Oleh: Tsaqeena
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menembus angka Rp18.000 bukan sekadar angka statistik. Nyata dampaknya langsung menghantam dapur rakyat. Salah satu yang paling merasakan adalah perajin tahu dan tempe, yang selama ini bergantung pada kedelai impor sebagai bahan baku utama.
Kenaikan harga kedelai memaksa perajin melakukan berbagai cara untuk bertahan. Mulai dari memperkecil ukuran tempe, mengurangi produksi, bahkan menghentikan usaha.
Di sisi lain, harga plastik kemasan ikut naik, semakin menambah beban biaya. Akibatnya, masyarakat sebagai konsumen ikut terdampak akses terhadap pangan murah dan bergizi semakin terbatas.
Logika Keliru: Rakyat Tidak Pakai Dolar
Namun yang lebih mengkhawatirkan bukan hanya kondisi ini, melainkan cara pandang sebagian pengambil kebijakan. Pernyataan bahwa kenaikan dolar tidak berpengaruh karena “orang desa tidak memakai dolar” menunjukkan pemahaman yang dangkal terhadap realitas ekonomi.
Faktanya, meskipun rakyat tidak bertransaksi langsung dengan dolar, dampaknya merembet melalui harga barang. Ketika rupiah melemah, harga bahan baku impor naik. Kedelai, plastik, hingga berbagai input produksi lainnya menjadi lebih mahal.
Inilah yang kemudian memicu kenaikan harga barang di tingkat konsumen. Dengan kata lain, rakyat tetap menanggung beban, meskipun tidak pernah memegang dolar sekalipun.
Cara berpikir seperti ini mengabaikan mekanisme dasar ekonomi dan justru berpotensi melahirkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil.
Rapuhnya Kemandirian Pangan
Ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai hingga triliunan rupiah setiap tahun menunjukkan lemahnya kemandirian pangan. Ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan buah dari sistem ekonomi yang membuka ketergantungan pada pasar global dan melemahkan produksi dalam negeri.
Akibatnya, setiap gejolak global langsung dirasakan di dalam negeri. Ketika nilai tukar melemah atau harga internasional naik, pelaku usaha kecil menjadi pihak pertama yang terpukul.
Negara sebagai Pengurus Rakyat
Dalam perspektif Islam, negara memiliki tanggung jawab penuh dalam mengurusi urusan rakyat.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa negara tidak boleh abai terhadap penderitaan rakyat, termasuk dalam urusan ekonomi. Ketika perajin kecil terhimpit, negara wajib hadir memberikan solusi nyata.
Allah SWT juga berfirman:
“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya…” (QS. Asy-Syu’ara: 183)
Ayat ini menjadi dasar bahwa kebijakan yang menyebabkan rakyat semakin terhimpit, tanpa perlindungan yang memadai, adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam Islam.
Stabilitas Mata Uang dan Kemandirian Produksi
Islam menawarkan solusi yang bersifat mendasar. Dalam sistem ekonomi Islam, mata uang berbasis emas dan perak memiliki nilai intrinsik sehingga lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh spekulasi.
Selain itu, negara wajib menghidupkan sektor pertanian dan memastikan ketersediaan pangan dari dalam negeri. Produksi kedelai harus didorong hingga mandiri, sehingga tidak bergantung pada impor yang rentan gejolak.
Negara juga berperan aktif melindungi pelaku usaha kecil, memastikan distribusi yang adil, dan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu.
Saatnya Mengubah Cara Pandang Kebijakan
Kenaikan harga kedelai hari ini seharusnya menjadi alarm keras. Bukan hanya tentang inflasi atau nilai tukar, tetapi tentang bagaimana cara pandang kebijakan seringkali jauh dari realitas rakyat.
Pernyataan bahwa rakyat desa tidak terdampak karena tidak menggunakan dolar bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya jika dijadikan dasar kebijakan. Sebab, ia menutup mata dari fakta bahwa rakyatlah yang paling merasakan dampak dari setiap gejolak ekonomi.
Sudah saatnya negara kembali pada peran sejatinya sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Tanpa itu, krisis demi krisis akan terus berulang, dan rakyat kecil akan selalu menjadi pihak yang paling menderita.
Tags
Opini
