Riau Darurat Karhutla, Rezim tak Beri Solusi Tuntas

Oleh: Aisyah

Kebakaran hutan dan lahan kembali melanda beberapa wilayah di Provinsi Riau. Dikutip dari kompas, Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Jim Gafur mengatakan, luas hutan dan lahan yang terbakar di Riau sejak 1 Januari hingga 9 September 2019 sebanyak total 6.464 hektare. 

Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dalam kurun waktu Januari-Agustus 2019 mencapai 328.724 hektare. Daerah terdampak paling luas adalah Provinsi Riau, mencapai 49.266 Ha (gabungan 40.533 Ha lahan gambut dan 8.713 Ha tanah mineral). Karhutla di tanah mineral yang terluas terdapat di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan luas 108.368 Ha.

Hal ini mengingatkan kita akan debat Pilpres kedua pada Minggu 17 Februari 2019. Capres 01, Jokowi, menyebutkan selama tiga tahun terakhir ini tidak terjadi kebakaran hutan. Pernyataan ini disampaikan ketika menanggapi isu lingkungan. 

Merujuk laporan capaian KLHK pada 4 tahun pemerintahan Jokowi, seperti dikutip dari situs resmi KLHK, untuk Januari sampai Agustus 2018 saja 194.757 hektare hutan di Indonesia terbakar. Angka tersebut justru naik jika dibandingkan dengan luas hutan yang terbakar di tahun sebelumnya, yaitu 165.528 hektare. Maka bisa dikatakan setiap tahun Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan bahkan hingga saat ini. 

Sayangnya, respon pemerintah terhadap kebakaran hutan yang sudah terjadi berminggu-mingu di Sumatra dan Kalimantan  tidak sepanik ketika Jakarta dilaporkan punya kualitas udara terburuk di dunia. Selain tak tampak mengerahkan kekuatan penuh memadamkan kebakaran hutan, pemerintah justru sibuk berdebat dengan Malaysia yang kini juga dilanda bencana kabut asap. Dua negara ini saling tuding hutan di wilayah siapa yang mempunyai titik kebakaran paling banyak.  

Bahkan terlihat para pejabat setempat hanya membagi-bagi masker, padahal seharusnya pihak pemerintah menyelesaikan permasalahan karhutla berdasar akar permasalahan (sebab) bukan hanya akibat.  Dimulai dari memperjelas dan mempertegas mengenai masalah perizinan pengolahan hutan dan lahan. Karena dengan izin, hal yang dilarang itu menjadi sah dilakukan. Dan tidak jarang perihal proses izin ini terdapat biaya suap/peras di dalamnya. 

Karenanya kondisi ini menjadi wajar dalam jajaran pemerintah saat ini. Sehingga bila sudah terjadi kasus, menjadi tidak mudah untuk menjerat swasta ke ranah hukum. Hal ini pula yang menjadi faktor lemahnya penegakan hukum di pihak pemerintah. Inilah wajah asli ekonomi Kapitalisme. Karakter kapitalisme yang individualis telah tampak dalam sikap kepemilikan individu. Mementingkan manfaat dengan mengeksploitasi sumberdaya alam serta mengabaikan aspek moral. 

Pemerintah hanya fokus untuk memenuhi keinginan Negara penjajah yang telah menanamkan modalnya di Indonesia. Rakyat tak diurus sementara  sang kapital dielus-elus dengan meloloskan berbagai proyek di Indonesia. Inilah wajah asli yang lahir dari sistem demokrasi. Dari sini, wajarlah  muncul pemimpin neolib yang selalu ingkar janji. Dalam sistem demokrasi, janji hanyalah sebuah ucapan yang tidak ada pertanggung jawaban di kemudian hari.

Dalam pandangan Islam, hutan merupakan kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini tidak boleh diperjualbelikan kepada individu ataupun kelompok (swasta). Sebab masalah kehutanan, pertanian, dan sektor lainnya adalah bagian dari persoalan manusia yang harus dipecahkan dan diatur sebaik-baiknya oleh negara untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia.

Karenanya mengelola lahan yang dimiliki secara umum hanya dapat dikelola oleh negara sendiri atau negara akan memberikan fasilitas tanah kepada individu yang mampu menghidupinya dan didudukkan kembali fungsinya secara benar sesuai syariat Islam

Bangku kekuasaan bukan alat untuk meraup keuntungan materi atau kepopularitasan. Tugas pemimpin dalam sistem Islam adalah untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah. Pemimpinnya disebut dengan Khalifah. Dialah yang akan memastikan bahwa, setiap rakyat yang hidup dalam naungannya tidak kekurangan satu apapun. Khalifah juga bertanggung jawab untuk mengurus umatnya agar tunduk terhadap perintah Allah dan menjalani kehidupan sesuai yang diinginkan Sang Kholiq.

Maka dari itu, jika kita ingin hidup sejahtera dan memiliki pemimpin yang tidak ingkar janji, serta peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya tanpa mengharapkan pujian atau imbalan, jawabannya adalah dengan mengganti sistem demokrasi yang rusak ini dengan sistem Islam yang terbukti mampu mensejahterakan rakyatnya selama hampir 14 abad.