Oleh. Umi Hafizha
Program prioritas pemerintah yang bernama Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan hampir satu tahun. Pada awalnya program ini dirancang untuk mencegah stunting, malnutrisi, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM. Namun nyatanya, setelah hampir satu tahun berjalan ancaman stunting tak kunjung usai.
Pelaksanaan program di lapangan menemui banyak masalah, seperti banyak yang keracunan MBG, tempat makan yang mengandung minyak babi, maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak sesuai standar.
Bahkan ketika anak-anak libur sekolah, distribusi MBG tetap berjalan sehingga program ini menuai kritik dari berbagai kalangan. Di antaranya Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Waahyudi Askar, mengkritik program MBG yang tetap disalurkan padahal sekolah sedang libur. Masyarakat dibuat bingung karena sedang libur, sedangkan MBG masih berjalan dan orang tua harus ke sekolah dan guru juga harus ke sekolah, ujarnya dalam program Sapa Indonesia Pagi (Kompastv.com, 26/12/2025)
Jaminan kesehatan dan kecukupan gizi rakyat sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketika banyak program menemui banyak masalah di lapangan sudah seharusnya pemerintah melakukan evaluasi. Namun, ketika kepemimpinan kapitalisme yang berorientasi materi membuat pemerintah hanya mengacu pada angka statistik untuk mengukur keberhasilan sebuah program. Seperti MBG, program ini sangat terlihat sebagai program populis kapitalis karena hanya mementingkan administratif bukan pada sejauh mana manfaat yang dirasakan masyarakat. Sehingga MBG tidak menyentuh pada akar masalah gizi dan stunting.
Bahkan jika kita amati lebih jauh program MBG tidak bisa menyelesaikan masalah gizi dan stunting. Masalah tersebut muncul akibat kekurangan gizi kronis pada anak. Kekurangan gizi kronis menunjukkan ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi secara berkelanjutan yang dipicu oleh rendahnya pendapatan serta mahalnya bahan pokok serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan yang layak.
Dengan demikian untuk menyelesaikan masalah gizi dan stunting seharusnya bukan melalui program MBG, apalagi fakta di lapangan makanan MBG justru didominasi oleh makanan ultra-proses. Solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah gizi dan stunting yaitu dengan memperbaiki pola ketahanan pangan keluarga hingga nasional oleh pemerintah.
Namun, karena kepemimpinan kapitalis mengutamakan popularitas, MBG tetap dipaksakan untuk terus berjalan meskipun banyak permasalahan di lapangan. Hal ini semakin menguatkan indikasi bahwa program MBG tidak sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Program ini lebih mengutamakan kepentingan penguasa dan kalangan pengusaha yang terlibat dalam pengelolaan dapur SPPG yang praktiknya banyak diduga berasal dari lingkaran gurita kekuasaan.
Kondisi di atas memperlihatkan watak penguasa dalam sistem kapitalisme yang tidak amanah dalam mengelola anggaran negara. Apalagi dana program MBG berasal dari pemangkasan anggaran sektor vital lain dan pajak masyarakat. Ini semakin menunjukkan kapitalisme memaksakan program populis yang dananya berasal dari uang rakyat. Kemudian mereka mengklaim bahwa program tersebut sebagai keberhasilan kepemimpinannya menyelesaikan masalah gizi dan stunting. Mereka tetap menjalankan programnya tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
Sangat berbeda dengan sistem Islam, setiap kebijakan negara ditetapkan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat dan senantiasa terikat secara penuh pada ketentuan syari'at. Paradigma ini merupakan tuntutan syariat yang harus dipenuhi oleh negara. Rasulullah saw. bersabda, "Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya." (HR. Bukhari).
Maka ketika negara diposisikan sebagai pengurus dan pelayan umat, seluruh kebijakannya harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rakyat bukan untuk melayani kepentingan pengusaha apalagi sekedar untuk mengejar popularitas penguasa.
Amanah kekuasaan harus dipandang sebagai tanggung jawab besar yang akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga kebijakan yang lahir tidak berasal dari motif pragmatis tetapi merupakan kewajiban syar'i untuk mensejahterakan rakyatnya.
Pemenuhan kebutuhan gizi rakyat dalam sistem Islam dilakukan secara integral dengan melibatkan seluruh sistem yang ada. Sistem pendidikan Islam berperan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi yang seimbang dan pola hidup sehat sesuai tuntunan Islam.
Sementara dalam sistem ekonomi Islam akan menjamin sepenuhnya kebutuhan dasar setiap individu sehingga tidak ada keluarga yang terhalang untuk mengakses makanan bergizi karena miskin. Negara juga berkewajiban menyediakan lapangan kerja yang layak agar kepala keluarga mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarganya secara mandiri dan berkelanjutan.
Selain itu, negara akan menjamin ketersediaan bahan pangan yang cukup dengan harga yang terjangkau melalui pengelolaan sumber daya dan distribusi yang adil. Dengan mekanisme ini makanan bergizi tidak menjadi barang mewah, melainkan merupakan kebutuhan yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat sehingga terbebas dari stunting.
Wallahualam bissawab.
Tags
opini
