Ilusi Demokrasi

Oleh: Ana Frasi

Pesta demokrasi sudah digelar, hajatan besar perhelatan pilpres sudah usai, pemenang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai hasil akhir dari sengketa Pemilu yang secara hukum sudah final sehingga pemenang sah secara legal dan konstitusional. 

Namun dibalik keputusan tersebut, sesungguhnya pelaksanaan pemilu menyisakan banyak tanda tanya dan misteri, dari mulai ratusan petugas KPPS yang meregang nyawa hingga soal kartu suara yang sudah tercoblos dan lainnya.

Korban meninggal dunia seolah hanya kasus biasa, pemerintah melarang dilakukan otopsi bahkan sejak awal KPU mengklaim bahwa para korban meninggal karena kelelahan, belum lagi peristiwa 21-22 Mei 2019 jelang keputusan MK, aksi damai yang dilakukan salah satu pendukung capres berakhir rusuh karena di duga ada provokasi. 

Pun dalam kejadian tersebut terdapat beberapa korban meninggal akibat desingan peluru panas petugas, dan kasusnya hingga hari ini berakhir tanpa kejelasan, bingung berharap keadilan apalagi jika tuntutan itu berasal dari pihak yang dianggap berseberangan dengan rezim, maka mendamba keadilan macam pungguk merindukan bulan. 

Hanya berakhir di peti es-kan, media bahkan bungkam, hanya sibuk dengan narasi baru yaitu pembagian kue, bancakan kekuasaan, bagi-bagi kursi antara elit yang merasa paling punya kontribusi atas kemenangan yang rakyat menengarainya sebagai pemilu yang penuh kecurangan TSM.

Itulah wajah demokrasi di negeri ini. Pemilihan umum sebagai satu-satunya platform untuk memilih pemimpin dalam sistem demokrasi dianggap paling representatif mewakili suara dan aspirasi rakyat melalui bilik suara. 

Namun faktanya pemilihan seorang pemimpin adalah hal yang masih bisa direkayasa, dimanipulasi oleh elit-elit politik yang lebih punya power dalam menentukan kemenangan. 

Kehadiran rakyat dibutuhkan untuk mengisi perolehan suara mendapatkan kursi, rakyat sekedar simbol bahwa nampak ada legitimasi padahal tetap saja tangan-tangan elit yang haus kekuasaan bermain di dalamnya. 

Sungguh miris, jargon demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” sekedar frasa indah tanpa makna namun, dalam pelaksanaannya kekuasaan hanyalah sekumpulan elit yang berjuang untuk kepentingan kelompoknya masing-masing, sementara nasib rakyat bukanlah jadi prioritas utama bahkan cenderung dieksploitasi dalam berbagai bidang kehidupan. 

Secara teoritis tujuan sebuah negara adalah untuk mencapai “welfare state” atau kesejahteraan rakyat negara, sehingga “good will” dan “political will” yang kuat dari pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut sangatlah diperlukan. 

Tapi yang terlihat secara kasat mata oleh rakyat, setelah pemilu pilpres usai dan pemenang diumumkan, mulailah ribut soal bagi-bagi kursi kekuasaan, setiap partai yang merasa berjasa dan merasa punya kontribusi besar dalam memberikan dukungan dan pemenangan, tanpa malu meminta jatah kursi untuk  duduk di kabinet dalam posisi-posisi strategis.

Penunjukan para menteri sebagai pembantu seyogianya merupakan hak prerogatif Presiden namun jelas hal ini takkan terlepas dari pertimbangan-pertimbangan besaran perolehan kursi tiap partai di parlemen dan kontribusi mereka sejak awal. 

Maka kita bisa lihat, apa dan siapa nanti yang dipilih duduk di kabinet apakah orang-orang profesional dalam bidangnya atau sekadar bagi kursi sesama elit partai tanpa mempertimbangkan mereka memiliki kapasitas dan kapabilitas mengurus pemerintahan atau tidak. 

Di samping itu, belum lagi ada kepentingan-kepentingan terselubung para kapitalis yang secara langsung atau tidak dituntut kepada pemerintah sebagai kompensasi atas dana atau sumber daya lainnya yang dikeluarkan selama pilpres. 

Kompensasi itu berupa kebijakan-kebijakan pemerintah yang memfasilitasi pemilik modal memudahkan kepentingan mereka. Disini kita bisa melihat bahwa jargon demokrasi pada faktanya adalah dari rakyat, oleh rakyat untuk para anggota senat bahkan konglomerat. Rakyat tetap menjadi kaum marjinal yang terabaikan.

Sudah jelas, sistem demokersi tak lebih dari politik transaksional, politik dagang, kasarnya ada transaksi politik antara elit yang haus kekuasaan dengan para kapitalis sebagai pemilik modal atau elit partai yang mendukung pemenangan, dan semua itu harus dibayar oleh penguasa dengan berbagai kompensasi. Begitulah demokrasi berjalan, skandal politik akan selalu ada dan sekali lagi rakyat hanya jadi korban dari kerakusan kekuasaan.

Demokrasi bukanlah jalan ideal meraih kebangkitan bagi kemenangam umat. Agama sejak awal hanya mengisi ruang privat, suara rakyat mengalahkan ayat-ayat.

Maka Islam adalah tempat kembali bagi pemikiran umat yang kini tersusupi, hanya Islam yang secara gamblang mampu memberikan jalan kepada cahaya, kepada kehidupan yang aman dan damai bagi seluruh manusia. Sedangkan demokrasi hanyalah ilusi tak bertepi.