Oleh : Anne, Ciparay Kab. Bandung.
Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak pada harga kedelai impor yang terus merangkak naik. Kondisi ini menekan para perajin tahu dan tempe di berbagai daerah karena sebagian besar kebutuhan kedelai nasional masih dipenuhi melalui impor, terutama dari Amerika Serikat.
Taryono (60), salah satu perajin tempe di Kampung Sanan, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, menuturkan bahwa harga kedelai impor dari Amerika Serikat saat ini telah mencapai Rp12.000 per kilogram. Akibatnya, keuntungan para perajin tempe berkurang karena harus menghadapi kenaikan harga kedelai dan plastik yang turut melonjak akibat kondisi geopolitik global (Kompas.com, 20 Mei 2026).
Kenaikan harga kedelai dalam satu bulan terakhir memperlihatkan rapuhnya ketahanan pangan nasional yang masih bergantung pada impor bahan baku. Banyak pelaku usaha memilih bertahan dengan cara mengecilkan ukuran produk dan memangkas keuntungan demi menjaga daya beli masyarakat. Kondisi ini membuat pelaku usaha kecil menjadi pihak yang paling banyak menanggung beban krisis harga. Mereka dipaksa beradaptasi dengan situasi ekonomi yang fluktuatif tanpa perlindungan yang memadai.
Kenaikan harga kedelai seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai masalah naik-turunnya harga yang biasa terjadi di pasaran. Jika ditelaah lebih dalam, akar persoalannya terletak pada ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai. Ketika harga di pasar global mengalami kenaikan, produsen tahu dan tempe di Indonesia pun langsung terkena dampaknya.
Ironisnya, hampir setiap pergantian periode pemerintahan, wacana swasembada pangan dan peningkatan produksi kedelai terus diulang. Namun, hingga kini ketergantungan terhadap impor masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.
Ketergantungan pada impor kedelai dari Amerika Serikat berakar pada logika kapitalisme global. Akibatnya, Indonesia kehilangan kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang pangan karena adanya perjanjian perdagangan bebas dan tekanan utang dari lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.
Pelemahan rupiah dan mahalnya harga kedelai impor menunjukkan rapuhnya sistem ekonomi kapitalisme yang melahirkan ketergantungan dan menyulitkan rakyat kecil. Pertanyaannya, sampai kapan kondisi ini akan terus terjadi, sementara harga berbagai kebutuhan pokok lainnya juga terus mengalami kenaikan?
Berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ini, negara menggunakan mata uang berbasis emas dan perak yang memiliki nilai lebih stabil serta tidak mudah dipermainkan oleh spekulan. Islam memandang bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan kebutuhan pokok rakyat yang wajib dijamin oleh negara.
Negara tidak diperkenankan menyerahkan urusan pangan kepada mekanisme pasar semata atau bergantung pada impor yang rentan terhadap gejolak global. Oleh karena itu, sistem pangan Islam tidak dibangun atas dasar spekulasi harga pasar, melainkan atas asas pelayanan kepada umat. Negara berkewajiban memastikan distribusi berjalan adil, stok pangan aman, dan harga tetap stabil.
Dalam sistem ekonomi Islam, negara tidak boleh tunduk pada mekanisme ekonomi kapitalisme yang menjadikan kebutuhan publik bergantung pada kepentingan pasar global. Negara harus membangun kekuatan produksi dan distribusi sehingga umat tidak bergantung pada rantai pasok asing dalam memenuhi kebutuhan vitalnya.
Selain itu, sumber daya alam yang dimiliki negara harus dikelola demi kemaslahatan rakyat, bukan dikuasai oleh segelintir korporasi atau diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas.
Ketika pangan dikelola dengan visi pelayanan sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah Swt., ditopang oleh kebijakan yang berpihak kepada rakyat, serta dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan Islam, maka stabilitas pangan bukan sekadar mimpi atau catatan sejarah masa lalu. Stabilitas pangan merupakan sesuatu yang sangat mungkin diwujudkan kembali.
Wallahu a'lam bish-shawab.
Tags
Opini
