Oleh Nova Erliza
Indonesia memang tak luput dari berbagai problem. Berbagai peraturan peraturan baru yang diciptakan oleh pemerintah. Bukannya menjadi solusi. Malah menambah masalah dalam dan luar negri. Mulai dari segi ekonomi, sosial budaya, pendidikan, semuanya amburadul. Tak ada yang membuat kenyamanan dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Termasuk didalamnya dari segi infrastruktur.
Mulai dari pembangunan jalan tol, pembangunan perusahaan, pabrik-pabrik, sekolah, rumah sakit, dermaga, bahkan pembangunan rel kereta.
Sekilas dilihat itu sebuah prestasi yang pantas diacungi jempol oleh rakyat indonesia, bahkan dunia. Karena mempermudah kelancaran dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Tapi, pernahkah kita berpikir, dari mana dan untuk apa semua itu? Mungkinkah biaya pembangunan tersebut pure dari negara indonesia?
Kita sudah mengetahui bahwa indoensia merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya. Mulai dari bagian bawah tanah, laut, bahkan hutannya.
Kalimantan misalnya, daerah yang mempunyai kekayaan batu-bara yang amat banyak. Tapi apakah rakyat disana sejahtera? Tentu tidak. Karena mereka atau bahkan indonesia sekalipun hanya menjadi pemilik secara fisik saja. Namun yang mengelola, tetaplah mereka para penguasa. Para pemilik modal. Berupa perusahaan individu serta perusahaan swasta, juga dari negara adidaya, yang menaruh investasi yang amat besar.
Sehingga rakyat hanya menjadi pekerja biasa bahkan hanya sebagai kuli di tanah airnya sendiri. Selain itu, warga setempat juga mendapatkan wabah penyakit yang teramat membahayakan.
Dan baru-baru pemerintah juga sedang membuat proyek besar-besaran. Tentu proyek yang sedang berjalan ini bukan usulan ataupun ide baru dari perusahaan plat merah. Akan tetapi ini sudah direncanakan dari jauh-jauh hari sebelum pemilihan pelantikan presiden.
Adapun proyek yang sedang dijalankan tersebut berupa pembangunan. Yaitu pembangunan rel kereta api cepat dalam rangka memperlancar berjalannya kegiatan transportasi. Kereta cepat indonesia cina (KCIC) merupakan kereka api cepat penghubung antara Indonesia-Cina dalam melakukan hubungan kerja sama dalam bidang ekonomi secara khususnya. Salah satunya juga melewati gunung bohong yang ada di bandung.
Untuk memperlancar dan mempercepat selesainya proyek tersebut, para pekerja proyek menggunakan cara pengeboman gunung bohong yang memjadi alternatif yang akan dilalui KCIC.
Namun dengan pembangunan proyek ini tidak memikirkan nasib warga yang ada disekitar lokasi. Banyak dari mereka yang rumahnya retak akibat letusan bom yang sering dilakukan. Terutama mereka yang tempat tinggalnya tak jauh dari lokasi pembangunan rel kereta.
Seperti yang dilansir dari TRIBUNJABAR.ID, PADALARANG ‑ Ratusan rumah warga Kompleks Tipar Silih Asih, RT 04/13, Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) retak‑retak akibat pengeboman pada proyek pembangunan terowongan Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) di Gunung Bohong.
Menurut pantauan Tribun, Jumat (18/10), rumah warga yang retak‑tetak itu kebanyakan bagian dindingnya, baik itu dinding ruang tamu, kamar tidur, dan kamar mandi.
Bahkan ada dinding rumah warga yang nyaris ambruk akibat keretakannya terus membesar.
Warga RT 04, Heru Agam (49) mengatakan, selama dua pekan ini pengeboman di proyek tersebut sudah terjadi sebanyak delapan kali dan dentumannya terdengar jelas, bahkan barang‑barang di rumahnya pun sampai bergetar.
"Tapi dampaknya itu sangat dirasakan pada hari ketiga dan mulai terlihat ada retakan dinding, padahal sebelumnya tidak ada retakan," ujar Heru saat ditemui di kediamannya.
Saat pertama kali mendengar dentuman itu, ia merasa kaget karena suaranya terdengar keras, terlebih dentumannya kerap terdengar dua kali dalam satu hari.
"Dentumannya terdengar pagi dan sore hari, saya sampai kaget karena setelah dentuman itu rumah saya retak‑retak," katanya. https://jabar.tribunnews.com/2019/10/19/gunung-bohong-dibom-untuk-proyek-kereta-cepat-ratusan-rumah-di-cimahi-dindingnya-retak.
Pembangunan infrastruktur termasuk didalamnya tentang sarana transportasi memang suatu hal yang wajib dalam kehidupan sehari-hari. Karena bisa mempermudah kelancaran bagi mayarakat. Hal ini juga erat hubungannya tentang kelancaran perekonomian mesyarakat, bahkan suatu negara.
Akan tetapi, apakah cara pengeboman itu dibolehkan? Bagaimana dengan kondisi rakyat sekitar? Apakah harus dengan mengorbankan rakyat demi tercapainya kepentingan antar negara itu tadi?. Tidak! Bahkan itu akan membuat rakyat semakin kecewa dengan sikap yang sewenang-wenang dari pemerintah.
Lalu kenapa itu bisa terjadi???
Tentu saja, selama kita masih berada di sistem neoliberal ini, tak memikirkan dampak buruk serta membahayakan lingkungan. Selama ini yang berkuasa adalah para pemilik modal asing maupun swasta, rakyat tetap Sejatinya, keamanan serta infrastruktur termasuk dalamnya berupa transportasi merupakan tanggung jawab negara yang diberikan kepada rakyat secara gratis. Namun hal ini mustahil akan terwujud dalam sistem kapitalisme. Karena paradigma berfikir para penguasa dalam mewujudkan infrastruktur adalah sebagai ladang bisnis. Setiap bisnis pastinya berorientasi pada keuntungan materi.
Karenanya, pemerintah selalu berusaha untuk mengurangi beban APBN dan infrastruktur negra. Akhirnya, negara mengandalkan infestasi dari pengusaha, swasta, maupun asing dalam mendirikan infrastruktur. Jelas saja 'no free lunch' dalam rezim yang dipakai saat ini. Ada harga yang harus dibayar.
Namun hal yang harus kita tanamkan bahwa tak apa jika pemerintah gencar dalam membangun infrastruktur negara. Karena, infrastruktur adalah sarana terpenting dalam proses distribusi dan kegiatan ekonomi suatu bangsa. Keadilan, pemerataan pembangunan, kestabilan harga-harga saling menopang satu sama lain.
Namun yang menjadi permasalahan adalah apakah dengan pembangunan infrastruktur tersebut tidak menambah beban bagi rakyat? Justeru yang dirasakan sekarang malah sebaliknya. Ulah pemerintah yang acapkali meminta bantuan dan melakukan kerja sama d ngan asing melalui investasi. Sehingga rakyat yang mendapat sampah dari semua itu.
Ketika pemerintah tak lagi melihat kebawah, sehingga apa yang ada dibawahnya selalu diinjak tanpa tahu apa yang menopangnya sehingga berada diketinggian. Bahkan demi melakukan kerja sama dengan asing, rakyat terpaksa mendapat imbasnya. Mulai dari pembangunan tol yang mewajibkan rakyat membayarnya, adanya pabrik yang mengakibatkan rakyat terpaksa menghirup udara yang sangat membahayakan, serta baru-baru ini pembangunan rel kereta cepat yang mengakibatkan retaknya perumahan warga yang ada disekitar lokasi. Hal ini jelas bahwa pemerintah tidak dapat menciptakan keaman bagi rakyat.
Namun bagaimana dengan infrastruktur dalam Islam?
Islam tentunya memandang infrastruktur sebagai sesuatu yang wajib untuk diadakan. Hal ini tentu demi berlangsungnya proses kegiatan rakyat. Karena bagi penguasa dalam Islam(khalifah) pembangunan infrastruktur bukanlah sebagai ladang bisnis. Melainkan untuk kepentingan rakyat dalam rangka ketaatan kepada Allah. Khalifah sebagai pelaksana hukum syara'. Sudah pasti berorientasi pada Ridho Allah, bukan demi kepentingan semata.
Oleh karena itu, khalifah serta pejabat lainnya tentu akan menjalankan tugasnya demi kepentingan rakyat dengan landasan syari'at Islam.
Atas dasar tersebut, tentu dalam melaksanakan infrastruktur pun harus berdasarkan berdasarkan sistem ekonomi islam yang diatur berdasarkan syari'at. Mulai dari konsep-konsep kepemilikan, pengelolaan, pemanfaatan hak, serta pendistribusiannya diatur berdasarkan syariat islam. Bagaimana itu terjadi?? Tentunya hanya dengan mencambakkan sistem ekonomi kapitalis, dan menggantinya dengan sistem ekonomi islam. Yaitu dengan menerapan sistem Islam dalam naungan daulah khilafah islamiah.
