Oleh: Mika Purwanti
Di bulan januari 2026, DKI Jakarta dan beberapa kota serta kabupaten di wilayah Jawa Barat terendam air banjir akibat curah hujan yang tinggi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 30 Januari 2026 pun masih diprediksi wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat akan terjadi potensi cuaca ekstrem hujan lebat-sangat lebat. (bmkg.go.id, 30 Januari 2026, 11.30 WIB)
Fakta hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta-Bekasi pada kamis (22/01/2026) tidak hanya berdampak pada pemukiman yang terendam, namun juga mengganggu mobilitas warga serta pelayanan transportasi publik juga terhambat atau dibatasi. Sejak kamis 22 januari hingga sabtu 24 Januari 2026 dikonfirmasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) DKI Jakarta sebanyak 90 Rukun Tetangga (RT) dan 9 ruas jalan terendam Banjir dengan ketinggian air di beberapa titik mulai 120 cm sampai dengan 250 cm.
Adapun salah satu upaya yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam merespon banjir Jakarta Adalah dengan melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC). walaupun upaya gubernur DKI Jakarta Tersebut juga sempat mendapat kritik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Wahli) DKI Jakarta menilai upaya ini masih mengulang pola lama yang berjangka pendek.
Pramono Anung juga menegaskan bahwa cuaca ekstrim sifatnya given, bukan kita yang membuatnya. Upaya yang ia lakukan tidak hanya sebatas mengulang pola lama, namun selain OMC juga punya rencana normalisasi sungai ciliwung, normalisasi krukut, dan normalisasi sungai cakung yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Akan tetapi menurut pramono upaya normalisasi ini perlu waktu dan dana yang lumayan banyak, karena berdampak langsung pada masyarakat, dan salah satunya harus menyiapkan serta memindahkan masyarakat yang terkena dampak ke tempat tinggal yang aman terlebih dahulu seperti Rumah Susun (Rusun). (Kompas.com, 23 Januari 2026, 12:58 WIB)
Banjir Jakarta merupakan problem klasik yang terus berulang, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan (DCKTRP) DKI Jakarta menunjukkan data bahwa 90% permukaan tanah DKI Jakarta sudah tertutup beton, sehingga memicu banjir akibat minimnya resapan air dan penurunan muka tanah karena air hujan mengalir secara langsung atau run off. (Kompas.id, 06 Januari 2020, 20:25 WIB)
Penyebab banjir di Jakarta sejatinya bukan hanya masalah curah hujan ekstrim dan fenomena meteorologis tetapi ada beberapa faktor lain seperti kelola tata ruang dan lingkungan yang juga harus menjadi perhatian regulator setempat dan diprioritaskan, karena upaya pengelolaan tata ruang dan lingkungan bukan bersifat given, tetapi upaya yang bisa dilakukan manusia sebagai bentuk kehati-hatian dalam mencegah terjadinya musibah/bencana seperti banjir yang terjadi di Jakarta.
Tata kelola lahan yang mengesampingkan perhitungkan dampak lingkungan merupakan ciri paradigma kapitalistik. Dan solusi dari pemerintah masih bersifat pragmatis, solusi praktis berjangka pendek seperti OMC justru malah menutupi persoalan mendasar dalam kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan. Banjir yang melanda Jakarta Seharusnya menjadi fokus masalah yang harus segera dituntaskan oleh pemangku kebijakan, bukan malah berkepanjangan dan tidak kunjung selesai sehingga menjadi alat political branding dan political marketing dalam pemilihan kepala daerah setiap masa.
Tata kelola ruang dalam Islam akan menimbang dan memperhatikan dampak lingkungan. Pembangunan atau alih fungsi lahan tidak berlandaskan pada asas manfaat kapitalistik, namun mempertimbangkan kemaslahatan umat jangka panjang. Gambaran tata ruang masa khilafah yang memperhatikan aspek kemaslahatan tidak hanya untuk manusia, melainkan untuk seluruh makhluk hidup. Pembangunan dalam Islam akan menciptakan rahmat bagi seluruh alam, bukan musibah/bencana. Wallahualam bishowwab.
