Oleh : Devi Oktarina
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyampaikan optimisme kuat terhadap tercapainya perdamaian di Gaza usai menandatangani Board of Peace (BoP) Charter yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Optimisme tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026.
Keterlibatan Indonesia dalam BoP, menurut Presiden Prabowo merupakan momentum bersejarah sekaligus peluang nyata untuk mendorong upaya perdamaian, khususnya bagi rakyat Palestina. “Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ucap Presiden Prabowo.
Dalam keterangannya, Kepala Negara juga menyampaikan perkembangan positif di wilayah konflik Gaza. Presiden Prabowo pun menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam forum tersebut sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan dan perdamaian dunia.
INDONESIA HARUS MEMBAYAR 17 T DEMI KEANGGOTAAN???
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai iuran yang harus dibayarkan Indonesia secara suka rela setelah bergabung Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Besaran iuran yang harus dibayarkan Indonesia disebut mencapai US$ 1 miliar atau setara Rp 16,9 triliun. Purbaya mengatakan bahwa sampai saat ini masih belum ada pembicaraan mengenai pembayaran iuran sukarela itu. Namun menurutnya jika diminta kemungkinan iuran itu akan dibayarkan melalui APBN.
Menteri Luar Negeri, Sugiono menyebut iuran Dewan Perdamaian akan digunakan untuk melakukan rekonstruksi di Gaza.
Melihat Indonesia ikut berpartisipasi, maka sebagai anggota Dewan Perdamaian diminta memberikan iuran untuk biaya rekonstruksi itu. Jika membayar iuran maka keuntungannya adalah menjadi anggota tetap. Menurut Sugiono, tidak ada kewajiban negara yang ikut Dewan Perdamaian untuk membayar iuran.
Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan mengusulkan agar negara negara membayar US$ 1 miliar untuk tetap menjadi anggota dewan perdamaian.
BOP DIKENDALIKAN AS
Pengamat hubungan internasional, menilai Indonesia akan lebih punya peran lebih kuat dalam memperjuangkan keadilan bagi Palestina. Asalkan punya agenda yang jelas. Tanpa itu, hanya akan jadi "antek asing".
Dalam pernyataan bersama sebelumnya, setidaknya delapan pemimpin negara, termasuk Indonesia menyatakan keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian ini.
Lembaga yang diklaim akan mengurus Gaza ini memicu kekhawatiran sekaligus beragam pertanyaan tentang peta politik internasional. Salah satu informasi terkait "Dewan Perdamaian" yang memicu kritik adalah susunan anggota dewan eksekutifnya yang tidak memasukkan warga Palestina, tapi justru melibatkan Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris yang mendukung invasi Irak pada 2003.
Informasi lain yang melahirkan pertanyaan adalah terkait biaya yang harus dibayar anggota permanennya, sebesar US$1 miliar (Rp16,9 triliun).
Selain itu, bagaimana lembaga ini akan mengambil alih peran PBB juga urung terjawab.
Selama ini, Indonesia lebih banyak melakukan pendekatan melalui jalur kemanusiaan dan multilateral tidak langsung, seperti lewat PBB.
Langkah tersebut harus disertai dengan agenda yang jelas dan terukur, terutama memperjuangkan keadilan bagi Palestina.
Seperti diketahui, Dewan Perdamaian ini dibentuk oleh Trump. Pengurus intinya ditunjuk Gedung Putih. Tidak ada keterlibatan pihak Palestina di dalamnya, sehingga langkah yang dijalankan sangat mungkin "bias" terhadap Israel. Tanpa adanya agenda yang jelas, hanya akan membuat Indonesia berisiko terseret agenda Trump, kehilangan legitimasi domestik, serta mereduksi posisi moral pro-Palestina.
Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian juga mendapat respons dari Anggota DPR Komisi bidang Luar Negeri, TB Hasanuddin. Menurutnya, keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut memiliki sisi positif, namun juga menyimpan sejumlah resiko strategis.
1. Resiko geopolitik, indonesia akan dipersepsikan mendukung politik AS. Persepsi ini dapat memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain yang punya pandangan berbeda terhadap konflik Gaza.
2. Resiko keamanan personel, penempatan personel TNI dalam misi yang berpotensi tidak inklusif terhadap seluruh faksi di Gaza, termasuk Hamas, dapat menempatkan pasukan Indonesia pada posisi rawan dan berisiko tinggi.
3. Resiko finansial, untuk membayar kanggotaan Rp16,9 triliun perlu dijelaskan pemerintah secara transparan mengenai sumbernya. Agar tidak membebani keuangan negara dan kesejahteraan rakyat.
4. Keselarasan dengan kebijakan PBB, tak ada persyaratan bergabung. Akan tetapi, bagi mereka yang ingin menjadi anggota permanen wajib membayar biaya US$1 miliar (sekitar Rp16,9 triliun) atau hanya berhak memperoleh keanggotaan selama tiga tahun.
Trump mengungkapkan dewan perdamaian tersebut akan "mengambil pendekatan baru yang berani dalam menyelesaikan konflik global".
piagam tersebut dibuka dengan menekankan kebutuhan adanya "badan perdamaian internasional yang lebih lincah dan efektif". Perdamaian yang berkelanjutan memerlukan "keberanian untuk meninggalkan lembaga lembaga yang terlalu sering gagal". "Tonggak sejarah ini sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803."
(pemerintahan Trump) ingin memperluas jangkauan Dewan Perdamaian dan bahkan berencana mengganti sistem PBB saat ini". "Jadi, jelas bahwa Gaza mungkin menjadi awal, bukan akhir dari Dewan tersebut menurut pemerintahan Trump".
Sejauh ini, tindakan pemerintahan Trump terkait PBB adalah telah memotong dana AS untuk PBB. AS juga berulang kali mengeluarkan veto yang menghalangi Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan agar mengakhiri genosida di Gaza.
BOP BUKAN UNTUK PERDAMAIAN GAZA
Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencana mereka "membangun Gaza Baru" proyek pembangunan dari nol wilayah Palestina yang hancur. Merujuk salindia presentasi resmi, AS akan membangun puluhan gedung pencakar langit, yang membentang di sepanjang pantai dan bekas perumahan di kawasan Rafah yang telah luluh lantak.
Presentasi proyek ini disampaikan selama seremoni penandatanganan "Dewan Perdamaian" yang digagas Presiden AS, Donald Trump, di sela kegiatan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Kamis (22/01).
Peta yang ditampilkan pemerintah AS juga menunjukkan rencana pengembangan kawasan perumahan, pertanian, dan industri baru secara bertahap, untuk populasi yang mereka targetkan sekitar 2,1 juta orang.
"Kami akan sangat sukses di Gaza. Ini akan menjadi hal yang luar biasa untuk disaksikan," kata Trump. "Saya seorang profesional di bidang properti dan semuanya berkutat pada lokasi. Lihatlah lokasi ini di tepi laut. Lihatlah properti indah ini. Apa yang bisa diwujudkan bagi begitu banyak orang," ujarnya dengan kesombongan.
Peta Rencana Induk AS menunjukkan zona-zona yang disediakan untuk "wisata pantai", di mana mereka akan membangun 180 menara apartemen.
Selain itu ada pula sejumlah zona untuk kawasan perumahan, kompleks pertanian dan industri, pusat data, manufaktur canggih, serta taman, dan fasilitas olahraga".
Sebuah pelabuhan laut dan bandara baru dekat perbatasan Mesir, juga masuk dalam perencanaan tersebut, sehingga akan ada "penyeberangan trilateral" di mana perbatasan Mesir dan Israel bertemu.
Rekonstruksi akan dibagi menjadi empat fase, dimulai dari Rafah dan secara bertahap bergerak ke utara menuju Kota Gaza.
BOP UNTUK MENGHANCURKAN PALESTINA
Peta yang dipresentasikan menantu Trump tersebut juga menampilkan strip tanah kosong yang membentang sepanjang perbatasan Mesir dan Israel.
Tampaknya garis ini menandai apa yang disebut sebagai "perimeter keamanan" dalam rencana perdamaian 20 poin Trump. Salah satunya, pasukan Israel akan tetap berada di sana "hingga Gaza benar-benar aman".
PENGKHIANATAN NEGERI NEGERI MUSLIM
Keikutsertaan negeri negeri muslim termasuk indonesia dalam BoP adalah sebuah ironi besar. Keberadaan para pemimpin muslim dalam dewan perdamaian ini hanya berfungsi sebagai pelengkap legitimasi agar rencana AS terlihat inklusif dan di dukung oleh dunia islam. Padahal subtansi dari BoP adalah penghancuran entitas perlawanan palestina dan pengukuhan penjajahan zionis dengan wajah baru yang lebih rapi. Bergabung dengan Bop yang dipimpin oleh AS yaitu negara yang merupakan penyokong utama persenjataan zionis adalah bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan muslim Gaza. Suatu kemustahilan perdamaian diharapkan dari tangan mereka yang menyediakan bom untuk membantai warga Palestina khususnya Gaza. BoP bukan diplomasi perdamaian melainkan penyerahan kedaulatan umat kepada musuh.
PALESTINA TIDAK BUTUH BOP
Mengharapkan perdamaian lewat badan bentukan penjajah adalah ilusi. Penjajah hanya akan mengerti dengan bahasa kekuatan (hukum rimba). Keadilan untuk warga Gaza tidak akan datang dari badan badan atau lembaga lembaga perdamaian bentukan negara penjajah mana pun, termasuk PBB. AS dan barat secara keseluruhan telah meminggirkan nilai nilai serta institusi yang mereka buat sendiri. Seperti PBB dan lembaga bentukan mereka lain nya, tidak berguna sedikitpun kecuali untuk kepentingan mereka.
PERDAMAIAN TERWUJUD LEWAT JIHAD DAN KHILAFAH
Keadilan bagi warga Gaza hanya akan diperoleh lewat jihad. Karenanya, menjadi kewajiban bagi penguasa muslim untuk mengerahkan tentaranya membebaskan Palestina bukan sebaliknya berkhianat dan bergabung dengan BoP.
Militer di Dunia Islam sudah lebih dari cukup untuk berjihad. ”Pakistan memiliki 660.000 pasukan aktif, Turki memiliki 481.000, Mesir memiliki 438.500, Indonesia memiliki 404.500, Arab Saudi memiliki 247.000, Yordania memiliki 114.500, dan UEA memiliki 65.000. Umat hanya butuh kepemimpinan politik Islam yang menaati Allah untuk membebaskan Palestina dengan jihad.
Umat tak kekurangan tentara, senjata dan strategi melawan kafir penjajah, yang umat butuhkan adalah sebuah institusi politik islam yakni dengan wujud sistem Khilafah yang akan mewujudkan perdamaian dunia secara hakiki. Khilafah akan hadir dengan menerapkan Islam baik di dalam negeri maupun luar negeri. Interaksi antar bangsa dan negara akan didasarkan pada syariat, bukan didasarkan pada ambisi dan keuntungan semata, seperti yang dilakukan AS. Khilafah akan hadir untuk membela Islam dan umat manusia secara keseluruhan. Ia akan hadir kuat di tengah kekacauan global yang lemah dan terpecah-pecah, Khilafah akan mengantarkan tatanan dunia baru yang akan membawa keadilan dan perdamaian yang hakiki.
UMAT ISLAM HARUS BANGUN DAN MELAWAN KAFIR PENJAJAH
Dalam pandangan Islam, status AS itu adalah Kafir Harbi Fi'lan yakni negara kafir yang secara nyata dan langsung memerangi umat islam. Islam dengan tegas mengharamkan kerjasama dalam bentuk apapun yang memperkuat posisi musuh atau memberikan mereka jalan untuk menguasai urusan kaum muslimin.
ALLAH berfirman dalam surat Al Mumtahanah ayat 9, yang berbunyi :
اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ
Artinya :
Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim.
Gaza, Palestina tidak butuh BoP, tidak butuh solisi dua negara, tidak butuh rencana rencana pembangunan New Gaza. Yang mereka butuhkan adalah pembebasan negeri mereka dari cengkraman asing penjajah. Dalam kitab Asy Syaksiyah al islamiyah jilid 2 disebutkan bahwa, jihad hukumnya menjadi fardhu ain bagi warga setempat dan hal itu meluas ke negeri negeri muslim di dunia sampai penjajah hengkang dari bumi palestina.
Islam mengajarkan bahwa kemuliaan hanya milik ALLAH dan Rasul Nya serta orang orang yang beriman, bukan pada mereka yang berharap pada negosiasi dengan AS. Sudah saatnya para pemimpin negeri muslim berhenti mem- bebek dalam agenda agenda kafir penjajah dan mulai menjalankan amanah negara sebagai rai'n (pengatur urusan umat) dan junnah (perisai umat). Karna dengan kembali mengenal tugas negara lah umat islam mampu menjadi kekuatan global yang akan mengalahkan kapitalisme, sekuler AS dan antek-anteknya. Wallahu a'lam bishawab.
