Oleh: Devi Aryani
(Ibu Rumah Tangga)
Pemilu telah usai, berbagai mekanisme telah dijalani dimulai dari saling memuji masing-masing jagoannya, perang caci maki diantara kedua pendukung paslon serta dikabarkannya 500 orang yang meninggal dari petugas KPPS sampai menaruhnya harapan keadilan 02 yang di perjuangkan di MK karena merasa di curangi 01 hingga nyawa yang melayang dari kubu 02 dengan hak meminta sebuah keadilan demokrasi.
Pesta demokrasi telah dilalui dengan mengorbankan nyawa, keringat, harta, darah dan uang hanya untuk memenangkan pasangan jokowi-ma'ruf atas putusan MK. Namun, ada yang menarik dari kemenangan pasangan jokowi-Ma'ruf, pasalnya banyak partai politik dari pendukung pasangan ini yang langsung memesan kursi setelahnya
Wasekjen Golkar Maman Abdurrahman menilai, usulan PKB itu adalah hal yang biasa. Ia menyerahkan komposisi menteri sepenuhnya kepada Joko Widodo sebagai presiden terpilih. Ia menyebut komposisi menteri merupakan hak prerogatif Jokowi. "Kalau sampai 20 juga tidak apa-apa. Namanya juga usulan yang tentunya semuanya akan kembali kepada hak prerogatif presiden," kata Maman kepada kumparan, Rabu (3/7).
Ironi memang, disaat terpuruknya Ekonomi masyarakat, bobroknya keadilan di negeri ini serta hutang yang menumpuk dan banyak lagi yang harus dibenahi dinegeri ini, mereka malah saling meminta jatah untuk kepentingan partainya sampai saling sikut untuk saling berebut kursi. Namun bisa di katakan hal wajar karena dalam sistem demokrasi kekuasaan adalah wadah transaksional untuk bagi-bagi kekuasaan dengan para pendukungnya. Sehingga jelas penguasa yang ada akan berpihak pada partai, pengusaha dan sponsor yang mengusungnya. Tak peduli rakyat menjerit yang penting kebutuhan pribadi dan partainya terpenuhi. Jadi sangat mustahil rakyat akan sejahtera dalam sistem saat ini.
Jelas berbeda dengan sistem khilafah, sistem yang bersumber dari sang Pencipta. Sejarah telah membuktikan tentang bagaimana sistem islam ini mengatur segala aspek kehidupan. Kemakmuran serta keadilan dapat dirasakan langsung oleh warganegaranya baik yang muslim maupun non muslim. Ini karena islam menjadikan kekuasaan sebagai sarana (wasilah) untuk me-riayah su'unil ummah (mengurusi urusan umat). Hingga tidak ada yang namanya bagi-bagi jabatan atau kekuasaan, karena penguasa akan dilihat dari sisi ketaqwaan dan kemampuannya. Sangat berbahaya akhirnya jika urusan negara diserahkan pada orang yang tidak mampu mengurusi urusan umat, terlebih jika dia tidak bertaqwa kepada Allaah Swt, karena kelak dia harus mempertanggung jawabkan apa yang diurusinya di akhirat kelak.
Walahu'alam Bi Shawwab.
Tags
Opini
