Oleh : Amelia (Ibu Rumah Tangga)
Berharap mempunyai rumah layak huni saat ini masih menjadi impian untuk jutaan keluarga, karena selain harganya yang mahal bahkan tata kelola perumahan diatur berdasarkan kapitalisme. Dan seperti yang sudah kita lihat di televisi maupun secara langsung mereka bahkan membangun rumah ataupun peristirahatan yang tidak ayak seperti dibawah jembatan ataupun di pinggiran sungai.
Sungguh miris sekali, di tengah pembangunan infrastruktur megah nan mewah meningkat, ternyata masih banyak rakyat yang tidak memiliki rumah yang layak di tempati.
Upaya pemerintah
Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyampaikan bahwa perusahaan siap mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dengan memanfaatkan aset yang dimiliki pemerintah. Dari total tiga juta rumah yang direncanakan, sekitar 20 persen akan dialokasikan sebagai rumah bersubsidi, sementara sisanya dikembangkan untuk hunian komersial.
Pembangunan ini mencakup dua jenis hunian, yaitu rumah tapak yang direncanakan untuk wilayah dengan ketersediaan lahan luas dan rumah vertikal, seperti apartemen serta rumah susun, yang difokuskan untuk wilayah perkotaan. ( Tempo.co, 1-12-2024)
Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut ada sebanyak 27 juta keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Kondisi tersebut bisa menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya kesehatan, bahkan sangat rentan menimbulkan persoalan stunting. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, seiring dengan membangun 3 juta rumah layak huni, Prabowo juga ingin mengentaskan stunting.
Hashim pun menambahkan sekitar 25% anak Indonesia mengalami stunting.
"Itu menurut pemerintah, ya, 25%. Kita perlu pendekatan approach holistik, holistik. Gizi makanan penting dan perlu, tapi lingkungan hidup yang layak dan bersih juga perlu, sehingga Pak Prabowo putuskan program perumahan masif," tuturnya. (Detik.com, 4-12-2024)
Bagaimana solusi islam ?
Apakah upaya pemerintah tersebut bisa menjadikan solusi untuk permasalahan ini, seperti yang sudah kita ketahui perkara bansos pun pemerintah tidak memberikannya secara tepat sasaran.
Negara dalam sistem ini berperan sebagai regulator yang memuluskan pihak swasta untuk mengendalikan pembangunan perumahan rakyat untuk mendapatkan untung (kapitalisasi). Tapi narasi yang digunakan seolah-olah negara sedang bekerja memenuhi kebutuhan rakyatnya akan rumah layak.
Gaya kepemimpinan populis seperti ini lahir dari sistem kapitalisme yang jauh dari fungsi riayah dan tidak memiliki dimensi ruhiyah. Bagi mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri.
Negara menciptakan support system sehingga rakyat dengan mudah memiliki rumah layak, mulai dari sistem politik sentralisasi, sistem ekonomi dan keuangan, sistem pendidikan, dll.
Hal ini niscaya karena penguasa muslim berfungsi sebagai raa'in dan sisem hidup yang diterapkannya syariat Islam kaffah.
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ࣖ ٥٩
Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."
QS An-nisa ayat 59
Demikianlah Islam sebagai agama yang sempurna. Seluruh problematika hidup umat sudah ada solusinya. Maka sudah selayaknya kita kembali dengan aturan yang berasal dari sang pencipta yaitu Allah SWT untuk mensejahterakan rakyat dengan islam kaffah.
Wallahu a’lam bishshawwab.
Tags
Opini
