Oleh : Tjahayu Riawati
Naik lagi... Naik lagi...
Terpantau sejak desember momen Nataru, Imlek hingga sekarang, bahan makanan pokok mengalami kenaikan, turun sesaat dan merangkak naik lagi tak berkesudahan.
Telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, gula, bahkan sayur- mayur, beras, perbawangan pun tak luput dari kenaikan karena meningkatnya permintaan pasar.
Mengutip dari Rubicnews, 7/2/2025 BPS pun telah memberikan warning. Namun masyarakat telah merasakan dampaknya hingga saat ini dan seperti tidak berkesudahan.
Tak hanya itu, pasar-pasar di berbagai daerah terpantau mengalami kenaikan harga di komoditas tertentu yang cukup signifikan (Kaltim.tribunnews.com, 7-2-2025).
Kenaikan harga-harga menjelang Ramadan dari tahun ke tahun selalu menjadi masalah yang berulang. Tentunya hal ini menunjukkan adanya masalah pendistribusian barang, sehingga berpotensi terjadi kelangkaan dan membuat kenaikan harga barang. Meningkatnya jumlah permintaan menjadi alasan klise meningkatnya harga bahan makanan pokok jelang Ramadan. Padahal, diakui atau tidak, ada masalah lain yang memengaruhi naiknya harga-harga bahan makanan seperti jaminan kelangsungan produksi barang kebutuhan, serta masalah pada rantai pasok ( mafia impor, kartel, monopoli, ihtikar /penimbunan barang , dan lain-lainnya ).
Betapa kondisi masyarakat yang sudah sedemikian miris, semakin teriris tipis-tipis untuk bertahan dengan kondisi kesehariannya. Mencari bahan makanan yang dapat dijangkau oleh kantong masing-masing. Bisa terjangkaupun sudah bersyukur, lalu bagaimana dengan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan karena ekonomi yang terbatas yang tak berimbang dengan pendapatan? Masih ditambah dengan kebijakan tiba-tiba pengadaan gas yang cukup menyulitkan masyarakat dan pelaku Usaha kecil, tanpa memikirkan sebelumnya dampak yang akan terjadi dari kebijakan tersebut.
Dari Global Hunger Index, menunjukkan Indonesia mengalami tingkat kelaparan sedang, terindikasi oleh kondisi kurang gizi, anak bertubuh kurus, anak stunting, kematian anak, dan sekitar 23 juta orang Indonesia setiap harinya tidak mampu memenuhi asupan gizi seimbang, akibat dari tidak dapatnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagian besar masyarakat Indonesia.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengakui ada beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga, bahkan lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun pihak Bapanas memastikan secara umum ketersediaan 12 komoditas pangan strategis akan aman dan cukup.
“Ketersediaan Pangan Menjelang Ramadan, dapat kami sampaikan berdasarkan proyeksi neraca pangan periode Januari dan Desember 2025, update per 21 Januari, secara umum ketersediaan 12 komunitas pangan strategis diproyeksikan aman dan cukup." itu yang disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional.
Berbagai persoalan pada aspek produksi yang saling berkaitan sejujurnya menjadikan Indonesia belum mampu memenuhi ketahanan pangan rakyatnya. Dari persoalan akses permodalan, perubahan iklim, ketimpangan kepemilikan, alih fungsi lahan, serta infrastruktur yang tidak memadai dan merata. Pun juga terkait pengaturan distribusi yang jauh dari adil dan merata diberbagai daerah, di mana seharusnya rakyat bisa mengakses kebutuhannya dengan mudah tanpa kendala. Menjadi salah satu penyebab harga komoditas pangan melonjak adalah rantai tata niaga yang berbelit, distorsi, dan panjang, sehingga tidak mampu terjangkau oleh masyarakat. Intervensi harga yang diambil pemerintah bukannya menyelesaikan permasalahan rakyat, malah semakin memperumit masalah.
Kondisi ekonomi pun menjadi penentuan apakah masyarakat mampu mengakses pangan yang layak dan berkualitas, karena satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan membeli. Kesehatan dan kualitas bahan pangan ditentukan oleh harga pangan tersebut. Melonjaknya harga komoditas pangan dan juga pendistribusian yang bermasalah dari dulu selalu menyebabkan kelangkaan barang, sehingga sulit didapatkan, ditambah faktor cuaca, juga faktor daya beli sebagian masyarakat yang tinggi sebagai persiapan untuk Ramadhan.
Ini semua terjadi karena buah dari sistem saat ini yang masih menggunakan ideologi sekuler kapitalisme, pengelolaan untuk hajat hidup masyarakat berdasarkan pemikiran manusia yang dangkal dan terbatas. Akibatnya, terjadi penguasaan dari berbagai aspek, dari hulu hingga ke hilir. Fungsi negara dibatasi hanya sebagai fasilitator dan regulator, dengan alih fungsi penguasa menjadi pengusaha, di mana bisnis dan keuntungan menjadi tujuan. Selain itu, kekuasaan pemerintah bersifat desentralisasi, melahirkan otonomi daerah dan menimbulkan egosentris.
Lain halnya jika kita berpegang teguh kepada syariat Islam. Islam menjadikan ketersediaan pangan dan jaminan distribusi yang merata sebagai tanggungjawab negara. Islam juga akan memastikan tidak ada penimbunan, tidak ada kecurangan, tidak ada permainan harga, sehingga masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya dengan harga yang terjangkau.
Negara akan meningkatkan produksi untuk menyelesaikan problem kelangkaan, pemantauan dan pengendalian harga komoditas-komoditas ini beserta antisipasinya sesuai syara.
Sistem ekonomi islam meniscayakan adanya pengaturan yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat atas pangan dengan harga murah dan mudah diakses.
Sepatutnya kita hanya wajib mengikuti aturan yang dibuat Alloh, dan tidak tunduk kepada aturan yang dibuat oleh manusia, Islam telah mengatur tentang penguasaan sumber daya alam sebagai kepemilikan umum, tidak boleh dikuasai oleh individu atau pihak tertentu. Demi terwujudnya kemaslahatan rakyat dengan pengaturan Islam, rakyat akan terlepas dari sistem kapitalisme yang telah mengakar kuat diberbagai sendi kehidupan.
Saatnya umat menyuarakan Islam sebagai jalan perubahan. Islam memiliki ekonomi yang memihak rakyat. Islam adalah satu -satunya sistem kehidupan sempurna yang Allah turunkan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat di dunia dengan seperangkat aturan yang sistematis.
Tags
Opini
