Oleh : Desta Humairah, S.Pd
Penghujung ramadhan telah tiba, banyak orang yang ingin mudik ke kampung halamannya. Bertemu sanak saudara dan keluarga tercinta dengan selamat. Namun, ketika banyak yang menyabotase kendaraan umum untuk mudik, maka kenyamanan, keamanan, dan keselamatan juga dapat tergadaikan dengan rasa khawatir. Karena banyak travel mudik yang menawarkan jasa mudik mudah serta fleksibel dalam pembayaran, namun tidak resmi dari pemerintah. Sehingga rasa aman, nyaman, dan selamat bisa berubah menjadi khawatir di tengah perjalanan. Berkaca dengan permasalahan tahun lalu. Djoko mencontohkan kasus kecelakaan tragis pada mudik Lebaran 2024 lalu, ketika sebuah minibus travel gelap mengalami kecelakaan di Tol Cikampek KM 58, menewaskan 12 penumpang. Menurutnya, maraknya travel gelap ini karena kebutuhan mobilitas masyarakat desa tidak lagi bisa diakomodasi angkutan resmi, (liputan6.com).
Selain itu, karena tidak ada ketegasan dari pemerintah untuk memberantas travel gelap ini. “Travel gelap sudah beroperasi bertahun-tahun dengan ratusan armada setiap hari masuk ke Jabodetabek. Pemerintah harus segera bertindak tegas memberantasnya,” pungkas Djoko, (Liputan6.com). Padahal jelas dalam UU kewajiban penyediaan angkutan umum sudah diatur dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah harus menjamin ketersediaan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat, (liputan6.com). Maka seharusnya pemerintah menyediakan layanan angkutan umum untuk masyarakat yang ingin mudik dan memberantas mavia travel gelap.
Layanan Transportasi Mudik Kurang Memadai
Berbicara mudik tidak akan ada habisnya. Banyak orang mudik menggunakan beberapa armada seperti pesawat, kapal, bus, kereta, mobil, hingga angkot. Ketika para pemudik menggunakan jasa angkutan umum maka tidak terlepas dari travel, karena hal ini dinilai praktis oleh orang-orang yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Di sisi lain, hal ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan semata. Banyak pemudik yang menggunakan travel gelap untuk sampai ke tanah kelahiran dan menikmati idul fitri dengan keluarga. Namun tak jarang banyak yang tidak selamat ketika mudik. Karena mereka menggunakan travel yang menyediakan kendaraan tanpa SOP yang jelas.
Kendaraan yang layak jalan seharusnya di cek terlebih dahulu, namun ada kalanya biro travel gelap malah menjalankan kendaraan semacam ini untuk armada mudik. Bahkan baik bus maupun angkutan umum lainnya ketika penuh masih di jejali penumpang lagi. Hal ini sangat membahayakan pemudik. Selain keselamatan juga kenyamanan akan terganggu. Terkadang ada yang tidak dapat tempat duduk, harus bergelantungan berjam-jam, dan bahkan ada yang nekat menumpang ke truk angkutan barang atau kendaraan lain di luar travel gelap. Sebagai pemudik, kita harus memperhatikan keselamatan nomor satu, karena kita akan bersua dengan keluarga baik di kota maupun di desa.
Pemerintah seharusnya tidak abai dengan UU yang sudah dikeluarkan tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pemerintah harus mendukung penuh rakyatnya untuk mudik bersilaturrahmi dengan keluarga. Pemerintah harus tegas mmeberantas mavia travel gelap dan layanan armada mudik hanya satu pintu yaitu dari pemerintah. Bukan dari pengusaha ataupun biro-biro travel yang lain. Karena menyangkut hajat dan keselamatan rakyat. Meskipun pemerintah telah bekerja sama dengan travel untuk mudik, maka harus terdapat kejelasan dan jaminan keselamatan.
Peran Negara dalam Penanganan Mudik
Negara tidak boleh lepas tangan dengan tren mudik ketika idul fitri. Karena tidak meratanya infrastruktur dan fasilitas umum menjadikan rakyat menggantungkan hidupnya di perkotaan. Akibatnya banyak yang mencari kerja di kota, sehingga tradisi mudik pun tak terelakkan. Sehingga negara harus memfasilitasi penuh kebutuhan rakyat untuk mudik. Dalam Islam transportasi di pandang sebagai fasilitas publik yang tidak boleh dikomersialkan.
Meski pembangunan infrastruktur mahal dan rumit, haram bagi negara menyerahkan pengelolaannya kepada swasta. Negara wajib membangun hajat transportasi publik yang aman, nyaman, murah, dan tepat waktu, serta memiliki fasilitas penunjang yang memadai sesuai dengan perkembangan teknologi.
Anggaran untuk mewujudkan semua ini adalah anggaran yang bersifat mutlak karena transportasi merupakan kebutuhan publik. Bukan kebutuhan individu, ketika individu mampu untuk memenuhi kebutuhan mudik, maka negara juga tetap tidak boleh lepas tangan. Peran negara adalah mengerahkan pasukan keamanan untuk menjaga setiap pintu masuk dan keluar tol maupun mendirikan posko-posko sepanjang jalan nasional.
Sehingga pemudik merasa aman dan terlindungi. Gunanya posko-posko tersebut selain untuk memantau juga membantu memudahkan pemudik dengan cara menyediakan makan dan minum halal lagi tayyib, menyediakan obat-obatan yang halal di konsumsi, hingga posko aduan tindak kriminalitas.
Ketika negara melaksanakan perannya dengan baik maka kemungkinan minim terjadi kecelakaan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Namun, ketika negara abai dan lepas tangan, maka perjalanan mudik sejatinya hanya rasa khawatir saja yang melekat, tanpa rasa nyaman dan tenang. Permasalahan demikian dapat terjadi karena negara ini masih memegang teguh sistem sekuler kapitalis. Dalam sistem ini, transportasi menjadi jasa komersil karena pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta. Negara hanya sebagai regulator yang lebih banyak berpihak kepada pengusaha.
Mudik dalam Perspektif Islam
Momen mudik adalah hal yang paling di tunggu-tunggu semua orang yang jauh dari keluarga. Mudik dapat bernilai manfaat ketika negara mengelola dengan sistem yang baik bukan sistem kufur seperti sekuler kapitalis. Sistem pemerintahan yang mampu menaungi adalah sistem islam. Karena dalam negara islam memiliki beragam pemasukan untuk membangun infrastruktur maupun armada yang memadai. Bahkan sekelas mudik gratis yang aman, nyaman, dan selamatpun bisa terfasilitasi. Bisa jadi pemudik di antar sampai rumah masing-masing tanpa di pungut biaya sepeserpun. Karena negara islam mampu memfasilitasi hal demikian.
Negara Islam sangat menjaga dan mengutamakan rakyat untuk hidup sejahtera. Salah satunya dengan mendukung mudik dan mengatur dengan mudah serta berkualitas baik. Karena mudik juga berhubungan dnegan penyelenggaraan fasilitas negara berupa angkutan umum. Sehingga kemajuan dan pembangunan infrastruktur merupakan hak rakyat dan negara wajib untuk memfasilitasi. Oleh karena itu, negara akan membangun insfrastruktur merata sehingga potensi ekonomi terbuka lebar di semua wilayah, bukan hanya di perkotaan. Hal ini guna untuk menyukseskan mudik gratis dan penggunaan angkutan umum yang nyaman, aman, serta angkutan yang layak jalan.
Dengan demikian, mudik versi islam kaffah bisa di terapakan dalam naungan sebuah negara, yakni negara Islam. Karena hanya di negara islam yang mampu memfasilitasi seluruh kebutuhan rakyat karena ada beberapa kas negara yang memang sumber dan perntukannya untuk menyejahterakan rakyat, termasuk mudik. Dalam islam angkutan umum masuk dalam kategori fasilitas umum sehingga siapapun dapat memanfaatkannya dan menggunakannya dengan baik sesuai peruntukannya. Sehingga pemudik dapat pulang ke kampung halaman denga naman, nayaman, dan selamat.
Tags
Opini
