Penulis: Ummu Haura
Ribuan pelajar di Papua melakukan demonstrasi tolak kebijakan MBG pada pertengahan Februari 2025.
Kemiskinan Hantui Papua
Aksi yang diikuti pelajar dari tingkat SMP, SMA, hingga Mahasiswa, menolak MBG (Makan Bergizi Gratis) dengan alasan lebih membutuhkan pendidikan gratis dengan fasilitas pendidikan dan pengajar yang memadai daripada makan gratis. Minimnya fasilitas kesehatan di daerah mereka juga menjadi sorotan para pelajar ini.
Sungguh sangat memprihatinkan, minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan di Papua berbanding terbalik dengan keberadaan tambang di wilayah tersebut. Papua memiliki tambang Grasberg yang menghasilkan emas dan tembaga. Tambang Grasberg termasuk dalam tambang terbesar didunia. Sayangnya, pengelolaan atas hasil tambang Papua yang tidak tepat berefek pada kesejahteraan masyarakat di Papua.
Tambang Grasberg beroperasi selama 30 tahun, sejak 1990 hingga 2019. Selama kurun waktu tersebut, wilayah Papua masih saja belum memiliki fasilitas umum yang memadai. Provinsi-provinsi yang berada di Pulau Papua masuk kedalam 10 provinsi termiskin di Indonesia berdasarkan data terbaru BPS per 02 September 2024.
Biang Kerok Permasalahan Papua
Penolakan MBG oleh pelajar di Papua akibat kemiskinan yang menghantui mereka sejak puluhan tahun silam. Untuk mengubah kemisikinan, ketersediaan sarana kesehatan, pendidikan, dan kesempatan mengenyam pendidikan, menjadi dambaan masyarakat Papua. Sayangnya, hal tersebut tidak mampu dipenuhi oleh para pemimpin negeri walau sudah beberapa kali berganti kepemimpinan.
Kemiskinan di Papua terjadi karena minimnya akses pekerjaan sehingga kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM dan kehidupan layak menjadi sangat terbatas. Permasalahan Papua, bukan sekadar menolak MBG, tetapi sudah seperti lingkaran setan yang sulit terurai dan tugas ini seharusnya diemban oleh para pemimpin.
Sistem Kapitalisme adalah biang kerok atas berbagai permasalahan yang menimpa masyarakat Papua. Kapitalisme akan mengeruk berbagai sumber daya alam (SDA) yang ada di sebuah wilayah dengan rakus. Sistem ini tidak akan memberikan hasil atas SDA yang dikelola untuk kepentingan masyarakat. Jikalau mereka memberi maka jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Belum termasuk dampak terhadap kerusakan lingkungan alam akibat proses penambangan.
Selama ini pengelolaan berbagai SDA dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta, baik yang dimiliki pengusaha dalam ataupun luar negeri. Keuntungan dari pengelolaan SDA sebagian besar masuk kedalam kantong mereka. Tak heran jika Papua memiliki banyak SDA baik tambang, hutan, maupun laut, tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyatnya karena hasil itu semua lari ke kantong-kantong pengusaha.
Islam Solusinya
Dalam sistem pemerintahan Islam, para pemimpin harus bertanggung jawab mengurusi rakyatnya. Termasuk ketersediaan fasilitas umum seperti pendidikan dan kesehatan. Pendanaan untuk pendidikan dan kesehatan akan diambil dari baitul mal atau kas negara yang sumber pendanaannya, salah satunya, dari hasil pengelolaan berbagai SDA dan negara wajib mengelola berbagai SDA tersebut. Jika negara tidak mampu mengelolanya maka perusahaan swasta diperbolehkan untuk mengelola. Perusahaan swasta tidak boleh mengambil hasil dari pengelolaan SDA. Negara hanya membayar upah kerja atas pengelolaan tambang yang dilakukan perusahaan swasta.
Islam juga akan membuka berbagai lapangan kerja yang tidak melanggar syarak sehingga kaum laki-laki bisa bertanggungjawab memenuhi kebutuhan dasar keluarganya seperti pangan. Bagi anggota masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, maka negara akan mendorong wali mereka untuk ikut membantu pemenuhan kebutuhan mereka. Jika para wali tidak mampu juga maka negaralah yang akan turun tangan.
Dengan pengaturan seperti ini, maka masyarakat akan terjamin kebutuhan dasar seperti pangan, sehingga tidak perlu ada program MBG yang banyak menuai polemik. Tak hanya itu saja, negara juga mampu memberi pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah.
Tags
Opini
