Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardana memaparkan ada empat faktor yang menjadi penyebab masalah di Perusahaan Listrik Negara (PLN).
“Jadi empat faktor inilah yang menjadi anatomi problematik buat PLN. Masalah yang pertama itu ada belenggu kontrak Take or Pay dengan pembangkit listrik swasta namanya IPP (independent power producer) yaitu produsen listrik swasta,” paparnya dalam Mbois : PLN Ditengah Pusaran Utang, di kanal YouTube Tabloid Media Umat, Selasa (30/12/2025).
Di tahun 80-90an, lanjutnya, terjadi liberalisasi sektor listrik. Dimana pada waktu itu listrik boleh diproduksi oleh swasta di masa orde baru yang dilanjutkan semakin dahsyat pasca reformasi dan ada skema Take or Pay. Maknanya itu PLN wajib membayar seluruh kapasitas listrik yang diproduksi oleh pembangkit listrik swasta.
Terlepas apakah energi tersebut benar-benar terserap oleh konsumen atau tidak maka PLN harus membeli hasil listrik dari swasta sekalipun misalnya serapannya kecil.
“Listrik yang skema konsumennya terbatas, sementara power supplynya meningkat drastis. Nah beban pembelian listrik dari swasta ini mencakup biaya kurang lebih 36% dari total pengeluaran operasional. Lebih dari 80% pembelian listrik dari swasta itu harganya fluktuatif. Ini menjadi pembeban paling berat untuk PLN,” terangnya.
Kedua, Ia melanjutkan, yaitu warisan proyek 35000 megawatt. Proyek ini diluncurkan dengan asumsi pada waktu itu dengan pertumbuhan permintaan listrik itu sekitar 8 persen per tahun namun realisasinya ternyata hanya 4-5 persen.
Bung Agung, sapanya, ini menciptakan jumlah pasokan jauh lebih besar dari permintaan terutama di jawa bali, muncullah oversupply. Volume energi yang tidak diserap itu hampir 37,6rb giga watt. Kelebihan 1 giga watt berpotensi menyebabkan kerugian finansial hampir tiga triliun.
ketiga adalah guncangan faktor eksternal yang memperparah krisis. Yaitu adalah pelemahan nilai tukar rupiah. mayoritas pembelian kontrak listrik dan bahan bakar dari pembangkit listrik swasta menggunakan Dolar Amerika Serikat. “Pelemahan rupiah sampai melebihi 16400 per us dollar itu yang secara langsung menaikkan beban pokok produksi akhirnya dan ini menciptakan selisih yang luar biasa,” ungkapnya.
Problem yang keempat menurutnya adalah isu fundamental tata kelola. “Tata kelola dari PLN itu sendiri, kita tahu kondisi utang yang terus membesar sementara laba turun. Ini indikator strategi korporasi belum mampu mengimbangi inefisiensi sistemik yaitu intervensi politik.”
“Jajaran petinggi-petingginya itu dari keputusan politik daripada teknokratis profesional. akhirnya ya sudahlah problem-problem korupsi terjadi juga di tubuh PLN,” pungkasnya. [] Sin
