Oleh : Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
Pada puncak peringatan Hari Guru Nasional, Kamis , 28 November 2024, Presiden Prabowo menyatakan gaji guru yang berstatus ASN akan naik sebesar satu kali lipat dari gaji pokok. Sedangkan gaji guru non-ASN nilai tunjangan profesinya akan naik sebesar Rp 2 juta per bulan (detik.com, 30-11-2024).
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo, pernyataan orang nomor satu di Indonesia itu memunculkan persepsi lain dan dinilai membuat salah informasi bagi masyarakat luas termasuk para guru. Karena sebenarnya, jika dihitung, kenaikan tunjangan guru non-ASN hanya sebesar Rp 500.000 per bulan (tempo.co, 2-12-2024).
Hal ini juga disampaikan Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Aceh Utara, Provinsi Aceh, Qusthalani “Sebenarnya kenaikan gaji itu hanya Rp 500.000 untuk guru non-ASN. Karena sekarang gaji guru non-ASN yang lulus PPG sebesar Rp 1,5 juta. Tahun 2025 menjadi Rp 2 juta.”
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memberi penjelasan soal langkah Presiden Prabowo menaikkan gaji guru, bahwa memang kenaikan tunjangan Rp500.000 akan dirasakan oleh guru honorer yang sudah memiliki sertifikasi guru berupa Pendidikan Profesi Guru (PPG) di tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk yang baru mendapat sertifikasi tahun 2024 akan langsung menerima sebesar Rp 2 juta (kompas.com, 29-11-2014).
Kenaikan Tunjangan Guru, Benarkah Meningkatkan Kesejahteraan?
Beragam reaksi muncul setelah kabar “Kenaikan gaji guru” diumumkan. Beritanya menjadi simpang siur saat ada penjelasan yang muncul bahwa yang naik bukan gaji, melainkan tunjangan kesejahteraan yang diperoleh setelah lolos program sertifikasi guru.
Begitu simpang siurnya berita, sama persis dengan nasib guru di negeri ini. Pertanyaannya, kenaikan tunjangan tersebut apakah mampu meningkatkan kesejahteraan mereka, para guru sang pahlawan tanpa tanda jasa ini?
Jelas tidak! Inilah yang patut dikritisi, mengingat banyaknya kebutuhan pokok yang membutuhkan biaya yang besar yang harus ditanggung oleh setiap individu di negeri ini, termasuk guru. Banyak guru yang masih “nyambi” atau memiliki pekerjaan lain selain mengajar para siswa hanya demi bisa menutup kebutuhan hidup.
Guru pun banyaj yang terjerat pinjol dan judol, bukti ini semakin menguatkan bahwa nasib guru sedang tak baik-baik saja. Belum lagi dengan jeratan permasalahan yang lain, seperti krimininalisasi guru saat mendidik siswa di sekolah, menghadapi siswa yang kian luntur adab kepada guru, tawuran, perzinahan, bunuh diri, kriminal dan bahkan judi online dan pinjol online yang menyasar anak remaja (pelajar).
Tak hanya satu atau dua guru yang mengalami ketidaksejahteraan, namun hampir semua guru, baik honorer maupun yang sudah menyandang status ASN. Artinya ini sudah berbicara sistem. Sistem kehidupan yang diterapkan hari ini, sangat berpengaruh, di mana guru hanya dianggap seperti pekerja, sekedar faktor produksi dalam rantai produksi suatu barang. Yaitu menghasilkan tenaga kerja murah dan terampil bagi industri kerja.
Yang pasti, kesejahteraan guru sangat berkaitan dengan kualitas pendidikan. Meskipun bukan semata kesejahteraan guru yang memengaruhi kualitas pendidikan, namun oleh banyak hal.
Di antaranya juga dipengaruhi oleh kurikulum pendidikan yang diterapkan negara, penyediaan infrastruktur pendidikan dan kualitas guru dan lainnya. Kapitalisme yang tumbuh subur di sistem demokrasi inilah yang berperan besar menghilangkan peran negara yang sebenarnya.
Negara tidak berperan sebagai pengurus (raa'in), dan hanya sebagai regulator dan fasilitator. Belum lagi penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang menjadikan pengelolaan SDA dikuasai asing dan aseng. Kekayaan alam yang berlimpah ini, yang semestinya wajib dikelola negara guna mewujudkan kesejahteraan rakyat termasuk guru, diliberalisasi perdagangan dan pengelolaanya, berikutnya kapitalisasi layanan pendidikan dan kesehatan. Sehingga kedua kebutuhan pokok rakyat ini menjadi tak terjangkau.
Jika suatu negara yang rakyatnya bodoh, miskin dan tidak layak kesehatannya jelas akan berdampak pada hal yang lebih membahayakan, yaitu penjajahan dan eksploitasi, berikutnya akan kehilangan kedaulatan. Tak mampu mengatur urusan negara sendiri kecuali bergantung kepada ratifikasi peraturan global, yang intinya hanya kedok.
Guru Dimuliakan dalam Islam
Islam sangat memperhatikan guru karena guru memiliki peran yang sangat penting dan strategis mencetak generasi yang berkualitas dan akan membangun bangsa sekaligus menjaga peradaban. Allah telah melebihkan kedudukan orang-orang yang berilmu, tentu juga para pemberi ilmu. Sebagaimana firmanNya yang artinya, “...Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...” (TQS. Al-Mujadilah 58: 11).
Makna meninggikan derajatnya adalah membuat si pemilik ilmu memiliki kedudukan yang lebih dibanding masyarakat secara umum. Sebab dengan keilmuannya, mereka bisa terus mengawal masyarakat dan negara berada di jalan yang lurus. Mereka yang berilmu adalah orang yang paling banyak tahu, sehingga merekalah semestinya orang yang paling takut kepada Allah dan akan senantiasa merasa diawasi Allah.
Maka, negara wajib memperhatikan para guru, ulama dan siapa saja yang memiliki ilmu agar bisa bermanfaat bagi negara dan agama, yaitu salah satunya dengan kewajiban menjamin kesejahteraan mereka. Dan itu hanya ada jika Islam sebagai landasan pengaturan dalam kehidupan. Dimana fungsi penguasa dalam Islam adalah raa'in, yaitu orang yang memiliki tanggung jawab mengurus rakyatnya, yang sekaligus harus memiliki kepribadian Islam, khususnya kepribadian sebagai penguasa, yang memiliki akhliyah ( pola pikir) hukam (penguasa) dan nafsiyah ( pola sikap) hakim (pemutus perkara).
Maka, langkah tepat guna memperbaiki nasib para guru adalah dengan menerapkan syariat Islam Kafah dan mencabut kapitalisme demokrasi. Wallahualam bissawab.
