Oleh : Ummu Amira
Pemerintah Indonesia baru-baru ini melontarkan wacana kontroversial yaitu rencana penghapusan jurusan perkuliahan yang dianggap "tidak relevan" demi mengejar target pertumbuhan ekonomi. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco yang juga dosen Universitas Airlangga menekankan bahwa keberadaan jurusan harus menyesuaikan dengan kebutuhan dunia masa depan, khususnya tuntutan industri (Kompas.com, 25 April 2026). Pandangan ini seolah menjadikan perguruan tinggi sebagai pabrik pencetak tenaga kerja siap saji, mengorbankan esensi pendidikan yang lebih luas.
Namun, suara dari kampus-kampus ternama justru menolak keras pendekatan sempit ini. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Universitas Islam Malang (Unisma) tegas menyatakan penolakan terhadap penutupan prodi yang tak sesuai pasar kerja. "Kampus bukan pabrik pekerja," ujar mereka, menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus melahirkan pemikir kritis, bukan hanya buruh industri. Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pun lebih memilih penyesuaian kurikulum sebagai solusi bijak, agar prodi tetap relevan tanpa harus dihapus begitu saja (Suaramalang.id, 2 Mei 2026).
Sementara itu, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan sikap fleksibel: kampusnya rutin mengevaluasi prodi, terbuka untuk menutup, membuka, atau merger jika diperlukan. Ini mencerminkan keseimbangan antara adaptasi dan pelestarian (Tempo.oc, 27 April 2026).
Wacana ini mengingatkan kita pada ajaran Rasulullah SAW yang menekankan ilmu pengetahuan holistik. Beliau bersabda, "Carilah ilmu walau ke negeri Cina," tanpa membatasi pada kebutuhan ekonomi semata. Pendidikan harus membentuk insan kamil (manusia berilmu, berakhlak, dan berkontribusi pada umat) bukan sekadar roda penggerak GDP. Menghapus jurusan keagamaan, humaniora atau sosial demi industri berisiko menciptakan generasi materialistis, lalai terhadap nilai-nilai ukhrawi dan keadilan sosial.
Pemerintah patut mendengar suara kampus, evaluasi dan penyesuaian kurikulum jauh lebih arif daripada pemangkasan massal. Pendidikan tinggi adalah investasi jangka panjang untuk bangsa beradab, bukan alat instan ekonomi. Hanya dengan itu, Indonesia bisa tumbuh tidak hanya kaya, tapi juga bermartabat.
Dampak Liberalisme-Sekuler : Pendidikan Tinggi Terjebak Dinamika Industri
Pendidikan tinggi (PT) di Indonesia kini berada di persimpangan berbahaya. Adopsi nilai-nilai liberalisme-sekuler yang merajalela telah memaksa PT menyesuaikan diri sepenuhnya dengan tuntutan dunia industri, meninggalkan esensi pendidikan sebagai pembentuk insan kaffah. Alih-alih mencetak generasi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab, PT justru menjadi pabrik SDM murah yang siap dieksploitasi pasar bebas. Ini bukan kebetulan, melainkan konsekuensi logis dari sistem yang menjauhkan diri dari nilai-nilai Islam kaffah.
Bayangkan PT sebagai kapal yang seharusnya berlayar menuju pelabuhan kebahagiaan dunia-akhirat, tapi kini dipaksa mengikuti arus ombak industri kapitalis.
Liberalisme-sekuler, dengan mantra "kebebasan individu" dan "sekularisasi pengetahuan", memisahkan ilmu dari wahyu. Akibatnya, kurikulum PT berubah menjadi alat adaptasi kerja dimana mahasiswa diajari skill teknis untuk memenuhi kebutuhan korporasi multinasional, bukan untuk melayani umat. Data dari Kementerian Pendidikan menunjukkan lonjakan program vokasi industri sejak era reformasi, di mana 70% lulusan PT kini mengejar sertifikasi kerja daripada penguatan aqidah. Ini ironis, karena PT yang ideal harusnya mempersiapkan SDM untuk urusan rakyat seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan keadilan sosial, bukan sekadar roda penggerak keuntungan.
Yang lebih parah, fakta negara lepas tangan dari tanggung jawabnya. Sebagai khalifah di bumi, negara dalam pandangan Islam seharusnya memastikan pendidikan merata dan berorientasi kemaslahatan umat.
Namun, realitas menunjukkan sebaliknya kita melihat bagaimana anggaran pendidikan dibatasi, beasiswa dipolitisasi, dan PT negeri dibiarkan bergantung pada swasta. Negara tak lagi proaktif membangun SDM untuk rakyat, hanya reaktif terhadap persaingan kepentingan. Kebijakan seperti otonomi kampus atau merger PT justru lahir dari lobi industri dan tekanan global, bukan visi syariah. Contoh nyata program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) yang katanya inovatif, sebenarnya hanya menyerahkan mahasiswa ke magang korporasi, mengorbankan pendidikan holistik demi "daya saing global". Ini mencerminkan negara yang lumpuh, di mana kepentingan asing dan elite lokal saling bertarung, sementara rakyat miskin ditinggalkan.
Dari perspektif Islam kaffah, ini adalah pengkhianatan terhadap amanah Allah SWT dalam QS. Al-Maidah : 2, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa". Liberalisme-sekuler telah merusak fondasi PT, menjadikannya alat kolonialisme baru. Solusinya? Kembalikan PT ke rahim Islam kaffah dengan kurikulum berbasis tauhid, negara bertanggung jawab penuh atas SDM umat, dan kebijakan prioritas kemaslahatan umat bukan market-driven. Hanya dengan transformasi ini, PT bisa kembali menjadi benteng peradaban.
Solusi Islam: Pendidikan Tanggung Jawab Negara
Pendidikan di Indonesia tengah terpuruk di bawah bayang-bayang liberalisme-sekuler, di mana PT hanya jadi penyedia tenaga kerja murah untuk industri. Solusi sejati ada dalam Islam dimana negara sebagai pelayan utama rakyat wajib mencetak ahli sesuai kebutuhan nyata umat, bukan tuntutan pasar. Ini bukan utopia, melainkan mandat syariah yang tegas, yaitu mengembalikan pendidikan sebagai alat kemaslahatan.
Dalam Islam, tugas pokok negara adalah melayani rakyatnya, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa : 59. Negara yang bertakwa menentukan kebutuhan SDM apa yang diperlukan seperti kebutuhan dokter untuk kesehatan umat, insinyur untuk infrastruktur, atau ulama untuk penguatan Aqidah, semua demi urusan rakyat. Bukan industri swasta atau lembaga asing yang mendikte. Contoh Rasulullah SAW di Madinah, negara mencetak ahli pertanian, perdagangan, dan pertahanan sesuai kebutuhan Masyarakat saat itu, menghasilkan kemakmuran merata tanpa ketergantungan dari luar.
Dunia pendidikan, termasuk PT, adalah tanggung jawab langsung negara. Ia yang merumuskan visi-misi berbasis aqidah tauhid, menyusun kurikulum integral (dunia-akhirat), dan membiayai guru, dosen, serta sarana prasarananya.
Bayangkan, ketika PT negeri dikelola penuh oleh negara beasiswa merata semua anak bangsa, laboratorium canggih tanpa utang IMF, dan kurikulum yang menyatukan sains dengan syariah. Ini kontras dengan kondisi kini, di mana otonomi kampus justru membuka pintu korupsi dan intervensi asing.
Solusi fundamental adalah negara mandiri, bersandar pada syariat tanpa tekanan dalam maupun luar negeri. Dengan ekonomi Islam (zakat, infaq, perdagangan halal dll), negara tidak perlu mengemis meminta pinjaman ke negara barat. Khilafah Rasyidin telah membuktikannya. Di mana pendidikan merata dari Masjid Nabawi hingga pelosok, menghasilkan ahli seperti Ibnu Sina tanpa donasi Yahudi.
Indonesia bisa melakukan hal ini, yaitu dengan cara mengembalikan pengelolaan berdasar syariat Islam kaffah.
Implementasi ini akan mencetak generasi ahli yang siap melayani kebutuhan rakyat, bukan menjadi budak kapitalisme. Islam bukanlah sekadar teori tetapi blueprint peradaban unggul. Sudah saatnya umat Islam sadar untuk mengembalikan pendidikan berdasar Sistem Pendidikan Islam!
Wallahu a'lam.
Tags
Opini
