana program MBG katanya akan dihentikan. Namun bukan para siswa yang menjerit, melainkan para investor dan para pejabat sebagai pemilik dapur-dapur MBG. Pertanyaan nya, untuk siapa sebenarnya program MBG ini? Maka wajar jika program ini menjadi salah satu tuntutan para mahasiswa.
Belum lagi harga BBM yang tiba-tiba naik. Saat BBM naik maka sudah pasti harga barang dan pangan juga ikut naik. Rakyat lagi yang merasakan kesusahannya. Juga akhir-akhir ini seringnya terjadi pemadaman listrik diberbagai daerah. Pemerintah mengklaim bahwa pasokan batu bara mulai menipis.
Dari berbagai macam problematika yang terjadi di negeri ini maka sangat wajar jika rakyat sudah mulai berani menyampaikan kritik mereka, bahkan dalam forum-forum offline maupun online dimedia sosial. Rakyat sudah mulai jengah dengan kondisi yang semakin carut marut ini. Disisi lain, penguasa dan para pendukungnya justru tampak anti dan alergi terhadap suatu kritikan.
Ini terjadi karena adanya standar hubungan antara penguasa dan rakyat hari ini masih dominan dipengaruhi oleh kepentingan atau manfaat, bukan didasarkan pada kemaslahatan sesuai perintah syariat. Dalam syariat Islam, tugas utama seorang penguasa adalah meri'ayah atau mengurusi urusan rakyatnya, bahkan dikatakan sebagai pelayan bagi rakyatnya. Bukan sebaliknya, rakyat yang melayani penguasa seperti yang terjadi hari ini.
Bahkan penguasa dalam sistem kapitalisme hari ini selalu punya cara untuk memaksakan kebijakannya pada rakyat demi melanggengkan kepentingan dan kekuasaannya, sekalipun banyak rakyat yang menentangnya.
Walaupun dalam sistem politik demokrasi kapitalisme meniscayakan kebebasan bersuara di satu sisi, tapi di sisi lain melahirkan konflik kepentingan dengan mengatasnamakan rakyat. Tapi rakyat sendiri tidak merasakan dampak kebijakan yang menguntungkan rakyat, tapi justru dampak buruk yang menyengsarakan.
Berbeda halnya dalam sistem Islam. Dimana hubungan antara penguasa dan rakyat diatur berdasarkan syariat Islam, bukan berdasarkan kepentingan, manfaat, atau melanggengkan kekuasaan.
Penguasa juga berkewajiban menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan , dan rakyat wajib taat pada penguasa yang menerapkan syariat Islam. Rakyat juga memiliki hak syuro (musyawarah) dengan penguasa dalam berbagai hal yang diatur oleh syariat.
Rakyat memiliki kewajiban muhasabah (mengoreksi) penguasa yang berbuat kezaliman. Penguasa dalam sistem Islam juga akan menerima muhasabah dari rakyat dan tidak berlaku sombong karena kekuasaannya. Bahkan keutamaan mengoreksi penguasa setara dengan jihad fii sabilillah.
Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda:
"Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, dan seseorang yang berdiri (menghadapi) penguasa yang zalim lalu ia menyuruh dan melarangnya, kemudian penguasa itu membunuhnya." (HR. Al-Hakim).
Sungguh hanya dengan sistem Islam yang akan mewujudkan penguasa yang adil, bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Begitu pula akan menjadikan rakyatnya teri'ayah dengan baik.
Wallahu a'lam bishshawab.
Tags
Opini
