Oleh Yuli Cantayani, S.E.
(Ibu Rumah Tangga, Aktivis Muslimah)
Presiden RI Prabowo Subianto meneken keputusan presiden (keppres) terkait organisasi dan tata kelola Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Keppres ini diteken Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025), menjelang peresmian peluncuran BPI Danantara. (www.kompas.com , 24/02/2025)
Presiden Prabowo Subianto mengambil risiko tinggi dalam pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Bukan sekadar penswastaan Badan Usaha Milik Negara, lembaga baru itu merupakan wujud ekonomi terpimpin dengan gaya militeristik sang Presiden. Bukannya memperkuat, Danantara justru bisa membuat kepercayaan pasar global melemah.
Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang disahkan pada 4 Februari 2025 menyebutkan Danantara akan menguasai 99 persen saham perusahaan negara. Sisanya dipegang Kementerian BUMN. Tugas Danantara yang rencananya diluncurkan pada 24 Februari 2025 adalah mengelola semua aset BUMN, termasuk dividen yang selama ini menjadi penerimaan negara bukan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (www.tempo.co , 16/02/2025)
Apakah itu Danantara?
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) adalah badan pengelola investasi strategis yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nama ”Daya Anagata Nusantara” diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. "Daya" berarti energi, "Anagata" berarti masa depan, dan "Nusantara" merujuk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara keseluruhan mencerminkan kekuatan dan potensi masa depan Indonesia. Badan ini dipimpin oleh seorang kepala eksekutif (CEO), Rosan Roeslani.
Tujuan dibentuknya Danantara adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan BUMN, mengoptimalkan dividen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. (id.wikipedia.org)
Danantara ini ibarat celengan raksasa yang mengumpulkan keuntungan dari BUMN, kemudian keuntungannya diinvestasikan kembali dalam berbagai proyek di dalam dan di luar negeri.
Kapitalisme adalah Akar Masalahnya
Desain ekonomi yang nampaknya sedang disiapkan adalah konsep Kapitalisme negara dengan mengusung ekonomi kerakyatan namun dengan tidak melepaskan oligarki yang telah menjadi tim suksesnya. Maka pembentukan Danantara adalah langkah untuk optimalisasi modal dan aset BUMN seperti halnya Cina dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Maka aktor yang menikmati Danantara adalah para oligarki seperti yang terlihat dari jajaran petinggi danantara.
Modal raksasa ini adalah uang rakyat, yang akan dipertaruhkan dalam persaingan bebas global. Mulai dari penarik investasi asing maupun sebagai modal investasi Indonesia di luar negeri. Atau investasi di program prioritas pemerintah seperti hilirisasi minerba dan sawit. Maka uang danantara akan dinikmati oleh para oligarki minerba dan sawit agar mereka bisa semakin melakukan ekspansi bisnisnya di pasar global. Jika investasi gagal, maka uang rakyat hilang dan tak mungkin kembali. Jikalau pun berhasil, akankah hasilnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat? Selama ini kebijakan pemerintah tidak berpihak pada rakyat malah mengecewakan rakyat.
Penyebab utamanya adalah diterapkannya sistem kapitalisme dan penerapannya sebagai landasan berekonomi. Dimana dalam ekonomi kapitalisme hanya mengenal dua kepemilikan, yaitu kepemilikan individu dan kepemilikan negara. Sehingga di dalam Kapitalisme dibolehkan swasta, individu atau siapapun mengakses migas, batubara, logam dan sebagainya yang dimana itu seharusnya menjadi milik umum yang dikelola oleh negara dan dikembalikan lagi kepada masyarakat.
Ekonomi dalam Islam
Ekonomi Islam mengelola harta rakyat untuk kesejahteraan rakyat, bukan dikembangkan untuk investasi. Pendanaan atas pelayanan terhadap kebutuhan rakyat sepenuhnya dibiayai negara melalui baitul mal, dari harta rakyat yang dikumpulkan dan dikelola sesuai syariat Islam.
Rasulullah saw. telah mengatur urusan kemaslahatan bagi kaum muslim. Beliau saw. menugasi para sahabat untuk menjalankan peran pengelolaan keuangan negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat, baik di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, maupun kesejahteraan umum.
Misalnya, dalam masalah pendidikan, Rasulullah saw. menetapkan tebusan orang-orang kafir yang menjadi tawanan Perang Badar dengan mengajari sepuluh orang anak-anak kaum muslim belajar menulis dan membaca. Hal itu menggantikan harta tebusan yang termasuk ganimah dan menjadi milik kaum muslim.
Dalam hal pengobatan, pernah dihadiahkan kepada Rasulullah saw. seorang dokter, tetapi beliau tidak mengambilnya, melainkan menjadikannya sebagai dokter bagi kaum muslim. Hal ini merupakan dalil bahwa pengobatan (kesehatan) juga merupakan kemaslahatan kaum muslim yang tidak boleh dipotong atau dilakukan efisiensi anggaran sebagaimana saat ini.
Islam juga memberikan tuntunan tentang konsep kepemilikan dan bagaimana mengelolanya. Islam memiliki sistem ekonomi yang telah menentukan tatacara pengelolaannya serta siapa yang berhak mengelola, juga hasilnya untuk siapa.
Dengan sistem ekonomi Islam, maka kesejahteraan rakyat akan terwujud individu per individu.
Penerapan sistem ekonomi Islam ini juga membutuhkan penerapan sistem politik Islam dan sistem lain sesuai dengan tuntunan Islam. Dan semua ini akan terwujud dalam bangunan Khilafah Islamiyah.
Wallahu a’lam bishawab
Tags
Opini
