Oleh: Febrinda Setyo
Aktivis Mahasiswa
Akhir-akhir ini demonstrasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebijakan BBM, tarif listrik, dll semakin marak disuarakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Salah satu yang paling aktif adalah satuan mahasiswa yang menggelar demonstrasi untuk menyampaikan pendapat mereka tentang pemberhentian program MBG sebab program tersebut dianggap belum efektif dalam mengatasi permasalahan pendidikan dan justru kurang tepat sasaran sehingga menjadi pemborosan anggaran. Selain aksi demonstrasi, berbagai kritik juga disampaikan lewat media sosial oleh banyak masyarakat dengan harapan dapat menarik perhatian pemerintah dan menjadi bahan evaluasi. Dengan berbagai bentuk aspirasi yang disampaikan tadi, masyarakat ingin agar pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan dengan lebih bijak, memperhatikan kondisi nyata yang dihadapi rakyat. Namun sampai hari ini berbagai kritik dan aspirasi yang disampaikan tadi belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Selama sebuah kebijakan atau program masih dianggap sebagai prioritas oleh pemerintah dan memberikan manfaat bagi mereka, maka kebijakan tersebut akan terus dijalankan meski banyak masyarakat yang menolak.
Saat ini hubungan antara penguasa dan rakyat banyak dipengaruhi oleh pertimbangan kepentingan dan manfaat. Dalam menerapkan sebuah kebijakan, penguasa selalu memiliki cara untuk memaksa masyarakat menjalankan kebijakan tersebut dan mempertahankannya demi menjaga kepentingan mereka sendiri. Sistem politik demokrasi yang berlaku sekarang digadang-gadang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat bagi seluruh warga masyarakat. Namun realitasnya masyarakat justru banyak dibungkam dan suara rakyat seringkali tidak didengar. Pemerintah justru banyak melahirkan konflik kepentingan baru yang mengatasnamakan rakyat.
Dalam Islam hubungan antara penguasa dan rakyat diatur secara jelas dan tegas berdasarkan syariat Islam, bukan atas dasar kepentingan, manfaat, atau bahkan demi mempertahankan kekuasaan. Penguasa memiliki kewajiban untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan. Termasuk memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, rakyat juga berkewajiban untuk menaati penguasa selama kebijakan yang diterapkan sesuai dengan syariat Islam.
Dalam Daulah Islam penguasa bertugas melayani rakyat. Maka penguasa harus mengutamakan kemaslahatan rakyat bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Negara harus menjamin kesejahteraan merata ke setiap masing-masing individu dan tidak mengandalkan survei atau indikator statistik yang tidak mampu mencerminkan kondisi masyarakat secara riil dan menyeluruh. Islam juga memberikan hak kepada rakyat untuk bermusyawarah dengan penguasa dalam berbagai urusan yang diatur oleh syariat. Rakyat berkewajiban untuk melakukan muhasabah atau mengoreksi penguasa jika ada kebijakan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan syari'at. Dengan demikian hubungan penguasa dan masyarakat dibangun atas dasar tanggung jawab dan ketaatan kepada aturan Allah SWT. Jika konsep Islam ini diterapkan maka segala permasalahan yang terjadi hari ini dapat dengan mudah teratasi. Hanya dengan diterapkan syariat Islam di bawah institusi Khilafah maka kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
Tags
Opini
