Oleh Nabihah
Aktivis Mahasiswa
Pada sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brazil, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Presiden Brazil yang menjadikan kemiskinan dan kelaparan sebagai fokus utama KTT G20 tahun ini. Hal ini sehubungan dengan Indonesia yang memiliki populasi terbesar ke-4, sehingga kelaparan dan kemiskinan adalah isu nyata sehari-hari. Ia mengatakan bahwa Indonesia menempatkan penanggulangan kelaparan dan kemiskinan sebagai prioritas nasional. Sehingga, ia optimistis pemerintahannya dapat mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan (setkab.go.id, 19/11/2024).
Menurut data yang dirilis BPS, penyumbang kemiskinan ekstrem di Indonesia mayoritas berasal dari sektor pertanian. Meski begitu, masih ada penduduk miskin yang belum terdaftar karena tempat tinggalnya yang berpindah-pindah (tirto.id, 22/11/2024).
Target kemiskinan dalam mengentaskan kemiskinan, patut diragukan keberhasilannya. Sebab, pemerintah masih menggunakan sistem perekonomian dan pemerintahan kapitalisme sekuler.
Negara dalam sistem kapitalisme tak ubahnya hanya sebagai alat pembuat regulasi. Hal ini, karena pemegang kekuasaan tertinggi adalah para pemilik modal. Hubungan pemerintah dan rakyat bagaikan penjual dan pembeli. Pemerintah menjual sejumlah kebutuhan dan rakyat membeli kebutuhan tersebut dengan membayar pajak.
Dalam sistem kapitalis sekuler, negara tidaklah benar-benar mengayomi rakyatnya. Melainkan masih menghitung berdasarkan untung rugi. Sumbera Daya Alam yang sebenarnya milik rakyat pun malah diserahkan kepada swasta, asing, maupun aseng. Sehingga, rakyat harus membayar mahal untuk dapat menikmati hasilnya.
Dari sini, perlu dipahami bahwa akar masalah dari kemiskinan diciptakan oleh penerapan sistem kapitalisme sekuler, yaitu menjadikan manfaat sebagai asas dan materi sebagai tujuan. Sehingga apabila ingin mengatasi problem kemiskinan, hendaknya menyelesaikan dari akar masalah yang diciptakan oleh sistem kapitalisme. Sebab, sebanyak apa pun dana yang digelontorkan untuk mengatasi kemiskinan, tidak akan banyak berpengaruh pada masyarakat miskin jika akar masalahnya tidak terselesaikan.
Keterikatan pada hukum-hukum syarak akan menjamin stabilitas masyarakat, serta menjamin ketenteraman hidup, hak-hak, dan kepentingan masyarakat. Saat hukum syarak yang menjadi sandaran, penguasa akan menjalankan perannya sebagai pemelihara yang mengurusi urusan rakyatnya. Oleh karena itulah, syarak menyebutnya dengan ra’iyan (pemelihara).
Dalam Islam, negara tidak akan membiarkan rakyat hidup dalam kesengsaraan. Negara akan memastikan agar setiap individu dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan dasar mereka, dari sandang, pangan, dan papan. Seperti membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, sehingga tugas kepala keluarga dalam menafkahi keluarganya dapat terpenuhi.
Negara juga akan bertanggung jawab atas kebutuhan dasar komunal mereka, seperti urusan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sistem ekonomi Islam menjadikan negara sebagai pihak sentral yang mengurus urusan umat. SDA merupakan kepemilikan umum yang tidak boleh diserahkan kepada swasta ataupun asing. Sehingga rakyat dapat menikmati hasil dari pengelolaan kekayaan alam dengan harga yang terjangkau. Negara juga menghilangkan riba dan penumpukan harta hanya pada segelintir orang.
Selain itu, pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawab penuh bagi negara. Karena kemiskinan erat kaitannya dengan kualitas SDM yang rendah, maka dibutuhkan sistem pendidikan yang berkualitas dan dapat dijangkau oleh semua orang.
Saat Islam diterapkan secara menyeluruh, maka akan terwujudlah keberkahan bagi seluruh alam. Sebaliknya, apabila sistem kufur yang diterapkan akan justru mendatangkan kesengsaraan.
Allah Ta'ala berfirman dalam QS. Al-A’raf: 96,
“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.”
Tags
Opini
