Oleh: Yusi Susanti (Pemerhati Kebijakan Publik)
Pantai Indah Kapuk (PIK), khususnya pembangunan kawasan eksklusif seperti PIK
2, telah memicu perdebatan sengit di berbagai kalangan. Proyek ini melibatkan privatisasi pantai dan pemasangan "pagar laut," yang membawa dampak besar bagi lingkungan, masyarakat pesisir, serta aspek sosial. Salah satu dampak utama yang dirasakan adalah kerusakan ekosistem laut, dengan hilangnya
habitat biota laut yang sangat penting bagi keseimbangan lingkungan. Misalnya, proyek reklamasi PIK 2 mengancam keberadaan terumbu karang dan hutan mangrove yang menjadi tempat hidup berbagai spesies laut.
Selain itu, keberadaan "pagar laut" yang membatasi akses masyarakat pesisir terhadap sumber daya alam yang sebelumnya menjadi milik umum, telah memicu ketegangan dan
ketidakadilan sosial. Seperti dilaporkan oleh Kompas pada 2020, nelayan di sekitar PIK, terutama di Muara Angke, kehilangan akses ke lahan tangkapan ikan mereka karena perubahan besar pada topografi laut dan ekosistem yang diakibatkan oleh reklamasi.
Proyek ini juga dikritik karena tidak memberikan solusi yang memadai bagi nelayan yang terancam kehilangan mata pencaharian mereka. Hal ini semakin diperparah dengan lemahnya kompensasi dan perlindungan yang diberikan
kepada masyarakat pesisir yang terdampak. (Mcpr.Komitmen.Org)
Krisis Sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh reklamasi di kawasan seperti PIK 2 ini mirip
dengan proyek-proyek reklamasi besar lainnya yang terjadi di Indonesia. Di Jakarta, reklamasi Teluk Jakarta, yang dimulai pada tahun 1995 dan melibatkan pembangunan 17 pulau buatan seluas 5.100 hektar, telah memicu protes keras dari masyarakat dan aktivis lingkungan.
Berdasarkan laporan dari Tempo pada 2018,
reklamasi Teluk Jakarta telah mengakibatkan kerusakan besar pada ekosistem
pesisir dan perairan di sekitar Jakarta. Di sisi lain, nelayan tradisional yang
menggantungkan hidupnya pada kawasan tersebut mengalami penurunan hasil
tangkapan yang signifikan dan harus berjuang untuk mencari mata pencaharian
alternatif.( Ekomarin.Id)
Reklamasi dan Privatisasi: Konflik
Kepentingan
Privatisasi laut dan pantai oleh korporasi seperti Agung Sedayu Group dalam proyek PIK 2
mencerminkan watak kapitalisme yang mengedepankan keuntungan materi di atas
kesejahteraan umum. Kawasan yang seharusnya menjadi milik publik diubah menjadi
area eksklusif, memunculkan istilah "pagar laut." Dalam Islam, laut atau pantai, dan sumber daya alam yang menjadi kebutuhan umum adalah bagian dari milkiyyah‘ammah (kepemilikan umum). Rasulullah SAW bersabda:
"Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal:
air, padang rumput, dan api."
(HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Privatisasi pantai oleh korporasi bertentangan dengan prinsip ini, karena menghilangkan
akses masyarakat terhadap sumber daya yang menjadi hak milik umum. Syekh
Taqiyuddin An-Nabhani, dalam Nidzam al-Iqtishadi fil Islam, menegaskan bahwa
kapitalisme menciptakan jurang kesenjangan sosial. Kebijakan ekonomi berbasis
kapitalisme, seperti reklamasi PIK 2, hanya memperkaya segelintir elit dengan
mengorbankan rakyat kecil. Secara politis, kedaulatan negeri ini sudah
tergadaikan kepada korporasi dan pemodal besar, yang dengan mudah mendapatkan
legitimasi hukum untuk menguasai aset-aset strategis, termasuk wilayah pesisir.
Dalam perspektif Islam, kondisi ini adalah konsekuensi dari sistem kapitalisme
yang memberikan kekuasaan penuh kepada individu dan korporasi untuk mengelola
sumber daya alam demi kepentingan pribadi, sementara negara berperan sebagai
fasilitator kepentingan mereka, bukan sebagai pelindung rakyat.
Sistem ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menegaskan bahwa negara harus bertindak
sebagai pengelola dan pelindung kepemilikan umum demi kemaslahatan seluruh
rakyat, bukan hanya segelintir kelompok yang memiliki akses terhadap modal dan kekuasaan.
Dalam konteks reklamasi PIK 2, kita melihat bagaimana kebijakan ekonomi yang diadopsi
pemerintah lebih berpihak pada kepentingan investor dibandingkan dengan kesejahteraan rakyat. Privatisasi pantai melalui proyek reklamasi tidak hanya menghilangkan hak masyarakat atas akses terhadap laut, tetapi juga menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan ekosistem dan mengancam keberlanjutan hidup nelayan tradisional.
Ini selaras dengan kritik An-Nabhani terhadap kapitalisme yang menurutnya adalah sistem yang tidak memiliki standar moral dalam
distribusi kekayaan, sehingga hanya menguntungkan segelintir elite ekonomi
dengan mengorbankan mayoritas masyarakat. Akibatnya, ketimpangan sosial semakin
tajam, di mana kelompok kaya semakin berkuasa, sementara rakyat kecil semakin
tersingkir dari hak-haknya.
Dalam Islam, negara berkewajiban memastikan distribusi kepemilikan umum tetap adil dan tidak jatuh ke tangan segelintir orang. Sistem
Islam, yakni Khilafah, memiliki mekanisme jelas dalam pengelolaan sumber daya
alam, yang tidak boleh dikomersialkan atau dimonopoli oleh individu maupun
korporasi.
Sedangkan kebijakan pembangunan dalam sistem kapitalisme lebih sering berpihak kepada pemilik modal dibandingkan rakyat.
Tokoh masyarakat dan aktivis lingkungan mengkritik proyek ini sebagai bentuk
ketidakadilan sosial yang semakin memperdalam jurang kesenjangan ekonomi.
Dalam Islam, negara memiliki kewajiban untuk memastikan kesejahteraan seluruh
rakyatnya, bukan hanya mengakomodasi kepentingan segelintir orang kaya. Negara harus
berperan sebagai junnah (pelindung) bagi rakyatnya. Hal ini berarti kebijakan ekonomi dan pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya kepentingan ekonomi segelintir elit.
Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan Islam bukan sekadar reformasi kebijakan dalam sistem
kapitalisme, tetapi perubahan mendasar menuju sistem Islam kaffah yang menempatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas.
Solusi Praktis dalam Islam
Solusi jangka pendek
a) Hentikan Privatisasi Pantai dan Laut,
Negara harus segera mencabut izin privatisasi pantai dan laut serta mengembalikannya sebagai
milkiyyah ‘ammah (kepemilikan umum) sebagaimana prinsip dalam Islam. Dalam
sistem kapitalisme, sumber daya alam sering kali dikomersialkan demi keuntungan
korporasi, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Hal ini
bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW:
"Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud
dan Ahmad)
Hadis ini menegaskan bahwa sumber daya alam yang vital bagi kehidupan manusia, termasuk laut dan pantai, tidak boleh dimiliki oleh individu atau korporasi tertentu. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk melindungi akses masyarakat terhadap sumber daya ini dan memastikan bahwa penggunaannya tetap dalam koridor kemaslahatan umum.
Pemerintah harus meninjau ulang setiap proyek reklamasi yang telah memberikan hak istimewa kepada pengembang swasta, serta menghentikan segala bentuk monopoli atas laut dan pantai. Jika reklamasi sudah terlanjur dilakukan dan merugikan rakyat, maka proyek tersebut harus dievaluasi kembali secara
menyeluruh dan kebijakan yang lebih adil harus diterapkan agar akses terhadap
laut kembali terbuka bagi masyarakat pesisir.
b) Restorasi Lingkungan
Kerusakan ekosistem laut akibat reklamasi tidak hanya berdampak pada kehidupan biota laut, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya yang selama ini menopang kehidupan
masyarakat pesisir. Penurunan kualitas air, hilangnya hutan mangrove, dan degradasi terumbu karang telah menyebabkan berkurangnya populasi ikan serta menurunnya hasil tangkapan nelayan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah konkret dalam merestorasi lingkungan yang telah terdampak.
Upaya restorasi ini harus mencakup rehabilitasi ekosistem pesisir, seperti penanaman kembali hutan mangrove yang berfungsi sebagai benteng alami terhadap abrasi dan tempat berkembang biaknya berbagai spesies ikan. Selain itu, pemulihan lingkungan harus melibatkan masyarakat secara aktif, dengan menerapkan sistem pengelolaan berbasis komunitas (community-based management). Dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan pelestarian lingkungan sebagai bentuk amanah dari Allah SWT. Oleh karena itu, restorasi lingkungan bukan hanya
menjadi proyek teknis semata, tetapi juga bagian dari tanggung jawab kepemimpinan yang harus dijalankan dengan penuh keadilan dan keikhlasan.
c) Kompensasi bagi Nelayan
Dampak sosial-ekonomi akibat reklamasi telah menyebabkan banyak nelayan kehilangan sumber pendapatan mereka. Laut yang selama ini menjadi ruang hidup dan bekerja bagi mereka telah berubah menjadi kawasan tertutup yang hanya bisa diakses oleh pemilik modal.
Akibatnya, banyak nelayan mengalami kemiskinan dan kesulitan mencari alternatif
mata pencaharian. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan adanya skema
kompensasi yang adil bagi para nelayan yang terdampak.
Kompensasi ini tidak hanya
berupa ganti rugi finansial, tetapi juga harus mencakup program jangka panjang
seperti pemberian modal usaha untuk sektor ekonomi alternatif, pelatihan keterampilan baru, serta penyediaan lapangan kerja yang layak.
Dalam Islam, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan tidak boleh
membiarkan mereka kehilangan mata pencaharian akibat kebijakan yang tidak
berpihak pada mereka. Oleh karena itu, solusi yang diberikan harus bersifat fundamental dan berkelanjutan, bukan sekadar bantuan sementara yang tidak menyelesaikan akar masalah.
Dengan memastikan bahwa masyarakat pesisir
mendapatkan hak dan keadilan yang seharusnya, negara dapat mencegah semakin lebarnya kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh kebijakan yang berpihak pada
pemilik modal semata.
Solusi Jangka Panjang
a). Implementasi Sistem Ekonomi Islam
Sistem ekonomi Islam, sebagaimana dijelaskan oleh dalam Nidzam al-Iqtishadi fil Islam, memastikan
bahwa pengelolaan sumber daya alam harus didasarkan pada kemaslahatan umat,
bukan keuntungan individu atau korporasi. Dalam Islam, laut, pantai, dan sumber
daya alam yang menjadi kebutuhan umum termasuk dalam kategori milkiyyah
‘ammah (kepemilikan umum) yang tidak boleh diprivatisasi oleh individu atau
perusahaan tertentu. Kapitalisme yang mendominasi kebijakan ekonomi saat ini
justru memberikan kebebasan penuh bagi korporasi untuk mengeksploitasi sumber
daya, sementara negara hanya berfungsi sebagai regulator yang melegitimasi
kepentingan mereka. Oleh karena itu, solusi fundamental untuk menghentikan
eksploitasi ini bukan sekadar regulasi yang bersifat tambal sulam, tetapi
dengan mengadopsi sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Sistem ini menegaskan
bahwa sumber daya alam dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat, dan
hasilnya harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan publik,
infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, praktik-praktik
seperti reklamasi yang menguntungkan segelintir elite ekonomi tidak akan
terjadi, karena kebijakan ekonomi tidak akan berbasis pada motif keuntungan
segelintir pihak, melainkan kemaslahatan kolektif.
b). Penegakan Syariat Secara Kaffah
Hanya dengan penerapanIslam secara menyeluruh (kaffah), termasuk dalam aspek politik dan
ekonomi, keadilan dapat terwujud. Kapitalisme telah membuktikan kegagalannya
dalam menciptakan kesejahteraan yang merata, karena sistem ini memungkinkan
kelompok tertentu untuk mengakumulasi kekayaan tanpa mempertimbangkan hak-hak
masyarakat yang lebih luas. Dalam Kitab Ad-Daulah Al-Islamiyah, menegaskan
bahwa Islam tidak hanya sekadar agama dalam ranah ibadah, tetapi juga sistem
yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan
pemerintahan. Hukum Islam yang berasal dari wahyu ilahi memastikan bahwa
kebijakan ekonomi dan pembangunan didasarkan pada keadilan sosial dan
keseimbangan ekologi, bukan kepentingan kapitalis. Oleh karena itu, solusi atas
permasalahan seperti reklamasi dan privatisasi pantai tidak cukup hanya dengan
advokasi atau peraturan teknis, tetapi harus didasarkan pada perubahan sistemik
yang menegakkan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan.
c). Negara sebagai Pelindung Rakyat
Dalam sistem Islam, negara (Khilafah) berfungsi sebagai junnah (perisai) bagi rakyatnya. Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan pemodal atau korporasi, tetapi harus memastikan
bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar melindungi dan menyejahterakan
rakyat. Dalam konteks reklamasi dan privatisasi pantai, peran negara sangat
krusial untuk memastikan bahwa akses terhadap sumber daya alam tetap terbuka
bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada laut sebagai mata
pencaharian. Dalam Islam, kepemimpinan bukanlah alat untuk memperkaya diri atau
kelompok tertentu, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung
jawab untuk menjaga kemaslahatan umat. Oleh karena itu, negara yang menerapkan
syariat Islam akan memastikan bahwa proyek pembangunan tidak merugikan
masyarakat dan lingkungan, tetapi justru memberikan manfaat yang merata bagi
seluruh rakyat. Tanpa sistem politik yang berpihak pada kepentingan umat,
kebijakan pembangunan akan terus menjadi alat eksploitasi yang hanya menguntungkan
segelintir elit. Oleh sebab itu, perubahan mendasar harus dimulai dari
penerapan Islam secara menyeluruh, yang menjadikan negara sebagai pelindung
sejati bagi rakyat, bukan sekadar regulator bagi kepentingan kapitalis.
Wallahualam bishshawab
Tags
Opini
