 |
| sumber gbr :google |
0leh : Yusra Ummu Izzah (Pendidik Generasi)
Jakarta, Senin 26 Agustus 2019 Presiden RI Joko Widodo memutuskan kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai kawasan Ibu Kota baru pemerintahan. Jokowi menjelaskan bahwa Kalimantan Timur dipilih karena memenuhi sejumlah kriteria kebutuhan kawasan Ibu Kota, yakni resiko bencana yang minim, memiliki lokasi strategis di tengah-tengah Indonesia, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda. Juga memiliki infrastruktur lengkap dan tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 Ha.
Mengapa Begitu Optimis?
Di tengah angka pengangguran dan kemiskinan yang meningkat, cengkraman utang yang membelit BUMN bangkrut dan siap dikeruk China, juga segudang masalah lainnya Jokowi seakan menutup mata dari semua itu dan memutuskan harus pindah Ibu Kota. Sontak keputusan tersebut menuai sejumlah tanggapan baik yang pro maupun yang kontra. Lepas dari semua itu, memang wajar jika tanya terbetik. Dari mana diperoleh anggaran untuk relokasi ibu kota yang diperkirakan membutuhkan dana Rp.486 T. Dengan menambah utang baru ? Sungguh ironis
Bukan sebuah kebetulan jika ternyata ada yang siap memberi modal tanpa kebanyakan rakyat tahu, ternyata ada 23 proyek yang telah diteken. Nilai investasi dari 14 MoU bernilai total U$D 14,2 M. Sementara itu, total proyek yang ditawarkan berjumlah 28 dengan nilai mencapai U$D 91 M, atau lebih dari Rp.1.288 T. Dari 28 proyek yang ditawarkan kepada China ini, lebih dari 50 % berada di Kalimantan. Sehingga sangatlah jelas jika pemindahan ibu kota ini demi proyek OBOR ( One Belt One Road ) China.
Pengamat politik dari Global Future Institute-Hendrajit mengakui Kalimantan secara posisi memang sangat strategis, pulau terbesar ini dekat dengan Sulawesi, Jawa, bahkan Selat Malaka dan Filipina. Akan tetapi pada saat yang sama, itu bisa menjadi titik rawan karena posisi yang serba dekat. Hendrajit khawatir kalau Ibu Kota jadi pindah, posisinya akan menjadi sasaran tembak dua kubu.
Titik rawan itu disebabkan pertarungan AS dan Tiongkok sekarang ada di Laut China Selatan. Apalagi, sejak masa pemerintahan Obama yang membuat Maritime Security Plan for Asia-Pasific, sekarang ada 60 % kapal perang As di Laut China Selatan. “China sadar itu, akan tetapi dia enggap berani frontal secara militer. Hal ini tang harus jeli diliat Presiden Jokowi bahwa situasi di Barat dan Utara Pulau Kalimantan sedang tidak normal bahkan menjadi perebutan antar angkatan laut AS dan China”. Pungkas Hendrajip (merahputih.com 4 sept. 2019)
Maka tidaklah berlebihan, jika penulis katakan bahwa pemindahan Ibu Kota bukanlah solusi dari segudang permasalahan yang ada di Jakarta. Tetapi karena ketundukan penguasa kita kepada asing, khususnya China. Pemerintah seharusnya melihat resiko gagal bayar proyek-proyek yang diinisiasi OBOR ini. Lihatlah Srilangka yang terpaksa melepas pelabuhan Hambatota-nya sebesar Rp.1,1 T karena jebakan utang dari China. Sederhananya, jika kelak Ibu Kota baru negeri tercinta ini dibangun menggunakan dana dari China, ketika gagal membayar utang berbunga alias riba ini maka boleh jadi Ibu Kota Negara kita akan jadi milik China.
Penderitaan Publik Kian Mendalam
Perlu diketahui, pengurusan negara yang berlandaskan sudut pandang sekularisme kapitalisme selama hampir satu Abad, tidak hanya menyisakan beban berat peradaban di ibu kota negara-Jakarta, namun meluas dan menyeluruh keberbagai wilayah Indonesia tidak terkecuali Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Wajah buruk peradaban sekularisme kapitalisme begitu mudah terindra di setiap sudut wilayah dan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama di kota-kotanya. Banjir terparah yang menimpa kota Samarinda selama beberapa hari pada beberapa bulan yang lalu adalah salah satu bukti. Kemiskinan makin dalam dan meluas di tengah-tengah peningkatan pendapatan daerah.
Tidak hanya itu, dalam konteks percaturan Internasional keberadaan Indonesia sebagai negara pengekor di tengah-tengah perang bisnis China dengan agenda OBOR dan Amerika Serikat dengan agenda Indo Pasific menuntut pembacaan pemindahan Ibu Kota Negara pada aspek geopolitik dan geostrategic Borneo sebagai salah sau pulau terbesar di dunia dengan potensi SDAE berlimpah.
Di sini akan terjawab, apakah pemindaan Ibu Kota Negara solusi atau justru dalih rezim neolib untuk menjalankan berbagai agenda hegemoni asing dan aseng. Yang pasti pemerintah semakin lalai dari tugas dan fungsi semestinya sebagaimana yang dituntut oleh Syari’ah Islam. Semua ini tentu berujung pada fasad yang makin parah, berupa kesejahteraan dan kedaulatan bangsa yang kian sirna.
Hanya Dengan Sistem Islam Indonesia Akan Sejahtera
Dunia telah menyaksikan kondisi Ibu Kota Negara Khilafah dan kota-kota besarnya di era peradaban Islam. Yang hanyalah dilingkupi atmosfir kesejahteraan pada setiap sudut kota hingga ke pelosok-pelosok negeri. Keramaian dan kesibukan kota berlangsung di tengah-tengah kehadiran nilai-nilai kehidupan yang berlangsung secara seimbang. Baik nilai ruhiyah, insaniyah, madiyah dan khuluqiyah. Demikian juga kemajuan teknologi dan infrastrukturnya. Sebagaimana yang terlihat pada Cordoba, Baghdad, Turki di era itu. Akses terhadap berbagai hajat hidup begitu mudah. Apakah itu sandang, pangan, papan, air bersih, hingga pendidikam, kesehatan, energy dan transportasi publik. Apa yang tercermin di Ibu Kota Negara dan kota-kota besar di era peradaban Islam merupakan cerminan kecermelangan Islam. Yakni, ideologinya yang shahih dan berbagai paradigma serta konsep yang terpancar darinya.
Insyaa Allah dalam waktu dekat, peradaban Islam akan kembali ke tengah-tengah umat, mengangkat beban penderitaan mereka, membebaskan mereka dari berbagai agenda penjajahan yang sangat buruk dan merusak. Yang dengannya akan kembali terwujud Ibu Kota Negara yang dilimpahi kesejahteraan dan kebaikan Islam hingga pelosok negeri. Bukan saja kebutuhan yang mendesak, kembalinya Khilafah adalah kewajiban yang disyariatkan Allah Ta’ala.
“Wahai orang-orang yang beriman ! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberikan kehudupan kepadamu… ”(TQS al-Anfaal : 24)
Wallahu a’lam bishawab
