Oleh Ummu Diaz
Aktifis Dakwah
Perang terbuka antara dua negara Iran dan Israel yang melibatkan Amerika Serikat sudah berjalan selama 3 bulan. Perang besar ini pecah sejak Febuari 2026 hingga kini masih berlanjut. Perang ini mengakibatkan dampak yang luar biasa salah satunya penutupan selat Hormuz dan terjadinya kelangkaan bahan baku impor. Hal ini menekan industri manufaktur, plastik dan tekstil yang berdampak pada ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Dampak pemutusan kerja juga di alami di negeri ini, Kementerian Tenaga Kerja (kemnaker) mencatat 23.470 pekerja di Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja sepanjang Januari hingga Mei. Tenaga kerja ter PHK pada periode ini paling banyak terdapat di provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 21,49 persen dari total tenaga kerja yang dilaporkan kemnaker. (Detikjabar, 4-6-2026)
Industri yang terkena dampak paling rentan mencakup manufaktur garmen, tekstil, elektronik dan petrokimia, selain itu sektor jasa pertambangan batu bara juga menghadapi ancaman PHK massal imbas pemangkasan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB).
Pemutusan hubungan kerja ini membawa dampak yang sangat masif, tidak hanya memicu krisis finansial bagi pekerja dan keluarganya, tetapi juga menciptakan efek domino berupa turunnya daya beli masyarakat dan pastinya peningkatan angka kemiskinan secara makro. Lonjakan pengangguran akan menambah permasalahan yang baru.
Namun yang kita lihat saat ini, pemerintah belum memberikan solusi ketika terjadinya PHK di sepanjang negara ini berdiri dan mereka abai, padahal setiap ada kegiatan pemilu yang di selenggarakan lima tahun sekali mereka para calon presiden selalu berjanji akan memperjuangkan para buruh di negeri ini, ternyata hanya omong kosong.
Buruknya Sistem Kapitalisme
Fenomena PHK yang berulang adalah logika sistem kapitalisme itu sendiri, para buruh hanya dijadikan alat untuk mencapai keuntungan perusahaan. Mereka dipaksa bekerja tanpa henti lalu ditinggalkan begitu saja ketika perusahaan mengalami penurunan finansial atau kerugian. Kapitalisme memusatkan modal hanya kepada segelintir orang. Lapangan pekerjaan dibuka bukan karena kebutuhan masyarakat, melainkan karena menguntungkan pemilik modal. Ini fakta di sistem kapitalisme yang hanya berperan sebagai penjaga kepentingan para pemodal.
Negara tidak terlihat keseriusannya, padahal masalah PHK ini menjadi ancaman terbesar bagi para buruh. Rata-rata iklan lowongan pekerjaan menerima 500 hingga 600 pelamar untuk posisi umum di sebuah perusahaan besar, sedangkan yang ingin melamar pekerjaan hampir ribuan pelamar. Ini menunjukkan bahwa pengangguran di negeri ini sangatlah besar. Hal ini membuktikan bahwa lapangan pekerjaan semakin langka dan jumlah pengangguran sangatlah besar. Maka sudah jelas pemerintah lalai dan gagal menjalankan sebuah negara.
Sistem Islam Solusi Tuntas
Ketika gelombang PHK merebak di setiap negara, negara hanya memberikan solusi sesaat dengan memberikan bantuan sosial yang nilainya tidak seberapa, berbeda dengan Islam yang memandang negara sebagai pelayan umat (raa'in).
Dalam sistem Islam, negara akan menjamin setiap rakyatnya mendapatkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja, serta memudahkan bagi para pencari nafkah sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat adalah prioritas utama.
negara akan memutuskan rantai ketergantungan terhadap pemilik modal kapitalis dalam mengatur ketenagakerjaan dan Islam memastikan tidak ada salah satu pihak yang terzalimi, baik pengusaha maupun para pekerja.
Hukum-hukum ekonomi dalam Islam dipastikan diterapkan bukan sekadar untuk pribadi, tetapi juga untuk masyarakat dan negara karena penerapan syariat ekonomi akan memastikan distribusi kekayaan berjalan adil. Dengan begitu masyarakat akan tercukupi kebutuhan sandang, pangan, papan dan pendidikan maupun kesehatan.
Kesenjangan kaya dan miskin yang terjadi hari ini tidak akan muncul, jika ada sebagian orang menjadi kaya diperoleh dengan jalan yang benar karena mereka mempunyai ketamakan untuk menikmati kekayaan alam yang seharusnya dinikmati bukan untuk pribadi dan Islam akan hadir mengambil alih agar tidak ada ketimpangan dan di dalam syariat sudah memiliki aturannya sehingga umat merasakan keadilannya.
Khalifah akan mengembalikan hasil sumber daya alam kepada seluruh rakyat, kerena SDA adalah milik mereka dan Baitul Mal hadir sebagai jaminan nyata dan Khalifah hadir sebagai pelaksana memastikan rakyatnya mendapatkan hak-haknya.
Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.: "Pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi mereka." (HR Nu 'aim dari Abu Qatadah)
Wallahualam bissawab.
Tags
Opini
