Oleh : Sarah Lubna
Bayangkan seorang mahasiswa menghabiskan empat tahun hidupnya bergelut dengan buku, hanya untuk bangun di suatu pagi dan mendengar kabar bahwa jurusannya dianggap "tidak relevan" oleh negara. Alasannya klise: tidak laku di pasar industri.
Logika ini seolah menempatkan ilmu pengetahuan seperti barang dagangan yang punya masa kadaluarsa. Jika hari ini LinkedIn tidak ramai mencari lulusannya, maka ilmu tersebut dianggap sampah. Inilah ironi pendidikan kita hari ini: gelar sarjana kini lebih ditentukan oleh tren lowongankerja daripada kedalaman berpikir.
Wacana ini bukan sekadar gertakan sambal. Kemendikti Saintek secara terang-terangan
melontarkan rencana penghapusan prodi yang dianggap tidak relevan demi mengejar target pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dipaksa menjadi sekrup pemutar mesin industri. Namun, gelombang perlawanan muncul dari akar rumput akademisi.
Rektor UMM dan Unisma dengan tegas mengingatkan bahwa kampus bukanlah pabrik pekerja. Begitu pula dengan pimpinan di UNS, UGM, hingga UI yang lebih memilih jalan evaluasi dan reposisi ketimbang harus melakukan eliminasi total secara terburu-buru.
Jika kita bedah, carut-marut ini adalah buah dari paradigma liberalisme-sekuler yang sudah terlanjur mendarah daging. Dalam kacamata ini, pendidikan tinggi hanyalah investasi ekonomi, bukan investasi manusia. Negara tampak "lepas tangan" dan memilih peran sebagai makelar antara mahasiswa dan korporasi. Akibatnya, kurikulum kita menjadi labil, ia terus-menerus mendamba restu pasar yang sifatnya berubah-ubah.
Inilah titik di mana kemandirian intelektual kita mati karena dikendalikan oleh kepentingan profit jangka pendek. Di sinilah kita perlu menengok kembali solusi sistemik dalam Islam. Dalam kacamata Islam, pendidikan tinggi bukanlah komoditas, melainkan kewajiban mutlak negara sebagai bentuk pelayanan (maslahah) kepada rakyat.
Negara menjamin biaya dan sarana secara penuh agar ilmuwan bisa fokus pada riset peradaban, bukan sibuk memikirkan sisa kuota pasar. Hal ini tertuang dalam konsep tanggung jawab pemimpin yang wajib mengurusi urusan publik, termasuk kecerdasan rakyatnya.
Visi pendidikan Islam adalah mencetak ahli, bukan sekadar memproduksi buruh berijazah. Negara yang memetakan kebutuhan SDM berdasarkan visi membangun peradaban. Jika rakyat butuh ahli sejarah untuk menjaga identitas bangsa atau ahli pertanian untuk
ketahanan pangan, maka prodi itu akan tetap dihidupkan dan didanai secara terhormat. Sejarah mencatat betapa universitas seperti Al-Qarawiyyin atau Al-Azhar di masa kejayaan tetap independen dari tekanan pasar karena dukungan penuh negara dan wakaf. Dengan kurikulum berbasis syariat yang kokoh, dunia pendidikan memiliki harga diri dan tidak akan goyah oleh tren ekonomi global sesaat.
Kesimpulannya, jika orientasi pendidikan kita hanya untuk melayani industri, kita sebenarnya sedang melakukan devaluasi terhadap martabat manusia. Kita tidak sedang mencetak pemimpin, melayani manusia, apalagi membangun peradaban; kita hanya sedang mengoperasikan pabrik buruh yang kebetulan menggunakan toga saat wisuda. Saatnya kita menggeser kompas pendidikan: dari sekadar melayani kepentingan pasar, kembali ke khitahnya melayani manusia dan peradaban secara utuh.
